Jakarta, Aktual.co — Pemilihan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini tengah digodok oleh DPR, dianggap tidak sah dan cacat hukum, lantaran saat ini Komisi III yang ditugaskan untuk uji kelayakan dan kepatutan belum diwakili oleh seluruh fraksi yang terdapat di DPR.
“Secara etik sebenarnya pemilihan ini tidak sah, karena tidak melibatkan Fraksi Koalisi Indonesia Hebat, maka jika itu dipaksakan sebenarnya cacat hukum, maka kita berharap, internal DPR harus menyelesaikan persoalanya terlebih dahulu  sampai akhirnya bisa memilih pemimpin KPK yang baru,” kata Kordinator Koalisi Masyarakat Sipil Benny Susetyo di gedung KPK, Senin (1/12).
Atas dasar itu, pria yang akrab dipanggil Romo Benny itu setuju jika pemilihan calon pimpinan KPK ditunda hingga tahun depan, bersamaan dengan empat pimpinan KPK lain yang juga habis masa jabatannya.
Selain itu, kata Romo Benny, pilihan untuk menunda pemilihan lebih tepat, daripada dipilihan sekarang ini, namun seperti dipaksakan, “Janganlah memaksakan memilih sekarang, toh tidak mendapat legalitas dari Koalisi Indonesia Hebat, nanti yang muncul malah penilaian publik kalau tidak punya integritas,” ujar dia.
Diketahui masa jabatan Wakil Pemimpin KPK, Busyro Muqqodas akan berakhir pada 10 Desember 2014, untuk itu DPR tengah memproses pemilihan untuk calon pemimpin lembaga antirasuah tersebut, dua nama yang telah muncul untuk mengisi posisi posisi itu yakni Busyro Muqodas sebagai inkumbent dan Roby Arya Brata, yang merupakan staf ahli Sekretaris Kabinet.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Patrice Rio Capella enggan memberikan komentar terkait kerjasama Indonesia dengan Senangol perihal pemenuhan kebutuhan minyak dalam negeri. 
Anggota Komisi III DPR RI itu juga enggan berkomentar soal sepak terjang Ketua Umum NasDem Surya Paloh dalam kerjasama tersebut, berikut besaran diskon yang diberikan Senangol sebesar USD 15/bbl sebagaimana disampaikan pemerintah.
“Saya enggak tahu apa-apa soal itu ya, maaf,” kata Patrice di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/12).
Ketua Komisi VI Hafidz Tohir sebelumnya mempertanyakan kerjasama impor minyak dengan Senangol. Utamanya terkait diskon sebesar USD 15/bbl, namun para pembantu presiden justru silang pendapat. Baik Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri ESDM Sudirman Said dan Surya Paloh sendiri. 
“Mekanisme penujukan itu yang kita mau cek, kita akan panggil Ibu Rini, mekanisme penujukan itu apa modelnya,” kata dia, di Jakarta, Sabtu (29/11).
“(Kalau) Tidak sesuai Kepres tentang pengadaan barang dan jasa, melanggar itu karena tiba-tiba muncul (kerjasama) begitu saja. Tidak boleh itu,” sambungnya.
Pengamat ekonomi-politik Indonesia for Global Justice, Hendrajit, bahkan menyebut keterlibatan JK connection dalam kerjasama tersebut. 
“Diskon USD15/bbl intinya bukan di angka, ada satu kesepakatan yang justru melibatkan komprador Tiongkok di Indonesia, Surya Paloh. Ini juga berkaitan dengan Menteri BUMN dalam JK connection,” ujar Hendrajit, Sabtu (29/11).
“Jangan terkecoh dengan angkanya, tapi modusnya. Ini modus mereka,” lanjutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencanangkan Gerakan Nasional Revolusi Mental bertepatan dengan pelaksanaan upacara HUT KORPRI ke-43 yang digelar di Lapangan Monas, Senin (1/12).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Yuddy Chrisnandi di Jakarta, mengatakan meskipun pencanangan gerakan nasional revolusi mental tersebut tidak dilaksanakan secara simbolik, namun penerapannya sudah dilakukan.
“Sudah jelas bahwa sekarang kita menerapkan gerakan nasional revolusi mental, jadi tidak lagi harus menggunakan hal-hal yang simbolik seperti penekanan tombol sirene, pelepasan balon atau penyerahan pataka,” katanya.
Menurut Yuddy, simbolik-simbolik tersebut hanya digunakan pada zaman birokrat bermental priyayi, sehingga saat ini ketika sudah berada di zaman birokrat yang merakyat, sudah tidak diperlukan lagi.
“Ya kalau pencanangan secara otomatis gerakan tersebut sudah bergulir di tengah masyarakat karena programnya pun sudah disiapkan beserta instrumennya,” ujarnya.
Dia menuturkan instrumen daripada gerakan nasional revolusi mental tersebut sudah sebagian besar dijalankan oleh aparatur sipil negara, sehingga hari ini hanya dipertegas oleh Presiden Jokow Widodo bersamaan dengan momentum HUT KORPRI.
“Salah satu revolusi mental termasuk dalam pencanangan gerakan nasional yang tidak menggunakan simbolik apapun,” katanya lagi.
Dia menambahkan revolusi mental ini dimulai dengan hal-hal yang kecil dan sederhana namun manfaatnya sangat besar bagi peningkatan pelayanan publik.

Artikel ini ditulis oleh: