Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melakukan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap seluruh aset yang dimiliki terpidana, Gayus Tambunan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Tony Tribagus Spontana mengatakan, saat ini tim eksekutor Kejaksaan akan mendatangi Bank Indonesia (BI) untuk mengeksekusi putusan tersebut.
“Eksesusi aset Gayus Informasinya hari ini. Nanti tim eksekutor akan ke BI untuk eksekusi,” kata Tony saat dihubungi, Senin (17/11).
Namun, Tony belum mengetahui secara detail eksekusi seluruh aset milik Gayus. “Sementara informasinya hanya itu dulu. Nanti kalau ada perkembangan saya infokan kembali,” tegasnya.
Untuk diketahui, harta yang disita dari Gayus sesuai putusan MA yakni uang Rp74 miliar berupa pecahan uang US dolar dan dolar Singapura. Kemudian, 31 Batang emas, serta rumah di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Uang milik Gayus di rekening dan deposito itu disimpan di BI dan kini akan dibuka untuk dipindahkan ke rekening Kejaksaan. Eksekusi dilakukan pukul 09.00 WIB di BI oleh Kejari Jakpus. Siang ini rencananya Kejaksaan akan menggelar jumpa pers.
Gayus dipidana atas sejumlah kasus. Total hukuman untuk mantan pegawai Pajak itu hingga 30 tahun penjara. Pengadilan juga menyita uang serta harta milik Gayus yang terbukti melakukan pidana suap, pencucian uang, dan gratifikasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan segera menyetorkan nama-nama legislatornya untuk menduduki posisi di badan legislasi sebagai konsekuensi untuk menjalankan kesepakatan penyelesaian perseteruan dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yakni revisi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan penandatangan MoU sendiri akan dilakukan siang nanti pukul 13.00 Wib.    “Kami segera memasukkan nama-nama itu agar DPR bisa segera bekerja,” jelas juru runding KIH Pramono Anung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). 
Dia menambahkan, penyelesaian sengketa sendiri akan masuk dengan pembahasan revisi UU MD3. 
“Jadi sebelum membahas, seluruh fraksi pendukung KIH akan memasukkan nama-nama legislator ke DPR untuk badan legislasi,” ujar dia.
Lebih lanjut Pramono mengatakan seluruh pimpinan fraksi akan menghadiri penandatanganan Mou tersebut, dan segera dibuatkan  program legislasi nasional (prolegnas) melalui badan legislasi. 
“Saya optimistis revisi UU MD3 akan tuntas sebelum 5 Desember.” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah daerah Aceh harus menjelaskan status kepemilikan Pulau Sevelak yang sudah berganti nama menjadi Pulau Susi. Sebab, pemda lebih mengetahui persoalan kewilayahan masing-masing.
“Saya kira pemda setempat yang seharusnya memberikan keterangan bagaimana status pulau itu, supaya ada kejelasan kepemilikannya. Pemerintah daerah yang harus berikan keterangan itu karena mereka memiliki akses terhadap semua informasi data,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli zon di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/11).
Ia menegaskan, kepemilikan pulau atas nama perorangan atau perusahaan tidak boleh dilakukan.
“Sebaiknya tidak, karena bagian dari kedaulatan bangsa. Bayangkan kalau pulau-pulau itu bisa dikuasai swasta dan diperjual belikan, apalagi pulau yang strategis di perbatasan. Itu akan sangat membahayakan,” tandasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memiliki Pulau Sevelak di Kabupaten Simeulue, Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Kabarnya, pulau itu dibeli dengan harga Rp60 juta.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh: