Jakarta, Aktual.co — Usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi III DPR RI rencananya tetap akan menggelar fit and proper tes terhadap dua calon pimpinan (Capim) KPK, yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata, pada Rabu (3/12) esok.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Senin (1/12).
“Kami tetap melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK pada Rabu (3/12),” ucapnya.
Menurut Benny, pihaknya hanya sekedar melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang ada. Sedangkan, persoalan waktu pelantikan bukan merupakan urusan dewan.
Masih kata Benny, Komisi III DPR RI terlebih dahulu akan mengadakan rapat internal komisi untuk menentukan sikap terkait perdebatan yang muncul saat RDP dengan Pimpinan KPK pada Senin (1/12) ini.
“Capim KPK sudah diajukan presiden dan pemerintah telah mengirimkan surat pada kami yang isinya Kemenkumham menyerahkan sepenuhnya proses seleksi pada dewan untuk memproses lebih lanjut,” seru dia.
Oleh karena itu, Komisi III DPR RI akan memilih satu nama sebelum masa reses tanggal 5 Desember 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Polda Bali mencatat sebanyak 3.004 pelanggaran lalu lintas, setalah lima hari pelaksanaan Operasi Zebra Agung di Pulau Dewata, Bali.
Direktur Lalu Lintas Polda Bali Komisaris Besar Wayan Sunartha menyebut, sebagian besar pelanggaran didominasi oleh pengendara sepeda motor.
“Memasuki hari kelima Operasi Zebra, kami pantau sudah ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk memperhatikan keselamatan lalu lintas termasuk menggunakan helm,” kata dia di Denpasar, Senin (1/12).
Data dari Posko Operasi Zebra Agung di Regional Traffic Management Center Polda Bali, hingga Minggu (30/11) sejak dilaksanakan pada Rabu (26/11), sebagian besar jumlah pelanggaran dikontribusikan oleh pengendara sepeda motor dengan total pelanggaran sebanyak 2.254 pelanggaran.
Sedangkan sisanya yakni sebanyak 377 pelanggaran dilakukan oleh pengendara roda empat. Polisi dalam operasi tersebut sebagian besar memberikan sanksi tilang kepada pelanggar lalu lintas yakni sebanyak 2.830 tilang dibandingkan teguran sebanyak 174.
Sementara itu terkait jumlah kecelakaan lalu lintas selama lima hari operasi tercatat mencapai 17 kasus kecelakaan dengan lima orang korban meninggal dunia, luka berat (6) dan luka ringan (13) dengan total kerugian mencapai Rp64 juta.
Jumlah pelanggaran itu lebih banyak dibandingkan periode sama pada pelaksanaan Operasi Zebra tahun 2013 yang mencapai 1.367 pelanggaran.
Lebih lanjut Sunartha menjelaskan bahwa dalam Operasi Zebra Agung, pengendara sepeda motor dan pengendara kendaraan truk yang membawa barang muatan berlebih menjadi perhatian pihak kepolisian mengingat kedua jenis pengendara tersebut menyumbangkan angka kecelakaan dan korban yang paling banyak.
Untuk itu, dalam operasi tersebut polisi menekan sosialisasi penggunaan helm untuk melindungi keselamatan kepala pengendara sepeda motor.
“Untuk wilayah timur seperti jalur Jalan By Pass Ida Bagus Mantra menuju Karangasem, Klungkung, Gianyar dan Denpasar, tim menargetkan kendaraan yang membawa muatan. Sedangkan di jalur barat dan utara juga sama termasuk pengendara sepeda motor,” ujar mantan Kepala Polresta Denpasar itu.
Operasi Zebra Agung digelar hingga 9 Desember 2014. Operasi kemudian dilanjutkan dengan Operasi Lilin menjelang Natal dan Tahun Baru.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak khawatir bila pimpinan KPK akan diisi oleh orang dari partai politik.
Demikian disampaikan Ketua KPK Abraham Samad kepada wartawan, usai menghadiri acara RDP dengan Komisi III DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/12).
Tanggapan Abraham ini menyusul wacana bila pengisian pimpinan KPK akan dilakukan tidak serentak pada 2014 nanti, maupun wacana soal penerbitan Perppu oleh presiden untuk melakukan penunjukan.
“Kita belum memikirkan sejauh itu (KPK akan diisi oleh orang partai), tetapi kita hanya ingin menjaga soliditas, karena membangun chemistry antar pimpinan itu tidak mudah,” ucapnya.
Karenanya, sambung dia, untuk menjaga soliditas dan chemistry butuh waktu yang lama. Karena itu, Abraham mengatakan, jika pengisian pimpinan KPK dilakukan serentak pada 2015 nanti.
“Karena itulah tetap bersimpulan lebih idealnya posisi KPK seperti sekarng (tanpa pengganti pak Busyro), karena tidak ada yang terganggu,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Belum lama ini, sejumlah tahan Komisi Pemberantasan Korupsi kedapatan menyimpan uang dan telepon genggam di dalam rumah tahanan baik Guntur, dan C1 KPK.
Hal tersebut dikatahui, pada 15 Oktober 2014, KPK melakukan sidak ke semua ruang tahanan di Rutan KPK dan Guntur. Hasilnya, KPK menemukan beberapa tahanan menyimpan uang dan HP, barang yang sangat terlarang dibawa ke dalam ruang tahanan.
Menelisik lebih jauh hal tersebut, KPK sudah melakukan penyelidikan atas kepemilikan HP di Rutan ini. Bila ada petugas yang terlibat dalam hal tersebut, maka KPK tak akan segan memberikan hukuman.
“Itu makanya ada sanksi tidak boleh dijenguk, petugasnya juga akan dikasih sanksi,” kata Ketua KPK Abraham Samad di DPR, Senin (1/12).
KPK merilis beberapa narapidana koruptor yang membawa HP di tahanan antara lain Anas Urbaningrum, Ade Swara, dan Tubagus Chaeri Wardana. Selain HP mereka juga membawa uang tunai di Lapas, tak diketahui untuk apa uang tunai itu.
“Ya, pastilah itu kalau soal sanksi buat petugas yang bandel,” kata Samad.
Pekan lalu, KPK telah melakukan inspeksi mendadak di Rumah Tahanan Jakarta Timur cabang KPK dan di Rumah Tahanan Guntur. KPK menemukan adanya sembilan ponsel, satu powerbank dan satu modem wifi di kamar para tahanan KPK.
Terdapat enam orang tahanan di lantai sembilan Rutan KPK yang kedapatan memiliki dan menggunakan ponsel. Salah satunya adalah Anas Urbaningrum, terdakwa kasus penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya, dan pencucian uang.
Adapun lima orang lainnya adalah Andi Alifian Mallarangeng, terdakwa kasus penyalahgunaan wewenang dalam proyek Hambalang, Teddy Renyut, terdakwa kasus suap proyek tanggul laut di Biak Numfor, Kwee Cahyadi Kumala, tersangka kasus suap alih fungsi lahan di Bogor, Mamak Jamaksari, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten dan Gulat Manurung, tersangka kasus suap alih fungsi lahan di Riau.
Sementara tiga lainnya ditahan di Rutan Guntur. Mereka adalah Tubagus Chaeri Wardana, terdakwa kasus suap sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi, Ade Swara, tersangka kasus pemerasan perizinan di Karawang, dan Heru Sulaksono, terdakwa kasus korupsi Dermaga Sabang.
“Hukuman efektif berlaku sejak 9 Oktober. Keenam tahanan tersebut adalah AM, AU, TR, MJ, G dan KCK. Serta tiga tahanan KPK di Rutan Guntur, yaitu HS, efektif sejak 16 Oktober, TCW sejak 13 Oktober dan AS sejak 20 Oktober,” kata Johan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 240 anggota DPR membubuhkan tanda tangan untuk mengajukan hak interpelasi terkait kenaikan harga BBM.
“Dalam beberapa hari sudah bertambah dari 202 orang menjadi 240 orang. Kemungkinan jumlahnya semakin bertambah menjelang diajukan ke pimpinan DPR,” kata anggota Fraksi Amanat Nasional Yandri Susanto di ruang rapat Badan Legislasi DPR di Jakarta, Senin (1/12).
Inisiator penggunaan hak interpelasi itu menambahkan jadwal pengajuan hak interpelasi ke pimpinan DPR belum diputuskan. Namun dia memastikan pengajuannya sebelum reses 5 Desember 2014.
“Mungkin besok atau lusa (diajukan). Kami berharap pimpinan segera menindaklanjutinya, dan Badan Musyawarah DPR segera menjadwalkan rapat paripurna,” ungkapnya sebelum mengikuti rapat antara Badan Legislasi DPR dengan DPD membahas UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Yandri mengatakan rapat paripurna kemungkinan dilaksanakan setelah anggota DPR melakukan reses. Dalam rapat itu akan diputuskan apakah usulan hak interpelasi dapat diterima atau tidak.
“Persoalan diterima atau ditolak, tetapi keyakinan kami adalah hak interpelasi ini sebagai sikap yang harus dijawab pemerintah. Pemerintah harus menjelaskan secara mendalam alasan kenaikan harga BBM, dan pemotongan subsidi BBM digunakan untuk apa,” katanya.
Dia berharap pemerintah dapat mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan DPR.
“Ada kesempatan yang diberikan kepada pemerintah untuk mempersiapkan diri,” ungkapnya yang berasal dari daerah pemilihan Banten II.
Dia juga mengatakan selama masa reses anggota DPR akan mengumpulkan fakta-fakta terkait respons masyarakat terhadap kenaikan harga BBM. Anggota DPR akan meminta tanda tanda masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM.
“Banyak yang menolak kenaikan harga BBM, kami akan membuktikannya. Jadi hak interpelasi itu merupakan sikap yang lahir untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: