14 April 2026
Beranda blog Halaman 42181

Idrus: Kesepakatan KIH-KMP Diserahkan ke Presidium

Jakarta, Aktual.co — Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih Idrus Marham menegaskan bahwa draf kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan di kediaman Ketum DPP PAN Hatta Radjasa masih akan dibahas kembali dalam pertemuan seluruh anggota KMP.
“Ini (draf kesepakat) akan kami (KMP) bahas dalam pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan besuk,” kata Koordinator Pelaksana KMP Idrus Marham di Senayan Jakarta, Kamis (13/10).
Sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara KIH dan KMP terhadap empat hal, Pertama, kesepakatan mengenai jumlah AKS. Kedua, pintu masuk untuk perubahan Tatib dan UU MD 3 dilakukan melalui badan legislatif. Ketiga, disepakati bahwa revisi tatib dan UU MD 3 Ketiga, sudah ada kesepakatan mengenai pasal-pasal yang harus diubah. Dan keempat, revisi ditargetkan selesai sebelum tanggal 5 Desember 2014.
Namun dalam pertemuan KMP-KIH di kediaman Ketum DPP PAN Hatta Radjasa terjadi perkembangan terkaiat pasal-pasal dalam Tatib dan MD 3 yang akan diubah.
Menurut Idrus, dirinya selaku koordinator pelaksana akan melaporkan perkembangan tersebut ke presidium.
“Jadi soal pasal 74 dan pasal 98 itu Kita belum membahas. Besuk baru akan kita bahas bersama presidium KMP,” kata Idrus.
Menurut Idrus pada prinsip KMP terkait hak-hak DPR yang sudah diatur dalam UUD 45 harus dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip sistem presidensial.
“Namun saya selaku koordinator pelaksana KMP, nanti (keputusannya) akan saya kembalikan ke presidium KMP,” kata Idrus.

Artikel ini ditulis oleh:

Presiden Jokowi Bertemu dengan PM India

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-25 di Nay pyi Taw, Myanmar, Kamis (13/11).
Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menawarkan kesempatan investasi kepada India di bidang batu bara dan alat pertahanan.
“Perdagangan dan ivestasi RI-India banyak sekali, tadi saya sampaikan untuk mengembangkan lagi, baik industri kita yang ke India maupun sebaliknya,” ujar Presiden.
Mengenai potensi kerja sama di bidang lainnya, Presiden Joko Widodo menyatakan hanya membicarakan industri batu bara dan alat pertahanan saja, sedangkan di bidang maritim tidak ada kerja sama tersendiri, namun harus dijaga bersama.
Pada kesempatan tersebut, Perdana Menteri Modi menyampaikan selamat atas terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI ke-7 menggantikan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan selamat kepada Presiden Joko Widodo secara tertulis, namun kali ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat menyampaikan secara langsung kepada Presiden RI ke-7,” ujar Modi.
Selain itu, Modi juga menyampaikan bahwa dirinya dan Jokowi memiliki banyak kesamaan, salah satunya sama-sama memiliki hubungan yang dekat dengan media.
“Kita berdua sama-sama memiliki hubungan dengan media,” ujar Modi dalam kesempatan tersebut.
Pertemuan kedua kepala negara tersebut merupakan agenda di sela-sela KTT ASEAN yang kali ini mengusung tema “Moving Forward In Unity To a Peaceful and Prosperous Community” atau Melangkah Maju Dalam Sebuah Komunitas Yang Damai dan Makmur.
KTT ASEAN kali ini merupakan penampilan perdana Joko Widodo semenjak dirinya menjabat sebagai Presiden RI.
Presiden Joko Widowo sebelumnya menghadiri KTT APEC (Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik) di Beijing, Tiongkok pada 10-11 November 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Komisi X Minta KONI Miliki Standardisasi Pelatih

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi X DPR RI, Yayuk Basuki, memberikan saran kepada Komite Olimpiade Nasional Indonesia (KONI), untuk memiliki standardisasi pelatih.

Menurut Yayuk, lisensi yang dimiliki pelatih sangat penting untuk mendongkrak prestasi olahraga Indonesia.

“KONI harus mempunyai patokan untuk pelatih, baik pelatih lokal maupun luar negeri,” ujar mantan atlet tenis Nasional itu ketika Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan KONI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11).

“Pengalaman saya ketika melatih di luar negeri, asisten saya ternyata pernah melatih juga di Indonesia. Kalau begitu mendingan pakai pelatih lokal,” tambahnya.

Selain itu, pengurus cabang olahraga Pelti itu juga mengharapkan, pemerintah bisa memberikan kesejahteraan yang layak untuk para pelatih.

“Salah satu alasan saya melatih di luar negeri adalah, karena pemerintah tidak menghargai perjuangan pelatih,” sesalnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Ical ‘Declare’ Maju Calon Ketum Golkar

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical menyiratkan kesiapannya kembali maju sebagai ketua umum dalam Munas IX Partai Golkar jika banyak dukungan daerah yang diberikan terhadapnya.
“Kita lihat jumlahnya (dukungan) berapa. Seumpamanya memang jumlahnya banyak, seperti apa yang disampaikan maka tentu saya dosa kalau tidak menyikapi itu dengan positif,” ujar Ical sebelum akan memimpin Rapat Pleno DPP Golkar di Jakarta, Kamis malam.
Ical mengklaim dirinya telah menerima dukungan berbentuk surat yang dikirimkan 463 dari 560 DPD I dan II, yang memintanya mencalonkan diri.
“Mereka katakan mendukung dan memilih. Mereka adalah DPD provinsi dan DPD kabupaten- kota,” kata Ical.
Terkait adanya tujuh kandidat calon ketua umum yang akan maju menjadi pesaingnya dalam Munas IX, Ical menganggap hal itu biasa saja. Dia mengaku terbuka, asalkan para calon memenuhi AD/ART.
Pemilihan ketua umum Golkar periode selanjutnya bakal dilakukan dalam Munas IX Golkar yang waktu pelaksanaannya akan ditentukan lewat Rapimnas Golkar 17-19 November 2014 di Yogyakarta.
Sejumlah nama yang telah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai Ketua Umum, antara lain Agung Laksono, Hajriyanto Y Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang, Airlangga Hartanto, MS Hidayat, dan Priyo Budi Santoso.
Ical sendiri diperkirakan kembali maju sebagai ketua umum, meskipun ada desakan dari sejumlah kader agar dirinya tidak maju kembali.

Artikel ini ditulis oleh:

Malaysia-Indonesia Akan Perbaharui Kesepakatan Masalah Kabut Asap

Jakarta, Aktual.co — Malaysia dan Indonesia akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menerapkan langkah-langkah mengekang kebakaran semak yang telah memberi kontribusi kabut lintas-batas.
Deputi Sumber Daya Alam dan Menteri Lingkungan Hidup Malaysia James Dawos Mamit mengatakan, prakarsa ini bertujuan untuk membantu rekan-rekan negara Indonesia di Riau, provinsi Sumatera, dalam mencegah kebakaran semak selama musim kemarau tahunan (November sampai Mei).
“Kerangka waktu di bawah MoU ini akan berakhir tahun ini dan kami akan menandatangani kesepakatan baru segera,” katanya kepada wartawan setempat, Kamis (13/11).
Dia mengatakan ada rencana untuk membantu Indonesia dalam menanggulangi masalah kabut asap di bawah MoU yang diusulkan.
Kabut lintas batas yang disebabkan oleh praktek tebas bakar untuk membersihkan lahan untuk keperluan pertanian telah memusingkan dan menjadi tantangan diplomatik bagi negara-negara di kawasan itu.
Awal tahun ini, kebakaran melalap 21.000 hektar rawa gambut kering di Provinsi Riau Indonesia dengan 1.243 titik api terdeteksi di puncak kebakaran pada 2 Maret.
Selama musim kemarau lalu, asap dari kebakaran hutan di Indonesia menyelimuti Singapura dan Malaysia dalam kabut tebal yang mengirim langkah-langkah polusi udara ke “tingkat berbahaya” – rekor tertinggi.

Artikel ini ditulis oleh:

THR Lokasari, Milik Pemprov DKI atau Swasta?

Jakarta, Aktual.co —Status kepemilikan Taman Hiburan Rakyat (THR) Lokasari di Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat kembali dipertanyakan. Apakah masih milik Pemprov DKI atau sudah berpindah tangan jadi milik swasta. 
Pertanyaan itu kembali mencuat dalam diskusi yang digelar di DPRD DKI yang membahas soal inventarisasi aset Pemprov DKI di kawasan yang terkenal dengan banyaknya tempat hiburan malam, salon SPA, karaoke, dan hotel itu.
Wakil Ketua DPRD Jakarta M. Taufik yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi sependapat kepemilikan Lokasari patut dipertanyakan. Lantaran dia pernah mendapat informasi lahan Lokasari bukan lagi milik Pemprov DKI. 
Informasi itu, kata dia, perlu ditelusuri mengingat di sana sekarang sudah banyak berdiri bangunan milik swasta. Sedangkan pemasukan dari Lokasari ke Pemprov DKI sangat rendah. Di mana pertahunnya Lokasari hanya bisa memberi suntikan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp100 juta saja. 
“Masa cuma 100 juta rupiah dari Lokasari yang operasinya dari mulai dunia gelap sampe gelap lagi, gak habis-habis ,” ujarnya, dalam diskusi di DPRD DKI, Rabu (12/11) kemarin.
Dilanjutkan Taufik, kalau memang Lokasari terbukti bukan lagi milik DKI, seharusnya di APBD DKI tahun 2015 kucuran dana untuk pengelolaannya tak lagi bisa diajukan. 
Pemanggilan pun akan dilakukan DPRD untuk menanyakan kejelasan status Lokasari ke pihak Pemprov DKI. 
“Nanti panggil dibereskan untuk diluruskan. Kalau dia memang aset Pemda harus dimasukan (APBD). Saya harap teman-teman LSM dan media juga membantu menelusuri untuk perubahan yang baik, dan bukan tujuan yang lain,” ujarnya.
Dalam diskusi itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Kamsul Hasan yang ikut jadi narasumber menilai persoalan inventarisasi aset Pemprov DKI memang belum pernah dilakukan secara tuntas. 
Terbukti dengan banyaknya aset milik Pemprov DKI yang disinyalir dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. “Salah satunya keberadaan Lokasari yang patut dipertanyakan kepemilikan asetnya. Dengan banyaknya investor yang membangun atau memiliki tempat usaha di sana dikhawatirkan Lokasari bukan lagi milik Pemprov DKI,” ujarnya.
Sikap DPRD DKI yang mempersoalkan status Lokasari sebenarnya juga sudah mencuat sejak DKI masih dipimpin oleh Joko Widodo di tahun 2013. Di mana saat itu DPRD bahkan berkeinginan untuk membubarkan taman hiburan tersebut. 
Namun wacana pembubaran justru dianggap akan menghilangkan sorotan indikasi adanya penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan aset Pemprov DKI tersebut terkait ketimpangan antara kontribusi Lokasari terhadap PAD DKI dengan potensi keuntungan yang bisa diraih.
Kalangan dewan saat itu pun diimbau untuk tidak hanya mempersoalkan badan hukum THR Lokasari yang harus dibubarkan, tetapi juga mempermasalahkan rendahnya PAD dari situ.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain