9 April 2026
Beranda blog Halaman 42172

MUI Tolak Jika Ada Penambahan Agama Baru

Jakarta, Aktual.co — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak penghilangan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Bahkan menolak jika ada rencana pemerintah menambah agama baru dari enam yang sudah ada saat ini.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua MUI Pusat Ma’ruf Amin di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (13/11), terkait wacana pengosongan kolom agama di KTP bagi penganut keyakinan di luar 6 agama resmi.
“MUI dan ormas Islam menolak menghilangkan kolom agama dalam KTP, menolak menambah agama baru selain enam agama, dan menolak menambah kolom aliran kepercayaan dalam KTP,” kata dia
“Masuknya selain enam agama tersebut di dalam KTP harus ada undang-undang dan kriterianya.”
MUI menjelaskan kolom agama di KTP hanya untuk enam agama yang telah diakui di Indonesia. Sehingga, agama yang tidak termasuk enam agama tersebut wajib mengosongkan kolom agama di KTP.
“Agama yang dicantumkan dalam KTP adalah 6 agama yang diakui negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu,” kata Ma’aruf.

Artikel ini ditulis oleh:

Mensos: Semangat Kepahlawanan Sumber Kekuatan Hadapi Era Global

Jakarta, Aktual.co —Semangat kepahlawanan merupakan sumber kekuatan menghadapi era global,. Demikian disampaikan  Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan.
“Inilah arti strategis nilai-nilai kepahlawanan sebagai penyaring, sekaligus landasan Indonesia dalam percaturan global. Pembekalan pelestarian nilai kepahlawanan disosialisasikan mulai dari para siswa-siswi sekolah,” kata Mensos di Jakarta, Kamis (13/11).
Era globalisasi merupakan tantangan sekaligus ancaman untuk eksistensi sebuah bangsa, katanya pada pertemuan dengan organisasi siswa se-Indonesia.
Kandungan Pancasila dan UUD 1945 terlihat jelas pilar-pilar kebangsaan sebagai penjabaran dari ideologi negara. Penetapan UUD 1945 sebagai dasar negara yang didalamnya nilai-nilai lima sila dalam Pancasila merupakan deklarasi dari karakter bangsa Indonesia.
“Penjabaran dari nilai-nilai tersebut secara implementatif memiliki karakter kepejuangan, mengemban tugas melindungi bangsa dan negara,” ujarnya.
Nilai kepahlawanan bukan bentuk pasif dari tradisi, melainkan proses aktualisasi yang dinamis dalam interaksi sejarah yang panjang. Proses interaksi menjadikan eksistensi warga negara sebagai penentu kuat dan tidaknya identitas bangsa.
Penguatan karakter bangsa tidak hanya bertumpu pada teori yang diberikan di kelas. Melainkan melalui praktek di lapangan, maka akan lahir generasi muda yang berkarakter atas dukungan dari seluruh komponen bangsa. “Dengan meneladani semangat para pahlawan dan perintis kemerdekaan, generasi muda bisa bangsa bisa belajar dan menjadikan pahlawanku sebagai idolaku,” katanya.

Adira Finance Targetkan Laba Rp1,1 Triliun Hingga 2014

Jakarta, Aktual.co —  Wakil Presiden Direktur Adira Finance Marwoto Soebiakno mengatakan pihaknya menargetkan mampu memperoleh laba sebesar Rp1,1 triliun sampai dengan akhir tahun 2014.

“Target tersebut masih mungkin tercapai dan secara volume bisnis tidak meleset banyak,” katanya dalam acara ulang tahun Adira Finance ke-24 di Jakarta, Kamis (13/11).

Pencapaian tersebut, kata Marwoto, menurun dibandingkan sebelumnya karena tekanan dari kondisi makro terutama suku bunga dan perubahan “content treatment”.

Marwoto mengatakan tahun depan Adira Finance akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan sektor otomotif di Indonesia. Pertumbuhannya sekitar 5-10 persen baik sektor otomotif maupun dari Adira sendiri karena pada dasarnya saling mengikuti satu sama lain.

“Karena seluruh portofolio berada di sektor otomotif,” katanya.

Marwoto mengatakan mengenai rencana bisnis di tahun depan pihaknya menunggu peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Jadi arahnya ke mana kami belum tahu,” katanya.

Hingga saat ini Adira Finance memiliki total nasabah 3,6 juta orang dengan jumlah piutang yang dikelola sebesar Rp45,6 triliun. Pangsa pasarnya berada 15,7 persen untuk sepeda motor baru dan 5,7 persen untuk mobil baru.

Mengenai penerbitan obligasi, Marwoto mengatakan pihaknya sampai akhir tahun tidak akan menerbitkan obligasi.

“Terakhir Adira Finance menerbitkan obligasi adalah pada Oktober 2014,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Disnakertrans DKI: Belum Ada Keputusan UMP DKI 2015

Jakarta, Aktual.co — Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Priyono mengatakan rapat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) masih berlanjut sampai dengan hari ini.
“Karena rapat yang kemarin, Rabu (12/11) belum menghasilkan keputusan, maka rapat penetapan UMP DKI 2015 masih dilanjutkan pada hati ini,” kata Priyono di Jakarta, Kamis (13/11).
Menurut dia, rapat yang digelar kemarin tidak menghasilkan keputusan karena belum ada kesepakatan diantara dewan pengupahan.
Sehingga, tidak ada rekomendasi yang bisa diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
“Belum ada keputusan terkait UMP DKI 2015 karena baik pengusaha maupun buruh memiliki tuntutan masing-masing. Jadi, rapat akan kembali digelar pada siang hari ini,” ujar Priyono.
Sementara itu, Anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha Sarman Simanjorang menuturkan pihaknya tetap meminta agar UMP DKI 2015 sebesar Rp2.538.174,31 atau setara dengan nilai kebutuhan hidup layak (KHL).
“Karena belum ada formula penghitungan, maka UMP DKI 2015 belum dapat diputuskan besarannya, dan rapat masih kita lanjutkan sampai hari ini,” tutur Sarman.
Di sisi lain, unsur Serikat Pekerja mengusulkan agar formulasi UMP 2015 dihitung berdasarkan KHL 2014, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, inflasi 2015 dan kompensasi kenaikan harga BBM dan transportasi.
“Buruh meminta agar UMP DKI untuk tahun depan mencapai sebesar Rp3.574.178,36 dengan pertimbangan perubahan nilai konversi pada Februari hingga Oktober 2014,” ungkap Sarman.
Disamping itu, dia menambahkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup daerah penyangga, kenaikan BBM serta kompensasi transportasi akibat kenaikan BBM juga dijadikan bahan pertimbangan kenaikan UMP DKI 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Kuasai Kandidat Dirut, Pengamat: Soemarno Inc Bakal Privatisasi Pertamina

Jakarta, Aktual.co — Terkait munculnya empat nama kandidat kuat Dirut atau Komisiaris Pertamina hasil Assesment PT DDI, peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengungkapkan ada ambisi keluarga Soemarno untuk menguasai bisnis migas di tanah air.

“Salah satu contoh kongkrit adalah proses pemilihan Dirut Pertamina. Setiap elite pasti ingin menguasai Pertamina, apalagi dengan kekuasaan sebagai menteri BUMN, tentu Rini Soemarno tidak akan membiarkan perusahaan ini jatuh ke tangan pihak lain yang bukan kolega, jaringan bisnis dan sekutunya,” ujar Salamuddin Daeng kepada Aktual di Jakarta, Kamis (13/11).

Menurutnya, Soemarno Inc. berambisi menguasai bisnis terbesar di tanah air berawal dari penempatan Rini menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian seluruh pimpinan/dirut BUMN berada di bawah genggaman Soemarno Inc.

“Cara untuk menguasai BUMN menjadi mudah dengan memilih kawan, kolega, keluarga mereka sendiri dalam jajaran direksi BUMN. Dengan demikian oligarki mereka akan terbentuk kuat,” tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskan usaha Soemarno Inc menempatkan orang-orangnya seperti penunjukan Sudirman Said sebagai menteri ESDM. Kemudian Sudirman Said mengangkat Widyawan sebagai Stafsus.

Untuk diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno telah menunjuk PT DDI untuk menyaring calon direksi Pertamina. Ditunjuknya PT DDI sejak awal dicurigai karena perusahaan ini konon adalah milik keluarga Soemarno, Oengky Soemarno. Pihak menteri BUMN juga belum mengkonfirmasi kebenaran masalah ini ke publik.

Hasil dari seleksi yang dilakukan PT DDI memperkuat kecurigaan ini. Nama nama yang lolos seleksi ternyata adalah bagian dari bisnis Soemarno, Inc, seperti Ahmad Faisal Mantan Dirut Niaga Pertamina Era Ari Soemarno, Widhyawan mantan deputi SKK Migas-Stafsus Sudirman Said yang juga merupakan jaringan Soemarno, dan dua kandidat lain yakni Budi Sadikin Mantan Dirut Mandiri, Rinaldi Firmansyah mantan Dirut Telkom.

“Menguasai Pertamina berarti menguasai sumber uang terbesar. Pertamina merupakan BUMN terbesar di Indonesia dengan revenue mencapai Rp900 triliun setahun,” ujarnya.

Itulah sebabnya Pertamina selalu menjadi incaran penguasa dalam memperkuat oligarki yang korup dan menjadikan Pertamina sebagai mesin uang. Dalam situasi ketika kabinet ekonomi dikuasai oligarki bakal sangat membahayakan bagi masa depan Pertamina.

“Satu sisi Pertamina menjadi sarang mafia, yang nantinya dengan alasan pertamina yang buruk pemerintah akan lebih jauh melakukan privatisasi pertamina seiring liberalisasi perdagangan BBM,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Gubernur Khawatir, SDM Daerah Kalah Dalam Persaingan Global

Denpasar, Aktual.co — Gubernur Bali, Made Mangku Pastika menuturkan jika tenaga kerja Indonesia, khususnya Bali, kalah bersaing dengan tenaga kerja luar negeri.

Apalagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mendatang. Menurut Pastika, kekhawatirannya tidak berlebihan mengingat negara-negara lain telah mempersiapkan diri dengan matang. Sebut saja misalnya Filipina. Pastika begitu khawatir akan negara tersebut.

“Mereka orangnya putih, bersih, bahasa Inggrisnya jago,” kata Pastika saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas (Lattas), Rabu (13/11).

Menurut dia, negara yang akan bersaing ketat dengan Indonesia adalah Filipina, Thailand dan Myanmar. Sebut saja misalnya di sektor moda transportasi. Mantan Kapolda Bali itu khawatir sopir-sopir taksi di Bali akan tergilas persaingan jika MEA mulai diberlakukan.

“Saya khawatir kalau kita tidak perkuat keahlian dan skill, maka kita akan tertinggal. Sopir taksi, perawat bisa digeser oleh orang Filipina. Mereka bersih, bahasa Inggrisnya bagus,” ujarnya.

Di Rumah Sakit Mounth Elizabeth Singapura, ia melanjutkan, hampir 70 persen perawatnya berasal dari Filipina. “Satu pun tidak ada dari Indonesia. Itu bukti kita kalah persaingan global,” imbuhnya.

Untuk itu, ia berharap tenaga kerja saat ini untuk segera berbenah diri. Apalagi saat ini tingkat pengangguran di Bali melonjak dari 1,3 persen di awal tahun menjadi 1,9 persen pada akhir tahun 2014. “Kalau tidak berbenah, saat MEA nanti bisa lebih banyak lagi pengangguran di Bali,” tegas dia.

Selama ini, Bali tak hanya menampung tenaga kerjalokal saja, tetapi juga dari luar Bali. “Bali ini tempat mencari kerja. Ada dari NTT, Jatim, Jateng, Sumatera. Kami menyediakan lapangan kerja yang luar biasa besar kepada Indonesia. Tapi saya khawatir mereka kalah bersaing tahun depan,” katanya.

Menurut dia, hal itu juga menjadi permasalahan tersendiri bagi Bali. “Permasalahan di Bali itu soal tingginya angkatan kerja dan migrasi tenaga kerja,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain