Jakarta, Aktual.co — Mabes TNI ingin mencetak master intelijen yang hebat dan diakui oleh dunia melalui Sekolah Manajemen dan Analis Intelijen yang baru dibuka di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (17/11).
“Ada sasaran yang ini dicapai dalam sekolah ini, yakni peningkatan kemampuan intelijen guna menciptakan master intelijen,” kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat menjadi inspektur upacara pembukaan Sekolah Manajemen dan Analis Intelijen, Senin (17/11).
Oleh karena itu, Panglima TNI menginginkan untuk memperkuat Badan Intelijen Strategis (Bais) dan jajaran intelijen TNI.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga tengah memikirkan perwira menengah (pamen) seperti letnan kolonel yang memiliki intelijen yang hebat, tetapi tak punya kesempatan untuk Sekolah Staf Komando (Sesko) TNI dan masa depannya tidak jelas karena tidak ada sekolah untuk naik pangkat.
“Menurut pandangan saya, saat ini para pamen tak usah memikirkan soal jabatan. Karena nantinya akan menjadi master intelijen,” kata Panglima TNI di hadapan puluhan siswa intelijen.
Panglima TNI akan memikirkan bahwa sekolah intelijen yang baru dibuka ini akan menjadi pengembangan karir prajurit TNI ke depan. Sehingga, untuk menjadi seorang Pangdam tak harus mengikuti Sesko angkatan.
“Tak perlu kecil hati. Yang terpenting agar menekuni bidang intelijen ini,” kata Moeldoko.
Panglima TNI berharap para siswa sekolah intelijen gelombang pertama ini agar menekuni setiap pelajaran yang diberikan.
“Saya minta agar soal-soal yang diberikan tidak sama. Kasih beban yang seberat-beratnya agar para siswa mampu mengasah dengan baik kemampuan intelijennya, anggaran akan disiapkan. Soal pengembangan SDM, saya tak perlu hitung-hitung, yang penting bisa berkembang dengan baik,” ucapnya.
Panglima TNI mengatakan, setelah zaman reformasi persoalan intelijen menjadi kacau balau, bahkan ada upaya untuk mengecilkan peran dan fungsi intelijen.
“Hampir sebagian kita tahu, hampir sebagian pejabat tahu, hampir sebagian masyarakat tahu dan merasakan, tetapi sebagian besar itu juga tak berbuat apa-apa dan hanya menikmati kondisi ini. Bisanya hanya komentar, mengeluh dan menyalahkan orang lain. Tapi tak ada upaya yang serius untuk menangani itu,” ujarnya Kondisi itu, lanjut Moeldoko sudah berlangsung lama, sehingga persoalan intelijen menjadi lemah dan tak berdaya.
Untuk mengembalikan Indonesia yang memiliki intelijen yang kuat bukan persoalan yang mudah, namun membutuhkan waktu relatif lama.
“Dulu kita punya tokoh dan master intelijen yang hebat dan diakui oleh dunia, seperti Benny Moerdani dan Hendropriyono. Namun ke arah sini belum ada lagi master intelijen Indonesia,” tutur Panglima TNI.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR Setya Novanto meyakini jika kisruh Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bakal selesai hari ini, Senin (17/11).
Kata dia, beberapa poin kesepakatan yang akan ditandanganinya, diharapkan dapat menyatukan DPR yang sudah lebih satu bulan mengalami polemik dualisme.
“Hari ini, saya mohon doa agar (kesepakatan) ini bisa selesai dengan baik. Sehingga tidak ada lagi perbedaan antara KIH-KMP. Untuk pasal-pasal yang diminta KIH (sebelumnya), tentu sudah disepakati,” kata Setya kepada wartawan, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11).
Lebih lanjut, sambung Bendahara Umum Partai Golkar itu menyebutkan,  ada beberapa poin besar yang disepakati antara KIH dan KMP setelah melalui pembahasan panjang. Salah satunya, ada terkait soal perubahan nomenklatur pemerintahan Jokowi-JK.
Tak hanya itu, ia mengungkapkan, KIH-KMP juga menyepakati penambahan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Dimana, dalam kesepakata itu,  KIH mendapatkan jatah 21 pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Konsokuensinya, ia berujar, akan ada perubahan pasal dalam UU MD3 dan Tata tertib nomor 1 tahun 2014 mengenai jumlah pimpinan kelengkapan dewan.
“KIH minta 21 AKD kita setujui maka kita harus mengubah UU MD3 dan Tatib No 1 itu harus kita ubah,” beber dia.
Poin besar yang berikutnya, sambung dia, adalah mengenai pasal hak dewan di Komisi dalam UU MD3. Walau akan ada revisi dalam beberapa pasal, Setya membantah hak dewan akan tergedrasi, seperti yang sempat ditakutkan oleh beberapa anggota fraksi dalam KMP.
“Yang berkaitan dengan pasal-pasal (hak dewan), sudah tercantum dalam UUD 1945. Maka itu hak menyatakan pendapat itu tetap ada,” ujar dia.
Untuk diketahui, sejumlah pasal dalam UU MD3 yang akan direvisi, yakni Pasal 74 ayat (3), (4), (5), (6) dan Pasal 98 ayat (6), (7), (8).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang