Jakarta, Aktual.co — Kementerian Dalam Negeri fokus melakukan pemekaran propinsi lagi di Papua. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di gedung Kemendagri, Jakarta, Jum’at (31/10). 
Menurut dia, jumlah provinsi akan ditambah dua selain Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. “Pemekaran ini (Papua) perlu dilakukan,” ujarnya.
Adapun pertimbangannya, lanjut Tjahjo, yakni melihat luasnya wilayah Papua. Selain itu, banyak intervensi asing menjadi salah satu pertimbangan lain terjadinya pemekaran.
“Wilayah Papua itu besar, serta banya intervensi asing yang menyangkut pendayagunaan sumber daya alam, tapi juga mulai ke sektor-sektor lain,” sergahnya.
Tjahjo berharap penambahan provinsi tersebut dapat mempercepat pemerataan pembangunan. Selain itu, pemekaran tersebut dimaksudkan juga untuk mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.
“Kami konsultasi dengan semua pihak untuk menambah minimal satu sampai dua provinsi di Papua,” demikian Tjahjo.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta penangguhan penahanan terhadap “MA” tersangka penghina Presiden Joko Widodo melalui media sosial.
“Proses hukum silahkan tetap berjalan tapi kami mintakan penangguhan penahanan,” kata Fadli di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.
Terkait hal ini, pihaknya menyiapkan pengacara untuk MA, mendampingi pengacara MA sebelumnya. Ia pun membantah melakukan politisasi terhadap proses hukum MA. “Ini bukan upaya intervensi terhadap hukum,” ujarnya.
Dari penjelasan penyidik Bareskrim, menurut dia, kasus ini telah diproses dengan benar.
Fadli mengatakan MA yang ditemuinya di rutan Bareskrim, mengakui kesalahannya. MA pun sempat kaget karena terseret kasus ini.
Berdasarkan pengakuan MA kepadanya, Fadli mengatakan MA tidak memiliki tujuan apapun terkait postingan yang dia unggah di Facebook.
Menurut dia, kasus yang menimpa MA ini harus menjadi pelajaran bagi semua orang agar tidak menghina orang lain di media sosial.
Fadli mendatangi Bareskrim Polri bersama kedua orang tua MA. Mereka menjenguk MA yang kini mendekam di rutan Bareskrim.
Dalam kesempatan itu, Fadli juga sekaligus ingin menanyakan kelanjutan proses beberapa kasus yang dia laporkan ke Bareskrim terkait penghinaan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto selama masa Pilpres 2014 berlangsung.
Sebelumnya, MA ditangkap di rumahnya oleh kepolisian Mabes Polri, Kamis (23/10), karena diduga melakukan tindak pencemaran nama baik dan pornografi setelah memuat gambar Presiden Joko Widodo melalui akun Facebook-nya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Puernama berencana untuk membuat aturan agar seluruh pejabat PNS DKI mulai dari eselon I-IV untuk melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.‬
Dia mengatakan, pelaporan LHKPN selama ini tidak diterapkan oleh para pembantunya. Sehingga dia akan meminta KPK memonitor hal tersebut. Terlebih kata dia selama ini pejabat eselon dua sampai empat tidak ada yang melaporkan LHKPN ke KPK.
“Sebelumnya eselon 2 ajah. Yang dulu eselon 2 ajah banyak yang tidak lapor. Kalau dia tidak lapor nanti akan kita coret, biar jadi staf ahli saja,” kata Ahok sapaan PLT Gubernur DKI Jakarta itu ketika datang ke KPK untuk melakukan diskusi penyelewengan di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, terutama untuk tata niaga daging sapi yang diduga melibatkan BUMD PD Dharma Jaya, Jumat (31/10).
Dia berpendapat, pejabat DKI Jakarta mempunya kewajiban untuk melaporkan LHKPN. Karena hal terebut baik eselon III-IV merupakan pejabat struktural. Ahok menyebut, pelaporan LHKPN ini juga bertujuan agar Pusat Pelaporan Analisis Transksi Keuangan dan KPK bisa memonitor gaya hidup pejabat DKI. Dia juga mengklaim, hal tersebut salah satu mempromosikan cashless society.
“Jadi tahun depan kita tidak bisa tarik cek lagi diatas Rp 25 juta. Jadi smua uang harus ditransfer melalui bank. Jadi kalau lewat bank, PPATK dan KPK gampang memonitor. Dan kita harap ICW akan bantu kita mengawasi gaya hidup pejabat,” kata dia.
Dia berharap, para pejabatnya bisa dimonitor KPK. Hal tersebut agar para pejabat di DKI Jakarta tak hidup dengan kemewahan. “Jadi nggak mungkin dong kalau dia punya jam tangan miliaran gitu. Bayar pajaknya brp? Saya harap itu bisa di kontrol,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pimpinan DPR RI periode 2014-2019 akan menggelar rapat pimpinan, Jumat (31/10) sore ini.
Rapat itu akan membahas soal rapat paripurna tandingan yang digelar pagi tadi oleh lima fraksi, yakni PDIP, NasDem, PKB, Hanura, dan PPP.
“Karena saya baru dengar (soal paripurna tandingan), apa yang ada nanti kita bahas juga (dalam rapat pimpinan DPR),” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.
Selain soal DPR tandingan, rapat yang akan dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB sore nanti juga akan membahas rencana agenda-agenda DPR pekan depan.
“Laporan kemarin, sudah apa saja yang kita lakukan, kita sudah milih Ketua Komisi dan alat kelengkapan dewan. Ada beberapa surat yang dibahas, dibalas, ditindaklanjuti,” kata Agus. (Baca: Senin, KIH Putuskan Pimpinan DPR Tandingan)
Sebelumnya, Koalisi Indonesia Hebat di DPR telah selesai menggelar rapat paripurna tandingan, Jumat (31/10). Dalam paripurna itu disepakati beberapa agenda seperti penyampaian mosi tidak percaya dan penyerahan nama-nama anggota alat kelengkapan dewan.
Rencananya, DPR tandingan juga akan menggelar rapat konsultasi, Senin (3/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Demokrat, Agus Hermanto mengatakan jika pimpinan DPR yang sah dan diakui oleh pemerintahan Jokowi-JK, adalah parlemen pimpinan Setya Novanto Cs.
Dia mengatakan, dibentuknya parlemen tandingan oleh kubu koalisi Indonesia hebat tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Saya yakin itu, pak Setya Novanto di akui pemerintah dan itu yang terjadi, karena hanya kami yang mempunyai landasan legalitas yang jelas,” ucap Agus kepada awak media, di Nusantara III, komplek parlemen, Jakarta, Jumat (31/10). (Baca: KIH Bentuk Pimpinan DPR Tandingan)
Ia pun menjelaskan, pengakuan pemerintah terhadap kepemimpinan DPR saat ini, ketika pemerintah meminta pertimbangan legislatif terkait pembahasan nomenklatur kabinet pemerintahan untuk lima tahun mendatang.
“Pemerintah pun secara de facto kita sudah diakui, kami seluruhnya diminta pimpinan untuk memberikan pertimbangan masalah struktur kabinet dan kami memberikan langsung. Dimana, waktu itu pak Jokowi ingin langsung mengumumkan kabinetnya, dan kami pun mnyampaikan langsung ke Istna,” ucap dia.
“Dan itu pak Jokowi-JK menerima secara kenegaraan, dan tentunya kita memberikan paparan masalah struktur kabinet itu,” demikian Agus Hermanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang