6 April 2026
Beranda blog Halaman 42189

Pembunuh Sisca Yofie Divonis MA Hukuman Mati

Bandung, Aktual.co —Wawan, terpidana kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan tewasnya Sisca Yofie pada tahun lalu, divonis oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung.

Vonis tersebut lebih berat dari vonis yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bandung, yaitu hukuman penjara seumur hidup.

Saat dikonfirmasi akan hal tersebut, Kuasa Hukum Wawan, Dadang Sukma Wijaya membenarkan bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan vonis tersebut.

“Saya dengar seperti itu. Kita sangat kecewa atas banding yang kita ajukan,” katanya kepada Aktual.co, Rabu (12/11).

Dadang menyebutkan, Wawan semestinya tidak layak mendapat hukuman mati dari MA. Pasalnya dalam aksinya Wawan melakukan secara spontan dan tidak direncanakan.

“Ini murni kriminal. Dia (Wawan) bukan resedivis. Dalam sidang juga sudah menyesali perbuatannya dan bertobat,” ucapnya.

Untuk itu, Dadang bersama tim kuasa hukum berencana akan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas vonis ini.

“Kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Hasilnya pasti kita akan ajukan PK beserta bukti yang memperkuat PK tersebut,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Khawatir Perusahaan Tak Mampu Bayar, Risma Belum Tentukan UMK Surabaya

Jakarta, Aktual.co — Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan pada 20 November ternyata belum direalisasikan hingga saat ini. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan dirinya menerima masukan dari para buruh di Surabaya. Menurutnya pekerja Surabaya harus rasional mengenai angka UMK, karena dikhawatirkan perusahaan tidak akan mampu membayar.

“Pekerja Surabaya harus rasional. Bahayanya jika perusahaan ngga mampu, undertable, pekerja itu lemah daya tawarnya. Saya terima masukan dari mereka. Mereka sendiri yang minta. Saya ngga pernah pengaruhi,” ujar Risma saat workshop di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Rabu (12/11).

Lebih lanjut dikatakan Risma, dirinya belum menentukan estimasi angka UMK. Saat ini UMK Surabaya Rp2,2 juta.

“Tapi ini Surabaya kan ibukota Provinsi. Di situ ada Gubernur. Mereka ke gubernur, tapi kalau Surabaya itu rasional. Kemampuan perusahaan mereka tahu. Belum ada estimasi angka, saat ini UMK Rp2,2 juta,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pertamina Tenderkan Sewa Penampungan BBM 200.000 KL

Jakarta, Aktual.co —  PT Pertamina (Persero) bakal menenderkan jasa penyewaan tangki penampungan bahan bakar minyak (BBM) berkapasitas 200.000 kiloliter di Kalimantan dalam dua bulan ke depan.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan, tender tersebut merupakan bagian dari rencana penambahan kapasitas tangki penampungan (storage) sebesar 1,5 juta kiloliter selama lima tahun.

“Penambahan penampungan ini merupakan bagian meningkatkan kemandirian energi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (12/11).

Tangki berkapasitas 1,5 juta kiloliter tersebut direncanakan dibangun Pertamina sendiri dan swasta yang selanjutnya disewakan ke BUMN tersebut.

“Kami undang swasta berinvestasi membangun ‘storage’ ini,” ujarnya.

Pertamina membutuhkan tangki penampungan di Jatim 200.000 kiloliter, Kalimantan dua unit masing-masing 200.000 kiloliter, Flores, NTT 50.000 kiloliter, dan Sorong, Papua 50.000 kiloliter. Masa kontrak sewa “storage” berlaku 10 tahun dan opsi selanjutnya adalah diambil alih Pertamina atau dikerjasamakan dengan porsi 50:50. Penambahan kapasitas tangki diperlukan untuk mengejar pertumbuhan konsumsi BBM.

“Kalau penampungan tidak ditambah, maka posisi stok akan terus turun,” katanya.

Saat ini, kapasitas terpasang “storage” sekitar lima juta dengan efektif empat juta kiloliter. Jika konsumsi BBM 185.000 kiloliter/hari, maka kapasitas tangki sebesar empat juta kiloliter hanya cukup selama 21 hari.

“Itu pun termasuk di kilang,” katanya.

Ia mengatakan, dengan skema sewa, maka Pertamina bisa berinvestasi di sektor lainnya.

“Idealnya bangun sendiri, tapi dana terbatas. Uang yang ada diinvestasikan di hulu yang menghasilkan ‘return’ bagus,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, perlu mempertimbangkan penurunan setoran dividen selama 5-10 tahun, sehingga Pertamina bisa berinvestasi.

Dengan investasi, menurut dia, maka setelah 10 tahun ke depan, Pertamina bisa lebih profit dan menyetor dividen lebih besar.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Aliansi Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM

Padang, Aktual.co —Wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memicu sejumlahaksi penolakan, terutama dari mahasiswa .

Hari ini, Rabu (12/11), puluhan mahasiswa yangmengatasnamakan Aliansi Mahasiswa SumateraBarat Tolak Kenaikan Harga BBM menggelar aksi unjuk rasa bertempat di SimpangPresiden, Khatib Sulaiman, Kota Padang.

Setelah menggelar aksi unjuk rasa, mahasiswa melanjutkannyadengan long march ke Gedung DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, termasuk aksi teatrikal sebagai bentukkekecawaan mereka kepada pemerintah.

Koordinator Aksi, Alfian mengatakan, aksi ini merupakanbentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang akan menaikkanharga BBM. “Katanya berpihak kepada rakyat, jangan membohongi rakyat. Ini bukanberpihak namanya, tapi menyengsarakan,” ujarnya kepada wartawan.

Disebut Alfian, tuntutan mereka terdiri dari delapan poin yangmemusatkan pada penolakan terhadap kenaikan harga BBM. “Kami menolak kenaikanharga BBM, kami ingin pemerintah mempertimbangkan efektifitas pemasukan negaradari sektor lain seperti membasmi para mafia yang menangguk di air keruh,”tegasnya.

Menurutnya, alasan pemerintah tidak masuk akal denganmengalihkan subsidi BBM tersebut ke tempat yang lebih efektif. “Tidak masukakal kalau pemerintah ingin mengalihkannya, tohselama ini masih banyak juga yang katanya lebih efektif itu tidak tersalurkansecara menyeluruh,” soraknya.

Aksi sendiri berjalan damai dengan diikuti oleh ratusanmahasiswa dari UNP, Unand, UBH, IAIN Imam Bonjol Padang, Himpunan MahasiswaMuslim Sumbar, PII Sumbar dan As-Salam Sumbar.

Artikel ini ditulis oleh:

PDIP Belum Serahkan Nama Anggota Komisi DPR

Jakarta, Aktual.co — PDI Perjuangan mengatakan belum akan menyerahkan nama anggota komisinya dalam rapat paripurna, Kamis (13/11). Sebelum ada payung hukum kesepakatan yang dibuat antara KIH maupun KMP.
Demikian disampaikan, politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (12/11).
“Itu jadi gini kesepakatan payung yang sudah disetujui itu harus dijabarkan dalam langkah-langkah yang sifatnya operasional. Itu harus disepakati dulu, kalau tidak disepakati muncul distrust lagi,” kata dia.
“Jadi itu sebabnya kami menunggu langkah operasaional itu disepakati,” tambahnya.
Dikatakan dia, salah satu langkah untuk memberikan payung kesepakatan melalui pembentukan badan legislatif untuk melengkapi komposisi alat kelengkapan dewan (AKD).
“Pintu masuk islah ini adalah baleg, yang AKD-nya harus dilengkapi, berarti 11 komisi lain ‘status quo’ tidak menggunakan kata dibekukan,” ucap dia.
Sehingga yang dilakukan saat ini, sambung dia, Baleg bekerja, memotivasi agar selesai.
“Sehingga sebelum reses UU (MD3) yng direvisi selesai. Dan nanti setelah reses AKD diumumkan bersama-sama,” tandasnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Dishub Siapkan Jalur Alternatif di Kebijakan Pelarangan Motor

Jakarta, Aktual.co —Dinas Perhubungan menyiapkan jalur alternatif sepeda motor, terkait larangan melintasi daerah Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, yang akan mulai diujicoba Desember. 
Kepala Dishub DKI M. Akbar mengatakan jalur alternatif yang sudah disiapkan melalui lewat Jalan Kebon Sirih, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Mas Mansyur, dan Jalan Abdul Muis jika ingin ke Harmoni. 
“Atau bisa juga lewat jalan yang paralel di sebelah timur jalur MH Thamrin, seperti Sabang atau Imam Bonjol,” ujarnya, kepada Aktual.co, Rabu (12/11).
Pemprov DKI juga menyediakan area parkir di lapangan IRTI Monas bagi sepeda motor. “Atau bisa juga kami sediakan bus gratis yang melintasi jalur tersebut. Nah motornya gimana? kami sediakan kantong-kantong parkir di lapangan IRTI atau Monas misalnya.”
Jika uji coba di sepanjang Bundaran HI hingga Jalan Merdeka Barat berhasil, kebijakan yang sama akan diperluas di jalan protokol lainnya.
“Ke depan di semua jalan protokol seperti Kuningan, Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman motor juga akan dilarang melintas. Tapi ini akan menunggu kesiapan angkutan umum di kawasan tersebut,” ujarnya.
Pemprov memberlakukan kebijakan itu dengan alasan menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara serta mempersiapkan pelaksanaan Electronic Road Pricing (ERP). 

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain