Jakarta, Aktual.co — Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Pengeluaran pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andeas Eman mengaku, terdakwa R Drajad Adhyaksa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Dishub DKI Jakarta menerima dan mengetahui laporan terakhir Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi soal pengadaan Bus Transjakarta.
“Jadi kami menerima (laporan) dari BPPT, lalu saya serahkan ke pimpinan saya, Pak Drajad. Saya tidak memonitor (laporan terakhir itu) saya serahkan kepemimpinan,” kata Andreas dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek pengadaan bus Transjakarta yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/11).
Saat ditanya Jaksa Penuntut Umum laporan tersebut berisikan laporan terakhir, draf kontrak, HPS dan spek teknis, Andreas membenarkan. “Iya laporan tersebut ada hal tersebut (laporan terakhir, draf kontrak, HPS dan spek teknis) tapi semuanya pimpinan yang mengetahuinya.”
Dalam kasus Transjakarta kerugian negara timbul akibat tidak dipenuhinya spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri berdasarkan sodoran harga proposal dari rekanan dan diarahkannya spesifikasi pada perusahaan tertentu serta adanya kemahalan harga.
Terkait perkara ini, sudah ada dua orang terdakwa yang masuk dalam proses persidangan. Mereka adalah R Drajad Adhyaksa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013, serta Seyito Tuhu selaku Ketua Panitia Pengadaan Bus Transjakarta pada 2013.
Pada surat dakwaan keduanya, Jaksa menyebut kasus korupsi pengadaan Transjakarta pada 2013, dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah pihak, termasuk Pristono. Dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan, namun berkasnya belum dilimpahkan ke pengadilan.
Pihak-pihak lain yang disebutkan oleh Jaksa terlibat dalam perkara ini, antara lain adalah Direktur Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Prawoto, Dirut PT Korindo Motors Chen Chong Kyeong, Dirut PT Mobilindo Armada Cemerlang, Budi Susanto, serta Dirut PT Ifani, Dewi Agus Sudiarso.
Sejumlah pihak itu, disebut memiliki peran masing-masing melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Transjakarta, yang menimbulkan kerugian negara hingga sebesar Rp392,7 miliar.
Kedua terdakwa, yakni R Drajad Adhyaksa serta Seyito Tuhu didakwa Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kesepakatan antara Koalisi Indonesia  Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen akhirnya menemukan titik terang, setelah Revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) disepakati oleh kedua belah pihak yang berseteru. Kesepakatan tersebut dalam bentuk penghapusan sejumlah pasal di UU MD3 terkait hak dewan di komisi yang menjadi pangkal perseteruan.
“Hak interpelasi, hak angket dan hak bertanya sudah melekat dalam UUD 45. Di situ tentunya sudah dijelaskan secara penuh dan pelaksanaannya diatur UU MD3,” jelas Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).
Sementara lanjut Agus pasal-pasal yang dihapus ‎dalam kesepakatan antara KIH dan KMP yakni pasal 74, pasal 98 ayat 7 dan 8.  
“Pasal depannya sudah mengatur hak kedewanan itu di dalam satu pasal tertentu tetap dalam UU MD3. Sehigga kita melihat kalau sudah diatur dalam satu pasal, tidak perlu diatur dalam pasal berkaitan komisi,” terang dia.
Sementara itu, kata Agus tugas komisi, tidak berubah tetap seperti semula seperti diketahui sebelumnya yakni melakukan fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan. Selain itu, tambah dia, komisi juga berhak membuat rekomendasi atau kesimpulan dari rapat dengan mitra kerja terkait.
‎”Sehingga hak interpelasi, hak bertanya dan hak angket tak khusus dari komisi-komisi, tapi merupakan hak melekat dari masing-masing dewan. Jadi ada yang betul-betul dikuatkan dan hal-hal yang ada di dalam misalnya ada redundant itulah yang dikurangi,” pungkas dia.
Laporan: Dedy

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Meski ada sejumlah pasal dalam UU MD3 yang akan dihapus dalam kesepakatan ‘islah’ KMP-KIH tidak akan mendegradasi (mengurangi) hak anggota dewan. Revisi ini justru bertujuan untuk menyempurnakan UU MD3.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon kepada wartawan, di Komplek Parlemen Senayan, di Jakarta, Senin (17/11).
“Pada prinsipnya tidak ada sedikit pun degradasi hak-hak DPR yang dijamin konstitusi. Baik itu interpelasi, angket dan menyatakan pendapat,” ucapnya.
Menurut Fadli, perubahan beberapa pasal yang disepakati merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Lebih lanjut, sambung dia, revisi itu terkait perbaikan redaksional, ketimbang mengkebiri hak dewan.
“Kita (KIH-KMP) sepakat suatu penyempurnaan, terkait redaksional. Ada redudensi. Pengulangan,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Masih kata dia, KIH dan KMP sepakat untuk menghapus ketentuan Pasal 74 (ayat 3,4,5) dan Pasal 98 (ayat 6,7,8) dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur hak-hak dewan. Fadli menyatakan perubahan pasal yang disepakati terkait dengan Komisi.
“Dalam UU MD3 itu yang kita perbaiki mengenai komisi saja. Soalnya hak itu sudah melekat pada dewan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Juru runding dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Pramono Anung mengatakan bahwa pihaknya akan menandatangani 5 point kesepakatan dengan Koalisi Merah Putih (KMP), Senin (17/11) siang ini.
Lima poin itu, Pertama adalah soal alat kelengkapan dewan (AKD) dimana secra proporsional dibagi kepada kedua belah pihak.
“Ada 5 butir kesepakatan yang kita tuangkan dan akan kita tandatangani jam 1 ini. (Pertama) KIH secara total akan mendapatkan 21 pimpinan AKD,” ucap Pramono kepada wartawan, di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11).
Selain itu, sambung dia, menjadi point kedua, adanya perubahan UU No.17 tahun 2014 (UU MD3). Dimana, perubahan terjadi di pasal-pasal yang berkaitan dengan jumlah pimpinan AKD.
“Perubahan di pasal 74 dan pasal 98 yang berkaitan dengan hak interpelasi, angket, dan hak bertanya. Yang sebenarnya sudah diatur dalam pasal 194 hingga pasal 227. Sehingga tidak terjadi dua kali. Untuk rapat-rapat komisi berkaitan dengan hak-hal tersebut penggunaannya terpisah,” papar dia.
Ketiga, sambung dia, waktu penyelesaian sebelum 5 Desember 2014 (batas reses). Kemudian, keempat, proses penyelesaiannya masuk melalui Badan Legislasi (Baleg), kemudian setelah Baleg terbentuk akan dibuat prolegnas, dan akan dibahas revisi UU MD3.
“Kami sudah berbicara dengan pemerintah kalau melihat jadwal yang ada saya optimis sebelum tanggal 5 (Desember) UU MD3 yg baru akan ada sekaligus kita akan isi seluruh AKD sehingga tidak adalagi dualisme di DPR ini,” beber mantan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Dan kesepakatan terakhir, Pramono berujar, kalau hari ini kita akan ada rapat pimpinan DPR dan fraksi-fraksi, maka hal yang berkaitan dengan mosi tidak percaya akan disampaikan fraksi KIH bagaimana penyikapannya akan disampaikan secara terbuka.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang