Jakarta, Aktual.co — Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan blusukan bukan ukuran prestasi kerja seorang menteri tetapi merupakan salah satu cara yang bisa ditempuh sebelum pengambilan kebijakan.
“Blusukan itu bukanlah tujuan dan ukuran prestasi kerja namun merupakan salah satu cara dalam konteks pengambilan kebijakan oleh pejabat yang berwenang,” kata Ferry di Jakarta, Selasa (11/11).
Menurut Ferry kegunaan blusukan yang dilakukan oleh para menteri kabinet kerja memiliki tiga hal yang dapat menjadi dasar dan dibutuhkan dalam mengambil kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.
“Kita semua sebagai pengambil kebijakan membutuhkan aksi blusukan agar bisa melihat, mendengar dan merasakan secara langsung hal yang ada di lapangan sehingga bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan yang tepat sasaran dan efektif,” ungkapnya.
Menanggapi kritikan banyak pihak tentang blusukan para menteri kabinet kerja yang dipimpin pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak pelantikannya hanya pencitraan, Ferry mengatakan blusukan yang dilakukan oleh mereka jauh dari semangat tersebut dan sesuai instruksi dari presiden agar masyarakat merasakan kehadiran negara.
“Menurut saya blusukan jauh dari semangat pencitraan, terlebih hal ini bisa menegaskan kehadiran negara di tengah masyarakat yang sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Galian di Jalan Alternatif Cibubur telah menelan 5 korban. Sebelumnya pengendara sepeda motor Wiwin Setiawan (31) jatuh ke lobang saat melintasi lokasi pada Sabtu 8 November lalu.
Menanggapi hal tersebut, Waka Korlantas Polri, Brigjen Pol Sam Budigusdian menegaskan setiap proyek galian yang sedang dikerjakan wajib diberikan tanda agar tidak membahayakan para pengguna jalan.
“Setiap ada galian, kontraktor ataupun yang pihak yang memiliki proyek galian wajib memberikan tanda (peringatan),” ujar Sam Budigusdiawan kepada wartawan di Auditorium PTIK, Jakarta, Selasa (11/11).
Menurut Sam, masyarakat bisa mengajukan tuntutan class action terhadap kontraktor ataupun pihak yang bertanggung jawab dengan proyek galian tersebut bila proyek galian yang sedang mereka kerjakan tidak diberikan tanda peringatan.
“Kalau tidak ada tanda maka yang membuat galian bisa dituntut class action. Orang yang menggali dan menyebabkan kecelakaan bisa dituntut,” tegas Sam.
Seperti diketahui, lubang galian yang sangat dalam di Jalan Arteri Cibubur tidak dilengkapi pengamanan yang layak. Akibatnya, lima orang telah terjerumus ke dalam lubang, satu di antaranya meninggal dunia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul mengatakan, revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) adalah jalan keluar paling realistis untuk mengakhiri polemik yang terjadi di parlemen.
Menurut dia, itu adalah jalan tengah terbaik dari perseteruan Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih yang sudah terjadi selama lebih dari satu bulan.
“Daripada komisi ditambah, yang ini lebih realistis, merevisi UU MD3,” kata Ruhut di gedung Parlemen, Selasa (11/11).
Dirinya sadar jika merevisi sebuah undang-undang memang tidak mudah. Namun, kata dia, jika kedua pihak bisa mencapai sepakat, dia yakin proses perubahan tak akan sulit. 
“Jadi enggak ada masalah, itu sebentar kok,” kata dia.
Apabila perseteruan di DPR tetap dibiarkan berlanjut, lanjut Ruhut, hal ini akan menghambat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ia mencontohkan, salah satunya terkait perdebatan mengenai dasar hukum Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sejahtera, dan Kartu Keluarga Sejahtera yang dianggap telah melangkahi DPR.
Seperti diketahui, DPR sempat terpecah antara kubu Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. KIH bahkan sempat membentuk pimpinan DPR tandingan karena tak percaya dengan kepemimpinan di DPR yang dikuasai KMP.
Penyelesaian konflik antara dua kubu tengah diupayakan. Pada Senin (10/11) kemarin, dicapai kesepakatan antara KIH dan KMP untuk membagi porsi kepemimpinan di komisi dan alat kelengkapan dewan secara proporsional. Namun, masih diupayakan pula perubahan UU MD3  disahkan 8 Juli lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Malang, Aktual.co — Profesi sebagai tukang tambal ban pada umumnya ditekuni oleh para laki-laki, namun, apa jadinya bila profesi itu dilakukan oleh seorang wanita cantik?
Adalah Nanik Fransiska Dewi (19), warga Desa Telogosari, Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ini, harus menekuni profesi sebagai penambal cantik karena tuntutan hidup. Ia ramai diperbincangkan di media sosial karena ada orang yang iseng mengupload fotonya.
“Sudah dua tahun lalu mas menekuni sebagai penambal ban,” katanya saat ditemui dilokasi, Selasa (11/11).
Nanik menceritakan, bisa menambal ban saat membantu suaminya yang saat itu menjadi montir bengkel. Ia diajari oleh suaminya menambal ban saat sepeda motornya bocor.
“Saya diajari suami menambal ban bocor sendiri,” ungkap wanita yang hanya lulusan sekolah tingkat dasar (SD) tersebut.
Meski hasil dari tambal ban itu tak menjanjikan, namun Nanik mengaku sudah bisa puas, sebab bisa untuk menghidupi anaknya yang masih berusia 7 tahun, dan duduk di kelas 1 tingkat Sekolah Dasar (SD) .
“Pendapatan sehari-hari bisa mencapai Rp15 ribu sampai dengan Rp40 ribu mas, tapi  kadang pernah tak ada sama sekali. Kalau rame ya pas lebaran, mencapai 100 ribu sampai 150 ribu,” terangnya.
Sementara itu, Riko Hari Wibowo (22) Suami Nanik Fransiska mengatakan, sebenarnya ia tak tega melihat istrinya melakukan pekerjaan itu, tapi semua ini kemauan dia untuk menopang kehidupan sehari-hari.
“Dulu istri saya sempat dilarang oleh keluarganya, dan akhirnya down. Tetapi saya terus memotivasi dia untuk jadi orang sukses, dan akhirnya ia memutuskan kembali membantu saya seperti biasanya,” jelas pria yang hanya lulusan SMP itu.

Jakarta, Aktual.co — Pelarangan sepeda motor melintasi Bundaran Hotel Indonesia di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, menuai protes dari masyarakat yang menganggap peraturan tersebut dianggap tidak pro rakyat.
Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian mengkalim bahwa aturan untuk sosialisasi Electronic Road Pricing (ERP) tersebut agar masyarakat beralih menggunakan transportasi umum.
“Filosofinya adalah memanage pembatasan kendaraan bermotor, sehingga kita ingin mengalihkan masyarakat menggunakan moda transportasi umum, intinya itu,” kata Wakil Kakorlantas Sam Budigusdian di Auditorium PTIK, Jakarta, Selasa (11/10).
Menurut Sam, dilakukan pembatasan tersebut dikarenakan kapasitas jalan dengan kendaraan yang ada sudah tidak memungkinkan. Pasalnya, lanjut Sam, hingga saat ini belum ada kebijakan pemerintah tentang pembatasan kendaraan bermotor sehingga kemacetan akan terus berlanjut.
“Tidak ada kebijakan pemerintah tentang pembatasan kendaraan bermotor sehingga kemacetan akan terus berlanjut hingga saat ini,” ujarnya.
Terkait keluhan beberapa masyarakat yang merasa dirugikan dengan perubahan rute jalan yang dilalui, Sam berharap masyarakat mendukung upaya yang dilakukan pemerintah ini sehingga tercipta lalu lintas yang lancar.
“Tujuannya menciptakan lalu lintas yang lancar. Bukan untuk diskriminasi, tidak pro wong cilik. Sekarang marilah kita gunakan transportasi umum, syukur-syukur pemerintah membuat jaringan transportasi sampai pusat perumahan,” demikian Sam.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby