Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengklaim, sudah ada 10 kementerian diberi pemahaman soal pengendalian gratifikasi. Pemahaman itu, diberikan karena dianggapnya Indonesia masih mengalami penyakit korupsi.
Dia pun berharap dalam pengendalian itu seluruh pihak bisa progresif untuk membrangus korupsi. Terlebih lagi, dia mengklaim mempunyai mimpi berantas korupsi lebih progresif.
“Kita tidak konvensional. Karena tidak mungkin selesai yang masif. Kalau kecil bisa pakai cara biasa. Kita ubah dengan integrais antara pendekatan penindakan dan pendekatan pencegahan korupsi karena individu karena ada integritas dan lalu ada sistem,” kata dia ketika, di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi, Jumat (14/11).
Dengan adanya perihal tersebut, dia menganggap birokrasi di Indonesia terlalu berbelit-berlit, sehingga dalam hal ini, dia berharap semua intansi memiliki tugas bersama untuk membeprbaiki sistem birokasi di negera ini.  “Kita coba lihat dari sistem. Apa penyebab di tiap kalau ada fraud.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai kebijakan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mendeportasi WNI yang masuk militer Singapura, merupakan langkah yang tepat.
“Hal ini harus ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan mencabut paspor atas kedua WNI tersebut,” kata Hikmahanto di Jakarta, Jumat (14/11).
Menurut dia, dua mantan WNI ini tidak boleh memasuki wilayah Indonesia dengan paspor Indonesia yang selama ini mereka miliki. Secara teknis kedua WNI tersebut saat ini berstatus ‘stateless’ alias tanpa kewarganegaraan.
“Ini mengingat status mereka di Singapura bukan sebagai warga negara Singapura, melainkan sebagai Permanent Resident yang sebelumnya berkewarganegaraan Indonesia, katanya.
Ke depan, kata Hikmahanto, insiden seperti ini tidak boleh terulang. Perwakilan Indonesia harus aktif menyosialisasikan kepada para ‘permananent resident’ berkewarganegraan Indonesia untuk tidak mengikuti wajib militer karena dapat menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia.
Panglima menyampaikan dalam latihan bersama Indo Defence Indonesia dan Singapuura, terdapat dua WNI yang berstatus anggota militer Singapura.
Hikamhanto mengatakan status anggota militer kedua WNI tersebut berakibat pada hilangnya kewarganegaraan Indonesia.
Berdasarkan Pasal 23 huruf (d) UU Kewarganegaraan 2006 ditentukan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan (d) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
Dua WNI tersebut memenuhi apa yang dilarang dalam Pasal 23 huruf (d) dengan masuk dinas tentara Singapura. Oleh karenanya kewarganegaraan Indonesianya dengan sendirinya (otomatis) hilang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Koordinator Serikat Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP), Binsar Effendi Hutabarat mempertanyakan sejumlah nama calon Dirut Pertamina yang tengah beredar dipublik saat ini. Pasalnya, sejumlah nama dinilai sudah tidak masuk akal.
“Yang saya heran dan nggak mengerti calon-calon itu mayoritas tidak menguasai pengelolaan Migas. Masak ada dari bank Mandiri terus mau ngurusin Migas, nggak nyambung itu. Terus ada yang dari Telkom, udah ini ga masuk diakal,” ucap dia ketika dikonfirmasi melalui saluran telepon, di Jakarta, Jumat (14/11).
“Kita jadi nggak ngerti aturan negara ini. Itulah yang sekarang membuat teman-teman galau, baik dari pertamina maupun politisi,” tambah dia.
Ia pun mengatakan, meski Indonesia menganut sistem demokratis, bukan berati seenaknya menempatkan seseorang diposisi strategis tanpa pertimbangan yang masuk akal.
“Okelah demokrasi, tapi juga berfikir pakai logika dong, calon Dirut pertamina ya harus paham peta perminyakan. Kelihatannya seleksi ini menyepelekan, sebab ngurus minyak itu tidak gampang,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang