Jakarta, Aktual.co — Kalau memang harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik, Presiden Joko Widodo harus tegas mengumumkan.
Hal itu disampaikan Koordintor Dewan Pakar Energi Nasional, Ellan Biantoro, dalam diskusi “Kenaikan Harga BBM, Maslahat atau Mudharat?” di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (11/11),
“Kalau dibiarkan (kenaikkan BBM) akan menjadi wacana, rakyat akan rugi,” jelasnya mantan Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Dia menjelaskan, kerugian akan diterima rakyat dari pembiaran ini yakni banyaknya spekulan yang bekerja memanfaatkan rumor ketidakjelasan kenaikan harga BBM itu. Spekulan yang punya modal besar akan memborong BBM subsidi dan melakukan penimbunan.
“Jadi jangan berikan rumor, tapi harus ada strategi dulu. Yang rugi rakyat ngantre dan kehabisan,” sergahnya.
Seperti diketahui, Presiden terpilih Joko Widodo telah memberikan sinyal untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat resmi menjabat sebagai Presiden. Namun hingga kini tim transisi pemerintahan Jokowi belum membeberkan kisaran harga BBM nanti.
Kabarnya, pemerintahan Jokowi-JK akan menaikan harga BBM sebesar Rp 3000. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menyatakan bahwa kolom agama dalam kartu tanda penduduk harus diisi sesuai agama yang dipeluk warga negara.
“Kolom agama harus diisi sebagaimana mestinya agama yang dianut warga negara, dan sama sekali tidak boleh dikosongkan,” katanya di Jakarta, Selasa (11/11).
Hasyim menegaskan, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila tidak mempunyai hak apalagi kewajiban untuk mereduksi identitas agama dan umat beragama.
Kewajiban negara Pancasila, kata dia, justru membimbing dan mengintensifkan pelaksanaan agama oleh umat beragama yang benar dan “rahmatan lil alamin” (membawa kebaikan bagi seluruh alam) agar mendukung NKRI, kemajuan, dan keadilan negara.
“Kalau alasan mengosongi kolom agama adalah HAM, tidak tepat juga. Justru identitas tersebut adalah HAM-nya orang beragama,” kata Hasyim.
Hanya, tambah Hasyim, karena Indonesia negara demokratis, maka apabila ada warga negara yang menginginkan agamanya tidak dicantumkan dalam KTP bisa saja.
“Tapi harus atas permintaan resmi yang bersangkutan, bukan dikosongkan oleh negara,” katanya.
Hasyim mengungkapkan bahwa dia sudah mendengar isu pengosongan kolom agama dalam KTP sejak menjadi penasihat Tim Transisi.
“Sudah saya ingatkan bahwa ide ini akan membebani pemerintahan Jokowi-JK sebagai pemerintahan yang terkesan pelan-pelan tidak mempedulikan agama,” kata Hasyim.
Menurut dia, keinginan pengosongan kolom agama dalam KTP berasal dari kelompok yang sepertinya beragama tapi sesungguhnya tidak beragama.
“Pemerintahan Jokowi-JK saya harap hati-hati, karena hal-hal seperti ini sesungguhnya tidak berguna bagi bangsa, tidak berguna pula untuk seluruh umat beragama di Indonesia,” kata Presiden World Conference on Religions for Peace (WCRP) itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar tidak setuju dengan penghapusan kolom agama dalam kartu tanda penduduk (KTP). Menurutnya, pencantuman status agama di KTP sangat penting.
“Saya tidak setuju (penghapusan kolom agama). Agama itu penting untuk dicantumkan,” kata Muhaimin di Jakarta, Selasa (11/11).
Akan tetapi, kata dia, soal polemik kolom agama dalam KTP, PKB akan mengambil sikap setelah ada keputusan pemerintah.
“Kita tunggu juklaknya (petunjuk pelaksanaannya) ya, itu kan baru statement. Sebelum itu diputuskan, itu baru pernyataan saja,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menghapus kolom agama dalam KTP. Namun, pemerintah ingin mencari solusi bagi penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi.
Lukman mengatakan, kolom agama itu menyebabkan penganut aliran kepercayaan menjadi dipaksa harus memilih salah satu agama untuk dicantumkan dalam KTP. Padahal, kata Lukman, praktik tersebut keliru karena dalam Pasal 64 ayat 5 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang disebutkan dimungkinkan untuk dikosongkan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto telah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait perkara dugaan tindak pidana suap alih fungsi lahan hutan di Bogor. Hadi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kwee Cahyadi Kumala alias Sui Teng.
Sekjen Kemenhut tersebut, keluar dari Gedung KPK sendirian dan dijemput dengan menggunakan mobil dinas Toyota Camry bernomor polisi B1876 RFT.
Tidak banyak yang dijelaskan Hadi mengenai detail pemeriksaannya hari ini. Ia menegaskan bahwa semuanya sudah dikonfirmasi kepada tim penyidik KPK.
“Tanyakan saja kepada penyidik,” singkat Hadi di gedung KPK, Selasa (11/11).
Pada kasus ini, KPK sebelumnya telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 7 Mei 2014 lalu. KPK mengamankan mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin, ‎Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, M Zairin serta satu orang dari pihak swasta dari PT Bukit Jonggol Asri, Yohan Yap pada OTT tersebut.
Kwee Cahyadi Kumala disangka m‎elanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.
Selain itu, ia juga dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pengaturan dugaan menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby