Jakarta, Aktual.co — Pimpinan DPR RI akan memimpim pemilihan dan penetapan pimpinan komisi-komisi serta alat kelengkapan dewan (AKD) seraca simultan di 11 komisi dan lima AKD di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (29/10).
“Pemilihan akan dilakukan melalui musyawarah mufakat atau voting, tergantung pada kondisi di masing-masing komisi dan AKD,” kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, melalui pernyataan tertulis.
Bambang menjelaskan, pimpinan DPR RI menjadwalkan pemilihan dan penetapan pimpinan komisi dan AKD tersebut yakni, Komisi I pada pukul 11:00 WIB, Komisi II (10:)) WIB), Komisi III (12:00 WIB), Komisi IV (10:00 WIB), Komisi V (13:00 WIB), Komisi VI (11:00 WIB), Komisi VII 12:00 WIB), Komisi VIII10:00 WIB), Komisi IX 11:00 WIB), Komisi X (12:00 WIB), dan Komisi XI (10:00 WIB).
Kemudian, pemilihan dan penetapan pimpinan AKD yakni Badan Legislasi (Baleg) pada pukul 13:00 WIB, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) pukul 13:00 WIB, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) pukul 14:00 WIB, Badan Anggaran Anggaran (Banggar), dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pukul 14:00 WIB.
Menurut Bambang, pimpinan DPR RI sebanyak lima orang yakni ketua Setya Novanto (FPG) serta empat wakiln ya masing-masing Fadli Zon (FGerindra), Agus Hermanto (FPD), Taufik Kurniawan (FPAN), dan Fahri Hamzah (FPKS), akan hadir di komisi dan AKD masing-masing untuk memimpin pemilihan dan penetapan pimpinan komisi dan AKD.
Sebelumnya, pada rapat paripurna penetapan anggota komisi dan AKD, Selasa sore, pimpinan DPR RI menetapkan anggota komisi dan AKD dari Fraksi PPP meskipun terjadi kericuhan dan diwarna oleh aksi menggulingkan dua meja di ruang rapat paripurna karena anggota Fraksi PPP menilai penetapan tersebut secara sepihak.
Dengan hasil kemarin, maka sudah ada enam fraksi dari 10 fraksi yang anggotanya telah ditetapkan oleh pimpinan DPR RI.
Sesuai dengan Tata Tertib DPR RI jika jumlah anggota komisi dan AKD sudah korum yakni separuh plus satu maka bisa dilakukan pemilihan dan penetapan pimpinan komisi dan AKD.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana, hari ini, Rabu (29/10) dijadwalkan bertolak menuju Medan, Sumatera Utara, untuk meninjau lokasi bencana alam di Sinabung, Tanah Karo.
Presiden beserta rombongan dijadwalkan bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Pangkalan Udara Suwondo, Medan. Ikut dalam rombongan Presiden, antara lain Mensos Khofifah Indar Parawansa.
Kunjungan kerja ke daerah ini merupakan kunjungan pertama Presiden Joko Widodo sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu.
Ini juga merupakan kali pertama Presiden dan Ibu Negara menggunakan pesawat kepresidenan yang ada sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Direncanakan Presiden pada Rabu malam telah tiba kembali di Jakarta. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya cacat hukum.
Oleh karenanya, Wakil Ketua Umum Persatuan Pembangunan (PPP) Epyardi Asda akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kata dia, Menkum dan HAM tidak mengacuhkan dan memperhatikan UU Partai Politik, utamanya tentang penyelesaian perselisihan di internal partai yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai. 
“Kita akan ajukan gugatan ke PTUN,” katanya.
Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli telah menandatangani surat keputusan tentang pengesahan hasil Muktamar VIII PPP yang akhirnya ketua umumnya adalah Romahurmuziy atau Romi. (baca: DPR Ajukan Interpelasi Menkum HAM)
Surat Keputusan Menkumham itu ditandatangani oleh Yasona tertanggal 28 Oktober 2014, sehari sesudah dilantik menjadi menteri oleh Jokowi.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menyatakan, sangat wajar kalau DPR mengajukan hak interpelasi (bertanya) kepada Menteri Hukum dan HAM.
“Kita punya hak untuk bertanya kepada Menteri Hukum dan HAM terkait surat keputusannya tentang pengesahan hasil Muktamar PPP ke VIII Surabaya. Apa yang melatarbelakangi keluarnya SK tersebut. Apa urgensinya,” kata Didik di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/11).
Menurutnya, keluarnya SK tersebut merupakan kewenangan Menkumham.
“Tapi, dari kacamata politik ada ketidaklaziman, padahal baru dilantik, belum ada konsolidasi internal di Kemenkumham, tiba-tiba keluarkan SK. Dari sisi politik, ada keputusan politik luar biasa dampaknya,” kata Didik.
Dia menyebut jika Kabinet Kerja yang menjadi motto Presiden Jokowi-JK ternyata bukan untuk kepentingan rakyat.
“Kerja, kerja yang selalu diperdengungkan ternyata lebih banyak untuk kepentingan politik daripada kerja untuk rakyat,” kata Didik.
Menkumham yang merupakan politikus PDIP, Yasonna Laoly telah menandatangani SK pengesahan hasil muktamar PPP ke-VIII Surabaya. SK itu ditandatangani oleh Yasonna sehari setelah dilantik menjadi menteri tanggal 27 Oktober 2014.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh: