Jakarta, Aktual.co —  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kepada dua orang saksi terkait kasus korupsi pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Sumatera Selatan, Senin (17/11).
Dua saksi tersebut adalah karyawan PT DGI Wawan Karmawan dan karyawan PT Trifora Perkasa Yenti Sulistia. Keduanya akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka dalam kasus ini yaitu Rizal Abdullah.
“Mereka akan diperiksa sebagai saksi RA (Rizal Abdullah),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Priharsa Nugraha.
Rizal adalah Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet di Sumatera Selatan. Sebelumnya, dia mengaku telah menerima fee sebesar Rp 400 juta dari PT Duta Graha Indah (DGI). Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan (Sumsel) itu mengatakan jika pemberian uang secara tunai itu diberikan secara bertahap.
Rizal disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia diduga melakukan mark up atau pengelembungan anggaran. Kerugian negara dalam kasus itu sebesar Rp 25 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Siang ini Senin (17/11), dijadwalkan akan dgelar penandatangan kesepakatan perdamaian antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih(KMP), sesuai dengan deal antara kedua belah pihak yang berseteru, beberapa pasal di Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) akan dihapus. 
Penyebabnya pasal-pasa tersebut dinilai  berpotensi melemahkan sistem presidensial sesuai dengan konstitusi, ada juga pasal yang berhubungan dengan hak-hak DPR terhadap mitra kerja di pemerintah. Dan pasal yang dihapus lainnya adalah  alasan pengulangan, poin yang sama telah disebut di pasal yang lain, maka perlu dihilangkan.
Penandatanganan sendiri akan dihadiri oleh perwakilan KIH Pramono Anung, dan Olly Dondokambey. dan perwakilan KMP  akan diwakilkan oleh Hatta Rajasa dan Idrus Marham,  
Berikut dua pasal dalam UU MD3 yang sepakat untuk direvisi:
Pasal 74
Ayat 3 : Setiap pejabat negara atau pejabat pemerintahan yang mengabaikan rekomendasi DPR, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan.
Ayat 4 : Dalam hal pejabat negara atau pejabat pemerintah mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan.
Ayat 5 : DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR.
Ayat 6 : Dalam hal badan hukum atau warga negara mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk dikenai sanksi.
Pasal 98
Ayat 6 : Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.
Ayat 7 : Dalam hal pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), komisi dapat mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota mengajukan pertanyaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat 8 : DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
Laporan: Dedy

Artikel ini ditulis oleh:

 Jakarta, Aktual.co — Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Pengeluaran pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andeas Eman mengaku, terdakwa R Drajad Adhyaksa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Dishub DKI Jakarta menerima dan mengetahui laporan terakhir Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi soal pengadaan Bus Transjakarta.
“Jadi kami menerima (laporan) dari BPPT, lalu saya serahkan ke pimpinan saya, Pak Drajad. Saya tidak memonitor (laporan terakhir itu) saya serahkan kepemimpinan,” kata Andreas dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek pengadaan bus Transjakarta yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/11).
Saat ditanya Jaksa Penuntut Umum laporan tersebut berisikan laporan terakhir, draf kontrak, HPS dan spek teknis, Andreas membenarkan. “Iya laporan tersebut ada hal tersebut (laporan terakhir, draf kontrak, HPS dan spek teknis) tapi semuanya pimpinan yang mengetahuinya.”
Dalam kasus Transjakarta kerugian negara timbul akibat tidak dipenuhinya spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri berdasarkan sodoran harga proposal dari rekanan dan diarahkannya spesifikasi pada perusahaan tertentu serta adanya kemahalan harga.
Terkait perkara ini, sudah ada dua orang terdakwa yang masuk dalam proses persidangan. Mereka adalah R Drajad Adhyaksa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013, serta Seyito Tuhu selaku Ketua Panitia Pengadaan Bus Transjakarta pada 2013.
Pada surat dakwaan keduanya, Jaksa menyebut kasus korupsi pengadaan Transjakarta pada 2013, dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah pihak, termasuk Pristono. Dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan, namun berkasnya belum dilimpahkan ke pengadilan.
Pihak-pihak lain yang disebutkan oleh Jaksa terlibat dalam perkara ini, antara lain adalah Direktur Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Prawoto, Dirut PT Korindo Motors Chen Chong Kyeong, Dirut PT Mobilindo Armada Cemerlang, Budi Susanto, serta Dirut PT Ifani, Dewi Agus Sudiarso.
Sejumlah pihak itu, disebut memiliki peran masing-masing melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Transjakarta, yang menimbulkan kerugian negara hingga sebesar Rp392,7 miliar.
Kedua terdakwa, yakni R Drajad Adhyaksa serta Seyito Tuhu didakwa Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kesepakatan antara Koalisi Indonesia  Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen akhirnya menemukan titik terang, setelah Revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) disepakati oleh kedua belah pihak yang berseteru. Kesepakatan tersebut dalam bentuk penghapusan sejumlah pasal di UU MD3 terkait hak dewan di komisi yang menjadi pangkal perseteruan.
“Hak interpelasi, hak angket dan hak bertanya sudah melekat dalam UUD 45. Di situ tentunya sudah dijelaskan secara penuh dan pelaksanaannya diatur UU MD3,” jelas Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).
Sementara lanjut Agus pasal-pasal yang dihapus ‎dalam kesepakatan antara KIH dan KMP yakni pasal 74, pasal 98 ayat 7 dan 8.  
“Pasal depannya sudah mengatur hak kedewanan itu di dalam satu pasal tertentu tetap dalam UU MD3. Sehigga kita melihat kalau sudah diatur dalam satu pasal, tidak perlu diatur dalam pasal berkaitan komisi,” terang dia.
Sementara itu, kata Agus tugas komisi, tidak berubah tetap seperti semula seperti diketahui sebelumnya yakni melakukan fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan. Selain itu, tambah dia, komisi juga berhak membuat rekomendasi atau kesimpulan dari rapat dengan mitra kerja terkait.
‎”Sehingga hak interpelasi, hak bertanya dan hak angket tak khusus dari komisi-komisi, tapi merupakan hak melekat dari masing-masing dewan. Jadi ada yang betul-betul dikuatkan dan hal-hal yang ada di dalam misalnya ada redundant itulah yang dikurangi,” pungkas dia.
Laporan: Dedy

Artikel ini ditulis oleh: