14 April 2026
Beranda blog Halaman 42182

Komisi X Siap jadi Penengah Sengketa KONI-KOI

Jakarta, Aktual.co — Komisi X DPR RI, bersedia menjadi penengah antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Internasional (KOI). Ini dilakukan terkait dengan sengketa dari kedua organisasi tersebut.

Ketua Komis X DPR RI, Teuku Riefky Harsya mengatakan, bahwa pihaknya akan segera memanggil kedua lembaga tersebut secara bersamaan untuk membicarakan langkah yang akan diambil, terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Akhir November ini kami akan mengundang KONI dan KOI untuk duduk bersama. Kami ingin membicarakan langkah-langkah ke depan sebelum MK membuat keputusan. Hal itu dilakukan agar permasalahan kelembagaan itu tidak lagi berdampak negatif kepada prestasi olahraga Nasional,” ungkap Harsya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/11).

Selain itu, kata Teuku Riefky, Komisi X juga akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mebahas permasalahan yang melibatkan dua lembaga olahraga Nasional di Tanah Air itu.

“Kami akan mengundang Kemenpora juga. Karena ini sudah masuk jalur hukum, kami juga harus berhati-hati agar tidak melanggar hukum,” harapnya.

Ditegaskan Teuku Riefky, pihaknya mengakui tidak terlalu mengetahui permasalahan yang terjadi antara kedua lembaga tersebut. Oleh sebab itu, pihaknya berharap mendapat masukan dari berbagai kalangan, untuk mendapatkan gambaran permasalahan itu yang lebih detail.

“Kami sadar, kami tidak terlalu paham dengan permasalahan olahraga yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kami meminta semua pihak, ‘stakeholders’, media dan insan olahraga, untuk selalu memberikan kritik dan saran kepada kami,” tutup Harsya.

Seperti diketahui, antara KONI dan KOI, sering terjadi gesekan, terutama ketika menjelang pertandingan internasional. Hal ini karena, pembagian tugas yang dirasa tumpang tindih antar keduanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Ormas Demo Saat Pelantikan Gubernur, Polisi: Perketat Pengamanan

Jakarta, Aktual.co —Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto menemui Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk membahas persiapan pengamanan pelantikan yang rencananya akan digelar pada Selasa (18/11).
“Senin pagi setelah upacara, kami akan membahas lagi tentang kesiapan pengamanan untuk rencana pelantikan Gubernur DKI,” kata Kombes Rikwanto usai bertemu dengan Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/11).
Ia mengatakan pengamanan pelantikan akan diperketat terkait penolakan sejumlah ormas atas rencana pelantikan Ahok.
Polda, kata dia, akan mengantisipasi aksi unjuk rasa yang dikhawatirkan diwarnai kericuhan.
“Kalau mau unjuk rasa silakan, asal memberitahukan dulu dan tidak anarkis. Kalau anarkis kami akan membubarkannya, hal itu akan dibahas lagi,” tutur Rikwanto.
Ia mengatakan rencananya dalam pengamanan tidak hanya personel polisi, melainkan juga melibatkan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Terkait jumlah personel, ia mengatakan belum dapat memastikan karena masih akan mengumpulkan informasi terkait jumlah pengunjuk rasa yang akan melancarkan aksi saat acara digelar.
“Jumlah personel akan kami siapkan berkaitan dengan informasi jumlah pengunjuk rasa serta arena lokasi pelantikan. Hal itu menentukan jumlah personel yang dilibatkan,” katanya.
Sebelumnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan siap melantik Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta meskipun masih ada perbedaan pendapat dalam tubuh Dewan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Rektor: Polisi, Mahasiswa Demo Anarkis Segera Tangkap

Jakarta, Aktual.co —Rektor universitas di Makassar mempersilakan aparat berwajib untuk menangkap mahasiswa jika memang terbukti melakukan tindakan anarkis terkait demo penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak, dan dituntut sesuai hukum yang berlaku.
“Kami sudah ada komitmen dengan aparat seperti Kodam dan Kapolda bahwa kalau ada mahasiswa yang anarkis seperti menutup jalan dan bakar ban, maka aparat memiliki keleluasaan untuk melakukan (penangkapan),” kata Rektor Universitas Hasanudin Dwia Aries Tina Palubuhu kepada pers di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (13/11).
Hal tersebut dikatakan usai dirinya dengan sejumlah rektor di Makassar bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melaporkan tindakan anarkis yang diduga dilakukan mahasiswa.
Dia datang menghadap Wapres Jusuf Kalla bersama sejumlah rektor dari Universitas Negeri Makssar, Universitas 45, Universitas Muslim Indonesia, Univ Islam Negeri Alauddin, serta Universitas Muhammadiyah.
Dikatakan para rektor kepada wapres melaporkan hiruk pikuk dinamika mahasiswa yang belakangan ini banyak melakukan demonstrasi terkait penolakan kenaikan harga BBM.
“Sekalipun sering terjadi demo tapi Alhamdulillah situasi masih cukup terkendali,” katanya.
Dia menilai sampai saat ini demo yang dilakukan mahasiswa masih terkendali dan masih wajar sebagai upaya menyampaikan aspirasi.
Dalam pertemuan dengan Wapres, katanya, Jusuf Kalla minta kepada para rektor untuk mensosialisasikan rencana pemerintah menaikkan harga BBM kepada mahasiswa agar mereka mengetahui duduk persoalan sebenarnya.
Wapres juga berpesan kepada para rektor bahwa kenaikan harga BBM adalah kebijakan yang harus diambil karena subsidi akan dialihkan antara lain untuk perbaikan pendidikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tahun 2015 PD Pasar Jaya Terapkan Program Pembayaran Non Tunai

Jakarta, Aktual.co — Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya akan menerapkan program Cash Manajemen System (CSM) yang merupakan program pembayaran non tunai untuk pembayaran pengelolaan pasar dan akan diterapkan pada 2015.
“Untuk biaya pengelolaan pasar tradisional, pada 2015 diharapkan kepada seluruh pedagang dapat diberlakukan sistem CMS yaitu pembayaran dilakukan non tunai,” kata Kepala Humas PD Pasar Jaya, Agus Lamun di Jakarta, Kamis (13/11).
Ia mengatakan biaya pengelolaan pasar tradisional yang dibayarkan oleh pedagang kepada pengelola PD Pasar akan menggunakan sistem auto debet.
“Artinya nanti tidak ada ‘pencukai’ atau kolektor kita yang menagih iuran bulanan terhadap para pedagang secara manual,” jelas Agus.
Ia menerangkan program ini bekerja sama dengan beberapa bank diantaranya Bank DKI, Bank Mandiri, Bank BCA dan Bank BRI. Ia menambahkan nantinya setiap pedagang akan mendapatkan kartu identitas khusus.
“Sebagai bukti pedagang akan mendapatkan kartu identitas dengan format nama pedagang, nomor kios, lokasi pasar dan foto untuk memperjelas identitas,” ucapnya.
Ia menambahkan nantinya seluruh pedagang akan membuat tabungan di bank yang telah ditunjuk sebelumnya. Sehingga dengan tabungan itu pihak bank dapat memotong saldo secara langsung, sebagai ganti pembayaran iuran bulanan kepada PD Pasar.
“Kita akan memberikan surat kuasa terhadap pedang dan pedagang memberikan kuasa terhadap bank untuk mengambil atau memotong secara otomatis dan langsung dari tabungan,” jelasnya.
Pada tahap pertama program tersebut akan diuji coba di Pasar Manggis, jika dapat diterapkan dengan baik maka akan diterapkan pada pasar-pasar tradisional lain di DKI Jakarta.
“Jika berhasil akan diterapkan ke seluruh pasar DKI. Kita akan berikan surat edaran kepada seluruh pedagang secara serentak,” tambahnya.
Ia mengatakan jika pembayaran iuran bulanan kepada pedagang masih dilakukan secara manual akan rentan terhadap hal yang negatif.
“Kita mengharapkan program ini lebih efektif dibanding manual dan program ini dapat meminimalisir sekecil mungkin agar tidak terjadi kebocoran,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

BBM Naik 40 Persen, Asperindo: Jasa Pengiriman Naik 15 Persen

Jakarta, Aktual.co —  Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyatakan bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan berdampak pada naiknya tarif jasa pengiriman kurang lebih 10 persen.

“Estimasi kenaikan BBM kurang lebih 30-40 persen akan berdampak pada kenaikan harga jual sekitar 10-15 persen,” kata Wakil Ketua Umum Asperindo, Budi Paryanto, di Jakarta, Kamis (13/11).

Budi mengatakan, sesungguhnya kenaikan BBM tersebut merupakan hal yang positif, namun berdampak negatif terhadap para pelanggan jasa pengiriman karena harus menanggung kenaikan harga BBM tersebut.

“Namun yang negatif adalah beban itu harus ditanggung oleh konsumen, bukan pelaku. Nantinya akan ditambahkan ke )biaya,red)cost komponen saja,” kata Budi.

Sementara itu, Managing Director JNE, Johari Zein, menyatakan bahwa apabila pemerintah menaikkan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga diatas 10 persen, kendati komponen BBM tersebut bukan yang paling utama.

“Yang paling utama adalah dampak terhadap biaya hidup, apabila BBM naik maka biaya hidup akan naik dan kita harus menyesuaikan upah minimumnya,” ujar Johari.

Johari menjelaskan bahwa jika pada awal tahun 2015 Upah Minimum Provinsi (UMP) mengalami kenaikan maka akan memberikan dampak yang cukup besar karena industri pengiriman merupakan usaha padat karya yang memiliki kurang lebih 11 ribu karyawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ahok Yakin Banjir Jakarta Dapat Teratasi

Jakarta, Aktual.co —Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku optimistis bencana banjir yang melanda wilayah Kota Jakarta kali ini akan dapat tertangani dengan baik.
“Saya yakin penanganan banjir oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kali ini sudah jauh lebih baik. Dengan demikian, banjir yang menggenangi Ibu Kota pasti makin berkurang,” kata Basuki di Jakarta, Kamis (13/11).
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, beragam upaya penanganan banjir tersebut, di antaranya normalisasi sungai, waduk, dan saluran air, serta penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang bantaran sungai dan waduk.
“Melalui langkah-langkah penanganan tersebut, kami yakin bencana banjir dapat ditangani dengan baik dan cepat. Kalaupun banjir, tidak akan terjadi lama-lama, paling cepat satu hari juga sudah bisa surut,” ujar Ahok.
Selain itu, dia menuturkan bahwa pihaknya juga telah memasang dan memperbaiki pompa-pompa air yang dapat digunakan, terutama pada saat debit air di suatu daerah tertentu naik.
“Pompa-pompa air sudah diperbaiki dan dipasang untuk mengantisipasi naiknya debit air yang bisa menyebabkan banjir. Pompa-pompa itu juga sudah dipastikan dapat beroperasi secara optimal,” tutur Ahok.
Meskipun demikian, mantan Bupati Belitung Timur itu mengakui masih ada sejumlah wilayah di Kota Jakarta yang banjirnya sulit diantisipasi sehingga perlu penanganan lebih.
“Misalnya, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Dua wilayah itu masih belum tertangani dengan baik karena sungainya belum dilakukan normalisasi sampai maksimal, dan bangunan liar di bantaran. Sungai juga masih banyak yang belum ditertibkan,” ungkap Ahok.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain