Jakarta, Aktual.co — Para petinggi partai dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berkumpul di rumah Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu (12/11).
Pertemuan itu diakui Hatta dalam rangka mencari titik temu antara dua kubu di parlemen.
“Ini pertemuan kesekian kalinya. Saya hitung sudah puluhan kali. Kawan-kawan sudah lapor ke masing-masing ketua partai tentang pertemuan minggu lalu di rumah ini juga. Dalam pembicaraan tadi, tidak ada yang berubah signifikan dari apa yang sudah dibicarakan minggu lalu,” kata Hatta kepada wartawan.
Dia menjelaskan, pertemuan tadi membahas hal-hal teknis untuk menjalankan empat point yang telah disepakati sebelumnya.
“Kita bertekad apa yang sudah disepakati partai-partai di KIH dan KMP direfleksikan lewat fraksi,” kata dia.
Empat point kesepakatan yang dimaksud, pertama KIH menerima tawaran 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan. Kedua, KIH ingin UU MD3 direvisi agar point pertama bisa terlaksana. Terkait hal ini KIH akan mengirim daftar anggota Badan Legislasi agar revisi UU MD3 bisa dilakukan.  
Ketiga, kesepakatan damai KIH dan KMP harus dicapai sebelum 5 Desember. Terakhir, beberapa pasal dalam UU MD3 yang membahayakan sistem presidensial harus direvisi.
Dirinya pun meyakinkan jika pekan depan tak ada lagi persoalan di DPR, DPR bisa bekerja.
“Malam ini masing-masing (perwakilan partai) akan sosialisasi ke partainya, hari Kamis menyelesaikan teknis, Jumat paripurna. Insya Allah (Senin) bisa bekerja,” kata Hatta.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Otoritas Jasa Keuangan sudah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap J Trust Co Ltd, investor asal Jepang yang akan membeli Bank Mutiara. Lembaga Penjamin Simpanan menargetkan pengalihan saham bisa selesai sebelum 21 November 2014.
Namun demikian, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas memperingatkan, penjualan Bank Mutiara yang semula bernama Bank Century ke J Trust dengan nilai pembelian diperkirakan hanya Rp 5,2 triliu,  agar berhati-hati untuk menjual bank yang tersangkut masalah itu.
“Itu menarik sekali karena kasus utamanya Bank Century, (apalagi) sudah ada putusan. Kemudian kaitan dengan Bank Mutiara yang dijual dengan harga yang intervalnya (jarak) tidak sebesar itu, menunjukan adanya indikasi proses-proses yang menarik untuk kemudian didalami dan ini bisa melalui pengembangan penyidikan di kasus Century. Tapi KPK belum sampai kesana,” kata Busyro di Jakarta, Rabu (12/11).
Dia mengatakan, meski OJK saat ini sedang  verifikasi pembeli Bank Mutiara, namun demikian, Busyro mengaku tak mau mendahului OJK, dia mengaku sedang menunggu hasil dari lembaga tersebut dan Badan Pemeriksa Keuangan.
“Nanti kita lihat dulu hasil OJK dan juga BPK. Dibalik itu semuakan nanti kita tunggu. Nanti akan kami telaah interval itu apakah ada abusenya apa tidak. Dan dibalik abuse itu kalau kemudian ada kick back atau tidak.”
Busyro pun mengaku, lembaganya belum mengkaji lebih jauh soal angka jual bank milik Robert Tantular itu yang masih di bawah Rp 8,1 triliun itu. “KPK belum sampai kesana.”
Dalam hal ini, OJK menganggap J Trust yang merupakan lembaga investasi yang berkantor di Tokyo, Jepang dan berdiri pada 18 Maret 1977 itu memenuhi kriteria yang diujikan.
Dengan terpenuhinya syarat diinvestasi saham atau penjualan stategis Bank Mutiara , J Trust akan menguasai 99,996 persen bank yang sebelumnya bernama Century itu. Semula saham itu dimiliki oleh LPS. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Leo Nababan membantah jika musyawarah nasional dipercepat pada 27 November 2014 diselenggarakan di Kota Bandung, Jawa Barat.
“Tidak benar ada informasi mengenai Munas Partai Golkar akan diselenggarakan di Kota Bandung 27 Nopember ini, malah justru saya baru dapat kabar tentang rencana itu dari kawan media,” kata Leo Nababan saat dihubungi, Rabu (12/11).
Menurut dia, sebagai organisasi besar tidak mungkin partai Golkar bisa mempersiapkan penyelenggaraan Munas begitu cepat. Untuk mempersiapkan kegiatan sekelas munas, paling tidak dibutuhkan waktu tiga bulan untuk mempersiapkannya, mulai menyiapkan draf AD/ART, program dan penyusunan struktur kepanitian.
“Bagaimana mungkin munas bisa dipercepat, sementara kami ini juga lagi mempersiapkan kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Yogyakarta 18-19 November ini,” kata dia.
Justru dirinya balik mempertanyakan pihak-pihak yang sengaja melempar isu tersebut karna di tubuh Partai Golkar tidak pernah ada mengusulkan rencana munas dipercepat.
“Jadi ada apa ini, sampai-sampai ada isu seperti itu. Jangan-jangan ini ada agenda terselubung,” kata dia.
Dia menambahkan, sesuai dengan AD/ART Partai Golkar, penyelenggaraan munas dilaksanakan lima tahun sekali. Karena itu, kata dia, tidak benar ada rencana munas dipercepat.
“Yang jelas penyelenggaraan munas akan dilaksanakan tahun 2015. Karena, bagaimanapun kami ini taat azas dan sekali lagi tidak benar ada agenda seperti itu,” kata dia.
Bantahan yang sama juga dikemukakan Wasekjen DPP Golkar, Lalu Mara Satria Wangsa mengenai adanya munas 27 November di Bandung, Jawa Barat. Dikatakannya, pelaksanaan munas sesuai keputusan munas tahun 2009.
“Jadi tidak benar ada Munas 27 November ini. Karena sesuai keputusan munas tahun 2009 bahwa munas diputuskan diselenggarakan tahun 2015. Mengenai waktu dan tempat di putuskan di dalam rapimnas yang akan dilangsungkan di Yogyakarta,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang kembali menegaskan dirinya tidak mengenal mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.
Hal tersebut, disampaikan dirinya usai diperiks Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (12/11).
Sebaliknya, Bonaran mengaku dirinya dicecar sekitar 39 pertanyaan oleh penyidik.
“Saya ditanya kenal nggak Akil Mochtar? Saya jawab saya tidak kenal. Saya tidak kenal Akil Mochtar,” kata Bonaran.
Bonaran mengatakan, yang bertemu dengan Akil ialah wakilnya,  Sukran Jamila Tanjung.
“Saya pernah di ajak ke Akbar Institute. Saya bilang saya tidak mau. Kenapa? Karna saya tau itu tidak boleh,” kata Bonaran.
“Kita yang sedang berperkara tidak boleh bertemu dengan hakim. Itu tidak boleh. Saya tidak mau diajak ke Akbar Institute oleh wakil bupati,” kelakarnya.
Bonaran merupakan tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di Mahkamah Konstitusi. 
Bupati Tapanuli Tengah itu disangkakan KPK melanggar Pasal 6 ayat 1 a, uu nomor 31 sebagaimana diubah nomor 20 ayat 1. Kasus ini masih dikembangkan. Saat ini ia mendekam di Rumah Tahanan Militer Guntur.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby