Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia (BI) mengaku tidak berkompeten menjelaskan penyitaan sejumlah dana yang dilakukan oleh tim jaksa eksekutor milik terpidana penggelapan pajak Gayus Tambunan.
Manajer Bidang Humas Bank Indonesia, Edi Kristianto mengaku pihaknya tak mengetahui penyitaan tersebut. Menurutnya, hal tersebut merupakan wewenang Kejaksaan Agung selaku eksekutor putusan Mahkamah Agung (MA).
“Saya gak tahu (jumlah dananya berapa-Red.), lebih tahu justru Kejaksaan. Kita hanya dititin doang,” kata Edi Kristianto, saat dikonformasi wartawan di Jakarta, Senin (17/11).
Meski demikian, Edi mengakui tim jaksa eksekutor telah mengeksekusi sejumlah dana dan harta kekayaan milik Gayus dan pihak jaksa berkordinasi dengan pihak BI.
“Ada kooridinasinya, tapi itu cuman berita acaranya saja. Cuman ditipin saja, yang lebih tahu justru teman-teman di Kejaksaan harusnya. Kita tidak bisa kasih tahu isinya apa, karena itu Kejaksaan yang punya,” papar Edi.
Lebih jauh Edi menuturkan, bahwa penyitaan sejumlah harta kekayaan itu merupakan wewenang kejaksaan untuk menyampaikannya ke publik.
“Jadi gini, itu (BI-Red.) cuman diditipin saja. Kemudian itu ranahnya kejaksaan yang tahu berapa isinya dan sebagainya. Kita cuma dititipin,” jelasnya.
Edi juga mengaku tidak berkompeten menjelaskan berapa lama dana-dana dan harta lainnya milik Gayus itu dititipkan di BI. “Kurang tahu berapa lama, karena itu ranahnya Kejaksaan. Kita cuman titipan doang,” tandasnya.
Sebelumnya, Tim Jaksa Eksekutor dari Kejaksaan Agung mendatangi Bank Indonesia untuk menyita harta kekayaan milik koruptor kasus pajak  Gayus Halomoan Partahanan Tambunan sebagaimana amar putusan Mahkamah Agung (MA).
“Informasinya hari ini (eksekusi). Nanti tim eksekutor akan ke BI untuk eksekusi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Tony Tribagus Spontana.
Namun Tony belum bisa menyampaikan apa saja aset milik mentan pegawai Pajak itu yang akan disita tim jaksa eksekutor itu dari Bank Indonesia karena masih menunggu aporan dari tim eksekutor.
“Sementara informasinya hanya itu dulu. Nanti kalau ada perkembangan saya infokan kembali,” ujarnya.
Sesuai putusan Mahkamah Agung harta kekayaan milik koruptor Gayus Tambunan yang harus disita yakni uang Rp 74 milyar berupa pecahan US$ dan SGD (dolar Singapura). Kemudian, 31 Batang emas, serta rumah di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Uang milik Gayus di rekening dan deposito itu disimpan di BI dan kini akan dibuka untuk dipindahkan ke rekening Kejaksaan. Eksekusi dilakukan pukul 09.00 WIB di BI oleh Kejari Jakpus. Siang ini rencananya Kejaksaan akan menggelar jumpa pers.
Gayus dipidana atas sejumlah kasus. Total hukuman untuk mantan pegawai Pajak itu hingga 30 tahun penjara. Pengadilan juga menyita uang serta harta milik Gayus yang terbukti melakukan pidana suap, pencucian uang, dan gratifikasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, DPR akan menggelar sidang rapat paripurna, Selasa (18/11).
Dia mengatakan, dalam rapat paripurna yang digelar besok untuk menerima dan mengesahkan nama-nama anggota dari fraksi Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Besok agendanya termasuk nama-nama dari fraksi yang belum masuk. Juga soal tenaga ahli (TA) dan beberapa agenda lain yang akan dibahas,” kata Fadli usai menghadiri acara penandatanganan kesepakatan damai antara KMP-KIH, di Gedung MPR RI, Jakarta, Senin (17/11).
Ketika dikonfirmasi soal pernyataan juru runding KIH, Pramono Anung yang belum mau menyerahkan nama-nama anggota fraksi partai politik yang tergabung di KIH sebelum UU MD3 direvisi, Fadli mengatakan kalau yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan KMP-KIH itu adalah besok, baik terkait anggota untuk komisi maupun baleg.
“Sehingga setelah itu disahkan sebagai anggota disetiap komisi, kemudian baru dibuat tim di baleg untuk segera melakukan penyesuaian itu,” kata Fadli.
Wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu berpendapat, proses untuk merevisi UU MD3 akan sulit bilamana KIH hanya menyerahkan daftar nama anggota untuk Baleg saja. “Karena, kata dia, seharusnya secara keseluruhan nama anggota diserahkan. Hal itu sesuai kesepakatan.
“Mungkin (Pramono) salah ngomong,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, juru runding KIH, Pramono Anung “ngotot” bahwa pihaknya hanya akan menyerahkan nama anggota fraksi untuk masuk dalam keanggotaan Baleg. Yang kemudian, baru akan dimasukan untuk komisi, setelah UU MD3 tersebut direvisi.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bakal menjerat tersangka lain dalam kasus suap tukar-menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat. Namun demikian, lembaga tersebut belum memastikan siapa yang bakal menyusul Rahmat Yasin sebagai tersangka atas kasus tersebut.
“‪Kemungkinan itu ada, tapi kemungkinan itu harus berbasis pada hasil perkembangan penyidikan. Itu sudah menjadi standar, protap kami. Jadi perkembangannya mengarah kepada siapa, nah itu yang kami kembangkan,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Senin (17/11).
Dia memastikan lagi, bahwa kasus suap tukar menukar ‪kawasan hutan di Bogor yang telah melibatkan beberapa tersangka itu tak akan berhenti kapada satu pihak. Terlebih, kata dia, KPK sudah malakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.
‪”Kan pak (Zulkifli) juga diundang. Malah dua kali beliau dipanggil. Itu menunjukkan bahwa protap kami menulusuri kemana air mengalir. Air itu artinya bukti-bukti mengalir. Gak pernah berhenti kami. Lihat saja kasus mobil damkar kan dari pinggir-pinggir puncaknya ke menteri,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) memang telah berdamai. Namun, hal itu bukan berarti KMP yang merupakan gabungan Partai Politik oposisi berhenti menjadi penyeimbang dalam mengkritisi jalannya pemerintahan Jokowi-JK.
“(Kesepakatan) KMP-KIH tidak pengaruhi posisi politik KMP di luar pemerintah, yang jadi penyeimbang, kritis terhadap jalannya pemerintahan,” kata juru runding dari KMP, Idrus Marham usai acara penandatanganan kesepakatan, di Nusantara IV gedung MPR RI, Jakarta, Senin (17/11).
Dirinya juga yakin jika DPR bisa berjalan efektif. Bahkan dia berharap kerja-kerja politik DPR bisa meningkat dan produktif.
Menurut Sekjen Partai Golkar itu, mengkritisi untuk mengawal jalannya pemerintahan merupakan sikap dasar DPR RI. Meskipun, kata dia, KIH-KMP sudah masuk dalam satu kesatuan kepemimpinan DPR yang saat ini ditempati oleh KMP.
“DPR kerja dengan baik, DPR RI satu kesatuan, satu kepimpinan. Tapi peran politi bisa dinamis. KMP di luar pemerintahan, yang kawal dan kritisi jalannya pemerintah, itu prinsip dan mendasar,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang