15 Januari 2026
Beranda blog Halaman 42185

Muktamar PPP Jakarta Lebih Buruk, Ahmad Yani Ungkap Skenario Panjang

Jakarta, Aktual.co —  Pengaklamasian Djan Faridz, mantan Menteri Perumahan, menjadi Ketua Umum PPP versi Suryadharma Ali (SDA), dinilai lebih buruk dari muktamar PPP versi Romi.  Proses pemilihan ketua umum PPP secara aklamasi versi SDA, menurut Ahmad Yani, lebih buruk dibandingkan Muktamar PPP versi Romi di Surabaya.

“Saya hanya menawarkan pemilihan dipilih secara demokratis. Ini lebih buruk daripada Muktamar di Surabaya. Kan tidak boleh berdasarkan regional. Ini harusnya one man one vote, dan memberikan kesempatan (saya) untuk maju,” ujar mantan anggota DPR, Ahmad Yani di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu dini hari(2/10).

Ahmad Yani yang semula mencalonkan diri untuk bersaing dengan Djan Farid, menilai sudah ada skenario panjang penunjukkan mantan Menteri Perumahan Rakyat itu. Skenario itu yang membuat para pendukung Ahmad Yani tidak diberi kesempatan bicara.

“Para DPC-DPC yang mendukung saya tidak diberikan kesempatan ngomong. Saya tidak mengerti kenapa terjadi skenario seperti ini,” jelas Yani.

Yani menegaskan akan terus melihat perkembangannya. “Nanti kita lihat saja perkembangannya. Apakah dengan muktamar ini menghasilkan PPP yang lebih baik. Sejarah yang membuktikan. cara-cara ini mencerminkan partai Islam yang tidak demokratis,” papar dia.

Djan Faridz melalui ‘skenario’ ditunjuk seolah secara aklamasi oleh DPW dan DPC menjadi ketua umum PPP. Sebelumnya skenario ini sempat diprotes para pendukung Ahmad Yani. Mereka maju dan meneriakkan yel yel nama mantan Anggota Komisi III DPR ini.

“Hidup Ahmad Yani, Hidup Ahmad Yani, Ahmad Yani,” seru para pendukung Ahmad Yani yang berada di ruangan Puri Agung Grand Sahid, Jakarta.

Ahmad Yani yang kecewa menyaksikan sandiwara aklamasi langsung ke luar dari ruang sidang Muktamar. Bahkan, dia ke luar tanpa basa basi atau pamit kepada Suryadharma Ali (SDA) maupun Djan Faridz.

Artikel ini ditulis oleh:

Poin Penetapan Aklamasi Djan Farid Dianulir, Muktamar PPP Ricuh

Jakarta, Aktual.co —  Djan Faridz diusulkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditetapkan aklamasi jadi Ketua Umum yang baru. Namun, poin usulan itu digugat beberapa peserta sehingga memicu kericuhan. Alhasil peluang Djan otomatis menjadi ketua umum pun lalu mengambang..

“Jadi posisi Ketua Umum masih akan dibahas bersama lewat musyawarah. Jika cara itu mengalami kebuntuan, maka akan dilanjutkan dengan voting. Kalau bersifat rahasia kan biasanya lebih mudah,” kata Sunardi, pimpinan sidang Muktamar PPP, di Jakarta, Sabtu (1/11).

Sementara untuk batas tenggat waktu musyawarahnya, Sunardi menyatakan harus selesai hari Sabtu kemarin. “Menurut agenda kan hari ini,” katanya.

Sabtu malam, Muktamar sempat ricuh. Pimpinan Sidang Fernita Darwis dinilai gegabah menyimpulkan enam poin di luar agenda sidang.

Poin poin itu adalah,(1) menerima Laporan Pertanggung Jawaban ()LPJ Suryadharma Ali; (2) teguh berkoalisi dengan Koalisi Merah Putih; (3) menolak keputusan Kemenkumham yang mengakui kepengurusan DPP versi Romahurmuziy; (4) menolak Muktamar Surabaya; (5) menindak tiga pengurus yang dianggap membangkang, yaitu Suharso Monoarfa, Rommahurmuziy, dan Emron Pangkapi.

Poin yang memicu kericuhan ialah, yang menetapkan Djan Faridz jadi Ketua Umum partai Kabah ini. Sunardi sendiri pun sempat menjelaskan, poin kontroversial tersebut telah dianulir. Ini berarti posisi Ketua Umum belum terisi.

“Hari ini tidak ada keputusan itu. Semua masih sangat berpeluang.” katanya.

Ahmad Yani, salah satu calon Ketum, juga berharap pemilihan tidak dilakukan secara aklamasi. Apalagi dia juga tetap mencalonkan diri.

“Di Muktamar Surabaya itu kan ada tiga calon, yang dua mundur, sehingga Romahurmuziy otomatis terpilih secara aklamasi. Tapi di sini saya masih akan terus maju, tidak ada alasan untuk memilih secara aklamasi,” ujarnya.

Sebaliknya, Djan Faridz menandaskan, dia pun tak keberatan jika Ahmad Yani tetap berniat mencalonkan diri. “Boleh. Gak ada yang larang. Kalau mau maju gak ada yg larang.”

Lagi pula, lanjut Djan, posisi ketum PPP ini berkait dengan prinsip keumatan. Sehingga, tidak elok jika dia memaksakan diri untuk menduduki kursi Ketua. “Tapi kalau diberikan amanah insya Allah saya siap.”

Artikel ini ditulis oleh:

Mengkritik lewat Twitter, Penasihat Hukum Saudi Dihukum Penjara

Jakarta, Aktual.co — Cuitan tiga penasihat hukum yang mengkritisi sistem peradilan kerajaan Arab Saudi melalui media sosial Twitter, diganjar Pengadilan Arab Saudi hukuman penjara lima hingga delapan tahun.

Saudi Press Agency menyebutkan ketiga pengacara itu dinyatakan bersalah menentang penguasa dan melecehkan sistem peradilan. Mereka sebelumnya sempat mencuitkan kritiknya melalui media soaial Twitter, yang menyebut sistem peradilan di kerajaan itu sebagai ‘terbelakang’.

Namun SPA, kantor berita Saudi itu, tak merinci cuitan mana saja yang menyebabkan para penasihat hukum itu terkena fasal ancaman hukuman penjara tersebut.

Pengadilan Saudi, seperti diberitakan BBC World, menyatakan semua penasehat hukum di Saudi kini dilarang berkomunikasi melalui media sosial maupun media lain. Mereka akan dimonitor. Jika melanggar, akan dikenai hukuman serupa dengan ketiga rekan seprofesinya yang terpidana tersebut.

Arab Saudi tidak memberikan ruang banyak buat pembangkang politik, khususnya sejak maraknya gerakan rakyat yang disebut Musim Semi Arab tahun 2011 yang mendorong jatuhnya beberapa diktator di kawasan Timur Tengah.

Bulan Februari tahun ini, lembaga pegiat kebebasan pers yang bermarkas di Prancis, Reporters Sans Frontiers (RSF), menyebut pemerintah Kerajaan Arab Saudi kini semakin memperketat semua pengawasan dan kendali atas media. Khususnya media internet.

RSF memasukkan Arab Saudi dalam daftar Musuh Internet, karena bersikap represif dalam kebijakan internet, termasuk menangkap orang-orang yang menulis kritik di internet.

Artikel ini ditulis oleh:

Akui Susi ‘Gila’, Jokowi Malah Menunjuknya Jadi Menteri

Jakarta, Aktual.co — Terkait melambungnya nama Susi Pudjiastuti menjadi buah bibir sejak ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo pun ikut berkomentar: “Ya Saya memang butuh orang ‘gila’ untuk melakukan terobosan”  

Komentar Jokowi itu ditulis khusus dalam status Facebooknya, pada Sabtu (1/11/2014) dengan ilustrasi foto Susi tengah menggendong ibunya.

Sudah tentu ‘gila’ yang dimaksud Jokowi, bukan dalam arti dia perlu menteri yang sakit jiwa. Karena “kegilaan” Susi bagi Presiden Jokowi, adalah visi dari perempuan tangguh ini yang ‘out of the box’.

Untuk itu, Jokowi sengaja menuturkan dalam status FB-nya, cuplikan diskusi dia dengan Susi sebelum pengumuman Kabinet Kerja pada Minggu (26/10).

Isi tulisan di akun Facebook Ir H Joko Widodo, yang merupakan akun resmi Jokowi itu, berbunyi sebagai berikut:

Sebelum diangkat menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan, Bu Susi Pudjiastuti bicara pada saya,

“Pak saya surprise, Bapak angkat saya jadi Menteri,  sebelumnya saya sering disebut gila karena saya keras melemparkan ide dan mengeritik ke menteri-menteri sebelumnya soal masalah perikanan dan kelautan, tapi Bapak kok percaya pada saya?”

Saya jawab enteng saja, “Ya Saya memang butuh orang ‘gila’ untuk melakukan terobosan”.

Lalu Bu Susi tertawa.

Saya senang dengan cara kerja Bu Susi yang dalam jam-jam pertama pekerjaannya membuka kesadaran publik bagaimana potensi laut kita dicuri nelayan asing, juga target-target atas Kementerian Perikanan dan Kelautan yang bisa memberikan devisa pada negara.

Bukan persoalan mudah untuk membangun industri kelautan apalagi lautan kita menjadi ajang illegal fishing, namun tidak ada jalan lain, demi kesejahteraan nelayan-nelayan kita, demi rakyat kita yang bisa menikmati ikan laut dengan harga murah karena distribusinya yang lancar maka kita harus kerja keras untuk itu.

Dan saya yakin Ibu Susi punya karakter untuk melayani, seperti ia yang sigap menggendong ibu yang sudah sepuh ini.

Selamat bekerja Ibu Susi, Jalesveva Jayamahe – Di Laut Kita Jaya-

Demikian isi cuplikan FB presiden tentang menterinya itu. Sementara itu, Susi Pudjiastuti begitu menjabat jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, kini memberikan kejutan bagi nelayan di kampung halamannya, Pangandaran, jawa Barat.

Susi mengatakan akan memberikan seluruh gajinya selama menjabat menteri untuk para nelayan tua yang tak bisa melaut lagi di kampung halamannya itu. Hal itu dilakukan Susi untuk membantu para nelayan tua menghidupi masa tuanya.

“Saya akan beri gaji saya yang Rp 19 juta per bulan untuk asuransi nelayan yang sudah tidak bisa melaut dan sudah tua,” kata Susi di tempat pelelangan ikan (TPI) Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, Minggu (1/11).

Susi meminta Jeje Wirajunata, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Ciamis mendata para nelayan yang bakal dibantunya itu.

“Tolong diinventarisir nama nelayan yang sudah tua yang tak bisa melaut lagi untuk saya beri gaji saya untuk mereka,” kata Susi.

Karuan para nelayan di Pangandaran yang mendengar kabar tadi sangat terharu. “Alhamdulillah kami bersyukur,” ucap salah satu nelayan.

Artikel ini ditulis oleh:

Empat Remaja Ilmuwan Raih Medali Emas, Temuannya Menarik Dewan Juri

Jakarta, Aktual.co – Dua pasang ilmuwan Indonesia, Luthfia Adila dan Dayu Laras Wening serta Naufal Rasendriya Apta R dan Archel Valiano berhasil meraih medali emas dalam International Exhibition for Young Inventors (IEYI) 2014.  

Di samping kedua pasang ilmuwan itu, sejumlah peserta lain asal Indonesia juga berhasil meraih 5 Perak dan 11 Perunggu.

Penganugerahan pemenang pameran invensi remaja berskala internasional ini dilakukan di Auditorium Gedung LIPI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu malam (1/11).

IEYI yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta ini diikuti belasan negara dari berbagai benua.

Luthfia dan Dayu meraih medali emas dari kategori Pangan dan Teknologi. Penemuan mereka yang menarik perhatian dewan juri yaitu Stick Of Borax Detector (SIBODEC) atau Tusuk Gigi yang dapat mendeteksi keberadaan borax.

Naufal dan Archel menggondol emas berkat penemuan mereka, Sign Lamp Helmet Automatically: Safety Standard for a Motorcycle atau Helm Berlampu Sein Terkendali Otomatis Pada Standar Keselamatan Berkendaraan Motor. Alat ini meraih National Young Inventors Award LIPI-6 tahun 2013 lalu.

Peserta asal Indonesia terlihat kompak mengenakan batik atau kebaya saat menerima anugerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Antisipasi Separatisme, Eropa Tolak Akui Pemilu di Ukraina Timur

Jakarta, Aktual.co — Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Uni Eropa tidak akan mengakui pemungutan suara di bagian timur Ukraina yang akan digelar hari Sabtu 2 November waktu setempat.

Sikap itu disamapaikan Merkel dalam pembicaraan teleponnya dengan Putin, Presiden Prancis Francois Hollande, dan pemimpin Ukraina Petro Poroshenko.

“Merkel dan Hollande menegaskan bahwa hanya ada satu pemungutan suara yang sah dalam undang-undang di Ukraina,” kata  kata juru bicara kanselir, Georg Streiter, hari Jumat (31/10).

“Pemerintah Jerman tidak akan mengakui pemilihan umum yang tidak sah ini,” kata Streiter.

Ukraina timur saat ini dilanda konflik antara gerilyawan pro-Moskow dengan pasukan pemerintah yang menewaskan lebih dari 3.700 orang. Sebelumnya gencatan senjata telah tercapai pada September lalu, namun sejumlah insiden tembak-menembak tetap terjadi.

Pemilu pada Sabtu di Ukraina timur bertujuan untuk memilih presiden dan parlemen di wilayah merdeka. Sementara pemerintah Ukraina berencana menggelar pemilihan umum di wilayah tersebut pada Desember untuk memberi otonomi khusus dan menangkal tuntutan kemerdekaan.

Menteri Luar Negeri Ukraina Pavlo Kimlin mengecam “pemungutan suara palsu dan tidak sah untuk memilih presiden di wilayah Donets dan Luhansk serta parlemennya.”.  “Rusia harus mendesak teroris tersebut untuk membatalkan pemilihan umum karena hanya akan memperparah konflik,” kata Kimlin.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Selasa mengatakan bahwa Moskow akan mengakui hasil pemilu. Namun pada Jumat, Kremlin tidak menyebut adanya pembicaraan mengenai pemungutan suara di Ukraina dalam pembicaraan telephon yang melibatkan empat pemimpin negara.

“Rusia menyuarakan pentingnya pembangunan dialog berkelanjutan antara pemerintah pusat Ukraina dengan perwakilan Donets dan Luhansk yang hingga kini berkontribusi besar bagi terciptanya stabilisasi keamanan,” kata Kremlin dalam pernyataan tertulis.

Di Washington, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Bernadette Meehan mengatakan bahwa Amerika Serikat juga tidak akan mengakui apapun hasil pemilihan umum di Ukraina timur.

“Kami mengingatkan Rusia untuk tidak menggunakan hasil pemilu tidak sah sebagai alasan pengiriman pasukan dan peralatan militer ke Ukraina,” kata Meehan dalam pernyataan tertulis dilansir Reuters.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain