Jakarta, Aktual.co — Ketidakjelasan pendanaan muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta, 30 Oktober – 2 November 2014, menimbulkan banyak spekulasi.
Berita yang berkembang, kesuksesan penyelenggaran muktamar PPP di Jakarta, karena adanya dana yang disinyalir berasal dari hasil dugaan korupsi. (Baca: Peserta Muktamar PPP Takut Diperiksa KPK)
“Sebagian peserta Muktamar di Jakarta kahwatir akan berita yang beredar tersebut,” ucapnya di arena Muktamar.
Meski begitu, politisi yang gagal menjadi anggota DPR periode 2014-2019 itu mengatakan, jika benar ada kabar itu dirinya akan mengambil inisiatif untuk menelusuri berita tersebut.
“Harus diusut tuntas, saya tidak mau muktamar PPP ini dicap sama dengan muktamar partai yang lain. Karena nanti akan berujung ke masalah hukum, kami juga tidak mau seperti itu. Makanya kami akan memastikan bahwa hal muktamar PPP ini adalah bersih,” demikan Yani.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Salah satu politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, mengaku tidak mengetahui dari mana dana untuk penyelenggaraan muktamar PPP yang berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta, 30 Oktober – 2 November 2014.
“Nah itu yang harus dipertanyakan ke pak SDA. Hal itu juga sudah dipertanyakan oleh kader partai kepada saya. Tapi saya tidak bisa menjawabnya karena saya benar-benar tidak tahu pendanaan tersebut,” kata Ahmad Yani  di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (1/11).
Seperti berita sebelumnya yang berjudul “Dana Tak Jelas, Peserta Muktamar PPP Jakarta Takut Diperiksa KPK”, yang memberitakan jika digelarnya muktamar Jakarta menggunakan dana yang tidak jelas. (Baca: Dana Muktamar Jakarta Tidak Jelas)
Selain itu, berita tersebut juga mengabarkan bahwa kas PPP telah habis untuk menyelenggarakan muktamar sebelumnya yang digelar di Surabaya pada 16 Oktober 2014.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Yani mengaku tidak tahu. “Berita itu memang sudah beredar, katanya hal tersebut dikatakan oleh salah satu ketua wilayah. Oleh karena itu harus ada pertanggungjawaban. Tapi, saya tidak bisa mengkonfirmasi hal tersebut, karena saya belum punya faktanya,” kata Ahmad Yani.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PPP terpilih dari hasil Muktamar VIII Jakarta Djan Faridz mengatakan partainya tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP). 
“Kita akan gabung dengan Koalisi Merah Putih sesuai keputusan Muktamar dan kita akan laksanakan dengan baik,” ujar Djan dalam pidato perdananya usai terpilih secara aklamasi pada Muktamar di Hotel Grand Sahid Jakarta, Minggu (2/11) dini hari.
Sementara itu, Suryadharma Ali, bekas ketum PPP menegaskan hasil keputusan partai yang memilih loyal kepada parpol pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014.
“Kami tetap berada di Koalisi Merah Putih,” tegas dia.
Meski saat ini anggota DPR dari PPP kubu Muktamar Jakarta tidak mendapat kursi alat kelengkapan dewan di Senayan. “Sudah tidak apa-apa itu, tidak masalah,” katanya.
Seperti diketahui, Djan Faridz ditunjuk menjadi ketua umum PPP oleh DPW dan DPC secara aklamasi. Langkah ini sebelumnya diprotes pendukung Ahmad Yani. Mereka maju dan meneriakkan nama mantan Anggota Komisi III DPR. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Muktamar PPP yang digelar kelompok pendukung Suryadharma Ali di Jakarta tidak sah secar politik maupun yuridis. Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar VIII Surabaya, M Romahurmuziy, di Jakarta, Sabtu (1/11). 
Kata dia, secara politik, mukmatar tersebut tidak memenuhi kuorum, yakni dihadiri lebih dari setengah dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan cabang (DPC). Secara yuridis, PPP versi SDA sudah selesai dengan Kemenkum HAM. 
“Sehingga yuridis dan politis muktamar di (Hotel) Sahid ini tidak memiliki landasan,” kata Romahurmuziy.
Pria yang biasa disapa Romi ini mengatakan bahwa 28 DPW yang hadir dalam muktamar di Jakarta itu hanyalah data yang diklaim panitia. Ia menyatakan bahwa DPW dan DPC yang secara penuh menghadiri mukmatar tersebut jumlahnya hanya lima, yakni Yogyakarta, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Papua Barat, dan Sulawesi Utara.
“Silakan cek ketua dan sekretaris 28 DPW yang ada ini, hari ini, kemarin, atau kemarinnya posisinya di mana,” kata Romy.
Seperti diwartakan, Romy menginstruksikan agar semua pimpinan DPW dan DPC PPP tidak menghadiri muktamar yang dilaksanakan oleh kelompok Suryadharma pada 30 Oktober 2014. Menurut dia, hasil muktamar yang sah adalah yang digelar di Surabaya pada 15-18 Oktober lalu.
Rommi beralasan, pengurus harian DPP PPP hasil Muktamar Surabaya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan ini juga dianggap sebagai legitimasi bahwa konflik di internal PPP sudah selesai.

Artikel ini ditulis oleh: