Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, sikap kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo untuk menaikan harga BBM bersubsidi lebih mendengarkan kepentingan orang dekat maupun penasihatnya yang bermahzab neoliberalisme.
“Pak Jokowi lebih senang mendengarkan penasihat dan orang dekatnya yang neolib, yang memang menguntungkan investor, pasar, dan menguntungkan bondholder atau pemegang obligasi hutang Indonesia, tetapi merugikan rakyat kita,” kata dia di komplek parlemen, Jakarta, Selasa (18/11).
Dirinya menyesalkan pergantian kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Sebab Jokowi dengan SBY sama-sama “hobi” naikan harga BBM subsidi .
“Kalau ini terjadi, buat apa ganti pemimpin, toh ini hanya melanjutkan gaya SBY yang neolib.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Perekonomi era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli mengatakan,  seharusnya Presiden Joko Widodo berhati-hati setiap kali mengeluarkan kebijakan, termasuk kebijakan yang menyinggung soal kehidupan rakyat. Seperti penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Menurut dia, kebijakan luar biasa yang dilakukan pemerintahan Jokow-JK patut diberi “apresiasi”. Sebab, ditengah minyak mentah dunia mengalami penurunan, presiden yang identik pro rakyat itu malah menaikan harga bahan bakar fosil tersebut.
“Pada dasarnya kami ingin mengucapkan selamat kepada pemerintah Jokowi yang berhasil menaikan harga BBM ketika harga minyak mentah turun diseluruh dunia,” kata  dia usai mengadakan pertemuan dengan pimpinan MPR RI, di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (18/11).
“Ketika India, China, dan Malaysia menurunkna harga BBM. Belum pernah pemerintah Indonesia sebelumnya menaikan harga BBM ketik harga minyak mentah di dunia turun. Jadi ini prestasi luar biasa dari Jokowi, kami ucapkan selamat karena tidak ada presiden RI yang pernah lakukan ini,” kata dia.
Selain itu, kata dia, Presiden Jokowi dalam menaikan harga BBM pun tidak didasari oleh basis hitungan-hitungan yang jelas. Sebab, dengan harga minyak mentah sekitar di bawah USD 80 per barel, sehingga biaya ekonomi membuat BBM seharusnya hanya perlu naik sekitar Rp 7.200-7.500 per liter.
Namun, kata dia, dengan penaikan harga sebesar Rp 2.000 oleh Presiden Jokowi, sehingga harga premium menjadi Rp 8.500 sudah bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa tahun lalu.
“Karena merupakan kebutuhan strategis rakyat, tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke meknisme pasar. Dengan kata lain, BBM harganya tidak boleh lebih tinggi dari ekonomi cost-nya, yakni di bawah Rp 7.500, sedangnkan pemerintah Jokowi menaikan Rp 8.500 itu bertentangn dengan keputusan MK. Bila ada yang jail, Jokowi bisa di impeachment,”  kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Ombdudsman Danang Girindrawardana menyebut, jika pimpinan instansi pelayanan publik tak mengindahkan dalam memberikan pelayanan publik maka melanggar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pengabayan tersebut disampaikan Danang terkait dengan  Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan rapor merah untuk dua unit layanan di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama sesuai hasil Survei Integritas Sektor Publik Indonesia 2014.

“(Bila tidak mengindahkan) itu artinya dia menyalahi pasal 54 UU 25 Tahun 2009, yang sanksinya penghentian dengan tidak hormat dari jabatannya tersebut. Artinya, pimpinan kementerian atau lembaga. Pemerintah daerah bisa menindak pejabat publik yang tidak mengindahkan standar layanan publik di UU tersebut dan bisa melakukan penggantian pejabat dengan seketika,” kata Danang di kantor KPK, Selasa (18/11).

Danang menjelaskan kualitas pelayanan publik tidak terkait masalah korupsi, tapi juga ada masalah-masalah yang berkaitan dengan mala-administrasi yaitu bersifat tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Ketua KPK Abraham Samad menambahkan perbaikan pelayanan publik juga menjadi kunci perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

“KPK memandang kalau masih terjadi ‘fraud’, ‘petty corruption’, maka kita jangan pernah berharap bahwa IPK kita itu bisa lebih baik skornya. Walaupun mungkin KPK dianggap sukses memberantas korupsi yang sifatnya ‘grand corruption’, tapi kalau ‘petty corruption’ yang ada di sektor layanan publik tidak diperbaiki, maka konskuensinya IPK kita masih tetep seperti sekarang ini,” ungkap Abraham.

Sementara itu, Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Susanto menjelaskan survei dilakukan terhadap 40 unit layanan pada 20 Kementerian dan Lembaga.

“Kami tidak memberikan peringkat mana yang lebih meningkat, tapi hampir semuanya yaitu 38 K/L di atas nilai skor batas 6. Hanya dua yang disampaikan pak ketua itu di bawah 6. Ada sekitar 26 yang diatas rata-rata 7,22 dan ada 14 yang di bawah rata-rata dan dibawah rata-rata itu ada dua yang ditetapkan KPK,” ungkap Roni.

Indeks Integritas Unit Layanan di Kementerian/Lembaga (7,22) pada tahun 2014 secara umum telah mencapai indeks di atas standar minimal yang ditetapkan oleh KPK (6,00).

Indeks ini terdiri dari indeks pengalaman integritas (7,41) dan indeks potensi integritas (6,85) namun indeks itu tidak menunjukkan integritas K/L.

Meskipun indeks integritas sudah mencapai indeks 7,22, KPK meminta unit layanan tetap perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan berorientasi memberikan layanan maksimal bagi pengguna layanan.

[Wisnu Yusep]

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby