23 Desember 2025
Beranda blog Halaman 41664

MA Vonis Rusli Zainal 14 Tahun Penjara

Jakarta, Aktual.co —  Mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, tetap dihukum 14 tahun penjara oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya serta dicabut hak dipilih untuk menduduki jabatan publik.
Anggota majelis hakim MA, Krisna Harahap di Jakarta, Senin (17/11), membenarkan putusan tersebut yang membatalkan putusan pengadilan tinggi.
“Kembali menjatuhkan hukuman pidana penjara 14 tahun kepada Rusli Zainal,” katanya.
Selain itu, Rusli Zainal juga dijatuhi pidana denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.
Sedangkan susunan majelis hakim MA tersebut, yakni, Artidjo Alkostar, Krisna Harahap dan Moh Askin.
Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau memvonisnya selama 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan dalam kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) dan kehutanan di Pelalawan dan Siak.
Majelis hakim menilai Rusli Zainal telah secara sah menerima hadiah atau suap PON Riau dan penyalahgunaan wewenang untuk kasus kehutanan.
Vonis majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta majelis untuk menghukum Rusli 17 tahun kurungan serta pencabutan hak-hak tertentu berupa hak politik.
Untuk korupsi PON, Rusli dinyatakan terbukti telah menerima hadiah untuk melancarkan pengusulan atau pengesahan peraturan daerah (perda) terkait Pekan Olahraga Nasional di Riau 2012.
Namun Pengadilan Tinggi Riau mengabulkan permohonan bandingnya diterima hingga hukumannya dikurangi empat tahun menjadi 10 tahun penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Isu Harga BBM Naik Malam Ini, FSPMI Sumut : Pemerintah Brengsek!

Medan, Aktual.co — Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara, mengecam keras isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang rencananya dilakukan pada Senin (17/11) malam.
Padahal sebelumnya wapres Jusuf Kalla menyebut kenaikan harga BBM akan ditunda.
Ketua DPW FSPMI Sumut, Minggu Saragih menegaskan jika benar malam ini harga BBM naik, maka dirinya menilai pemerintah brengsek.
“Infonya malam ini pukul 21.00 wib, bbm akan di umumkan naik premium jadi Rp8.000 dan Pertamax Rp10.700. Pemerintah brengsek,” kata Minggu melalui pesan elektronik kepada Aktual.co.
Menurut Minggu, kabar kenaikan itu didapat dari running teks salah satu media swasta nasional.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kabar kenaikan harga BBM juga akan disikapi oleh kalangan mahasiswa di Kota Medan. Namun, belum diketahui dimana titik-titik berlangsungnya aksi penolakan kenaikan harga BBM. 

Artikel ini ditulis oleh:

Menko Perekonomian: BBM Dinaikkan, Masyarakat Sudah Siap

Jakarta, Aktual.co — Rencana pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mendapat penolakan dari berbagai kalangan.
Namun, menurut Menko Perekonomian Sofyan Djalil, masyarakat sudah siap dengan kebijakan tersebut.
Hal itu disampaikan Sofyan dalam konferensi pers usai sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/11), dimana Sofyan jadi juru bicara untuk menyampaikan hasil sidang kabinet.
Segala hal mengenai rencana penaikan, kata dia, didiskusikan dalam rapat. Salah satunya termasuk dengan penaikan harga-harga kebutuhan pokok yang sudah terjadi di masyarakat.
“Itu bagian yang didiskusikan bahwa spekulasi telah terjadi. Bahasa ekonominya inflasi sudah di price-in,” kata dia.
Namun, hal ini justru membantu. Saat BBM naik, masyarakat tidak kaget. “Begitu BBM dinaikkan, masyarakat sudah siap,” kata dia.
Dalam rapat itu, kata Sofyan, Presiden Jokowi meminta para menteri untuk menyiapkan data-data terkait dan rencana pengalihan subdisi. Sehingga saat penaikan diumumkan, semua sudah siap.
Mengenai waktu penaikan dan jumlah besaran, Sofyan tidak mau mengungkapkan.  “Tentu pemerintah akan mengumumkan pada waktunya. Sabar saja,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Berantas Keberadaan Geng, Sekolah Harus Libatkan Orang Tua Siswa

Jakarta, Aktual.co —Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun berpendapat munculnya geng-geng di sekolah yang kerap melakukan kekerasan seperti tawuran, pemalakan dan sebagainya kemungkinan disebabkan oleh kurang perhatian si anak di rumah.
Selain itu si siswa juga dianggap kurang bisa beradaptasi di sekolah.
Oleh karena itu, menurutnya butuh kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua. Karena masalah tersebut merupakan masalah bersama antara pihak orang tua dengan pihak sekolah.
“Jadi mereka sama seperti kita, ingin bahagia ingin sukses. Tapi mungkin di rumah ada komunikasi yang kurang intens dengan orang tua, di lingkungan juga mungkin kurang beradaptasi. Mari kita mendidik dengan hati dan komitmen. Artinya anak didik, orang tua, guru dengan seluruh jajarannya, bahwa kegiatan anak didik di sekolah dan di luar sekolah itu adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya, di Balaikota DKI, Senin (17/11).
Selain melibatkan pihak orang tua dan sekolah, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga melibatkan pihak kepolisian dalam menindak siswa yang melakukan tindak kekerasan yang berat. Untuk tindakan kekerasan yang tergolong ringan dan terjadi di lingkungan sekolah, pemberian sanksinya bergantung pada tata tertib yang ada di sekolah tersebut.
‪”Tentu melibatkan aparat. Kepala sekolah lebih berkoordinasi dengan orangtua, peserta didik, aparat keamanan, aparat kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Disdik DKI Perkirakan Biaya Beasiswa Pengganti KJP Capai Tiga Triliun

Jakarta, Aktual.co —Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun mengakui pihaknya masih menunggu kepastian besaran kenaikan harga BBM bersubsidi dan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk menentukan besaran biaya program beasiswa, yang mulai tahun 2015 akan diberlakukan untuk menggantikan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Saat ini, kata dia, Disdik DKI masih menunggu sinyal dari Pemerintah Pusat terkait besarnya persentase kenaikan BBM. Karena biasanya kenaikan tingkat konsumsi berasal dari kenaikan BBM dan TDL.
Namun sebagai ancang-ancang, Lasro mengaku sudah memperkirakan angka tertinggi untuk anggaran beasiswa akan mencapai tiga triliun rupiah.
“Kalau sekarang diajukan untuk persiapan-persiapan dana itu Rp3 triliun. Itu kan gak bakal habis. Itu hanya angka tertinggi, semakin hemat semakin bagus,” ujarnya, saat ditemui di Balaikota DKI, usai rapat pimpinan, Senin (17/11).
Mengaku belum tahu berapa kira-kira kenaikan TDL, namun dari kenaikan sebelumnya adalah sebesar 15 persen.
“Kalau BBM tahun kemarin kan 40persen, dari Rp. 4.500 menjadi Rp. 6.000. Jadi gabung aja, 15persen+45persen jadi 60persen, misalnya dibagi dua. Baru kita bandingkan dengan harga di pasar. Kalau gak salah kenaikan di pasar itu rata-rata sekitar 15-20persen berarti kenaikannya seputar itu,” tambahnya.
Diketahui, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana merubah KJP menjadi beasiswa mulai tahun 2015. Alasannya, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang digulirkan Presiden Joko Widodo.
“KJP juga mau kita hapus mau kita ganti beasiswa,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Nantinya, kata Ahok, dana KJP akan dialihkan untuk Beasiswa dan tidak dimasukkan dalam Bantuan Sosial (Bansos). Sehingga anak-anak Jakarta bisa menikmati hingga duduk di bangku SMP.
“Kalau namanya Bansos tidak boleh tiga tahun. Sedangkan kalau anak SD 6 tahun, bila pakai paket sampai SMP kelas IX. Makanya mau kita ubah jadi beasiswa sebetulnya dan nilainya lebih besar.”

Artikel ini ditulis oleh:

Ekonomi Global Melemah Bikin Ekspor Pulp Menurun

Jakarta, Aktual.co — Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia meminta Presiden Joko Widodo segera mengantisipasi melemahnya ekspor bubur kertas (pulp) karena dampak lesunya ekonomi global dengan menerapkan strategi insentif keuangan dan memproteksi industri kehutanan dari kampanye negatif terkait lingkungan.

“Melemahnya ekonomi dunia sudah di depan mata yang bisa berdampak ke industri, dan ini tidak bisa ditangani hanya dengan berdoa saja tapi harus ada tindakan nyata,” kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Rusli Tan di Pekanbaru, Senin (17/11).

Selama ini Riau menjadi barometer industri “pulp” dan kertas nasional karena keberadaan dua pabrik raksasa, yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dari APRIL Grup, dan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) dari APP Grup.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor “pulp” di Provinsi Riau pada periode Januari-September 2014 mengalami penurunan 103,84 ribu dolar dibandingkan periode yang sama pada tahun 2013.

Nilai ekspor “pulp” Riau dari 1,073 miliar dolas AS pada 2013 turun menjadi 969,972 juta dolar AS dalam periode Januari-September 2014.

Kontribusi komoditas tersebut terhadap nilai ekspor nonmigas Riau pada Januari-September tahun ini mencapai 10,91 persen, dan masih kalah jauh dibandingkan komoditas hasil kelapa sawit yang berkontribusi 58,36 persen.

Rusli Tan mengatakan merosotnya nilai ekspor pulp Riau tidak bisa dihindari karena pengaruh melemahnya ekonomi dunia. Menurut dia, harapan komoditas ini yang sebelumnya banyak permintaan dari pasar Asia juga meredup akibat melemahnya ekonomi Tiongkok.

“Yang kita harapkan menopang ekspor pulp hanya dari Tiongkok, sekarang juga agak melemah,” katanya.

Ia mengatakan, APKI merekomendasikan agar pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menko Ekuin menerapkan strategi kebijakan kemudahan bayar untuk ekspor (usance letter of credit/LC) dengan bunga rendah sekitar tiga persen dan jatuh tempo 180 hingga 360 hari.

Dengan begitu, komoditas “pulp” nasional jadi lebih kompetitif karena pembeli mendapat kemudahan membayar dibandingkan produk ekspor dari negara lain.

“Contoh gampangnya adalah pada pasar telepon seluler, kenapa produk Samsung dari Korea kini merajai pasar karena mereka beri kemudahan membeli dengan kredit sampai 12 bulan. Jadi seperti itulah seharusnya pemerintah kita menerapkan strategi mengantisipasi kelesuan pasar,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain