Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI fraksi PDI-P Effendy Simbolon menyebut bahwa kepentingan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam Kabinet Kerja Jokowi sangat mengganggu dan harus segera dihentikan. 
Menurut dia, hal ini harus dilakukan agar Pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi bersih dari kepentingan pribadi maupun kelompok yang membelakangi kepentingan rakyat. Jokowi disarankan segera melakukan reshuffle terhadap posisi Menteri BUMN dan Menteri ESDM. 
“Kepentingan Rini Soemarno dan kroni-kroninya itu harus dihadang, tidak boleh dibiarkan, saya juga berkepentingan untuk menghadang. Karena saya kira Rini dan kroni-kroninya harus dikeluarkan dari kabinet. Saya dari awal kan, dalam beberapa minggu lalu kan sudah menyampaikan siapa Sudirman Said siapa Sofyan Djalil. Tapi mereka ini bukan penumpang gelap loh, mereka ini penumpang yang memiliki manifest, punya boarding pass, punya tiket. Kalo penumpang gelap tidak punya semuanya itu,” kata Effendy saat ditemui di Jakarta, Sabtu (15/11).
Pemerintahan Jokowi harus bersih, sehingga harus bisa melakukan langkah-langkah yang fundamental dan melakukan perubahan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka kewibawaan dan kepatuhan rakyat kepada pemerintahan bisa bermasalah. “Tidak bisa kita bermain-main. Kita harus objektif melakukan koreksi,” kata dia.
Effendi menambahkan bahwa secara objektif memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan jokowi. Koreksi itu harus menyebut, kalau memang di sisi sektor ekonominya. 
“Misalkan saya memuji susi, bukan dari sisi gayanya atau tatonya yah, bukan. Tapi dari sisi kemauan dan keberanian dia untuk menyatakan bahwa kita tidak berkepentingan dalam G20. Dari situ saya tarik bahwa dia bernuansa nasionalis. Nah kalo sosok seperti ini ada di sektor migas, hari ini kita sudah masuk dalam program nyata. Bahwa kita berdaulat di energi kita. Harusnya kan yang bisa berkomitmen seperti ini,” ujarnya.
Terkait sosok yang tepat untuk menjadi Dirut Pertamina, Effendy menyebut bahwa yang dibutuhkan adalah sosok yang memahami dunia Migas dan tidak patuh kepada kepentingan mafia. Ia juga menyayangkan langkah Rini yang mencalonkan Rinaldi Firmansyah yang merupakan mantan Dirut Telkom.
“Jika yang dimaksud adalah sosok seperti Mantan Dirut Telkom itu yah janganlah. Nanti lama-lama Dokter lagi ditempatkan disitu. Terserah mau dari internal atau eksternal, yang terlebih penting lagi yaitu biangnya harus diganti.”

*Editor; Karel Ratulangi

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung RI (Kejagung) memeriksa komedian kondang Mandra Naih terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan TVRI pada tahun 2012.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Suyadi mengatakan, penyelidikan itu terkait program siap siar TVRI.
“TVRI melakukan beberapa tayangan untuk beberapa film yang sudah lama, ada yang PH-nya (Production House) punya Mandra, ada (juga) yang lain,” kata Suyadi di Kejagung, Jakarta, Sabtu (15/11).
Pihak Kejagung akan menelisik terkait dengan dugaan penggelembungan harga. Hanya saja tidak dijelaskan lebih detail selisih harga yang tengah diselidiki itu.
“TVRI merekrut itu dengan harga kelihatannya lebih tinggi daripada keyataannya. Saya belum bisa ngomong selisihnya. Mudah-mudahan nanti itu ada perkembangan baik,” katanya.
Saat dikonfirmasi maksud perkembangan baik itu, Suyadi mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, tim nantinya akan melakukan gelar perkara.
“Baru nanti ditentukan perlu adanya penentuan tersangka atau tidak,” kata dia. 
Sebelumnya, Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Kejagung Sarjono Turin mengatakan bahwa Mandra dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai salah seorang rekanan penyedia program siap siar di TVRI tahun 2012.
“Beliau dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi program siap siar di TVRI tahun 2012, sebagai salah satu rekanan penyedia program siap siar,” ujarnya di Kejagung, Jakarta, Selasa (11/11).

*Editor: Karel Ratulangi

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid