Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak swasta, Dharma dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesahatan di Provinsi Banten, Rabu (29/10).
Dharma bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Ratu Atut Choisyah yang merupakan Gubernur Banten nonaktif. “Yang bersangkutan bakal diperiksa sebagai saksi untuk RAC,” kata Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.
Terkait proyek alkes Banten, Atut diduga menerima pemberian hadiah dan melakukan pemerasan. Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan bahwa pengadaan alkes di Banten tidak seusai prosedur dan diduga ada penggelembungan harga perkiraan sementara (HPS). Untuk pengadaan alkes di tingkat provinsi, pengguna anggaran seharusnya kepala dinas kesehatan. Namun, Atut justru mendelegasikannya ke jajaran di bawah kepala dinas.
Zulkarnain juga membenarkan ada dugaan aliran dana ke Atut. Menurut dia, aliran dana itu adalah timbal balik yang diterima Atut dari proses pengadaan yang tak sesuai prosedur itu.
Selain kasus alkes Banten, Atut terjerat kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak. Dia divonis empat tahun penjara dan dinyatakan terbukti bersama-sama menyuap Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada MK.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yang menjadi pimpinan rapat pemilihan pimpinan Komisi IV DPR RI menunjuk Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo sebagai ketua komisi IV DPR RI periode 2014-2019.
Sedangkan wakilnya yakni, Titik Suharto (Golkar), Herman Khaeron (Demokrat) dan Viva Yoga Mauladi (PAN).
“Alhamdulillah, saya dipercaya dan ditunjuk langsung untuk ketuai Komisi IV DPR RI,” kata Edhy, di ruang rapat komisi IV DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/10).
Dia mengatakan, ditunjuk sebagai Ketua Komisi IV DPR RI merupakan bentuk  keinginan mewujudkan kemandirian pangan.
“Tentunya dengan menjadi Ketua Komisi IV, kemandiran pangan yang diharapkan bisa terwujud. Pangan kita harus utuh, bisa dioptimalkan sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menikmatinya. Jangan sampai dinikmati oleh asing. Komisi IV akan jadi  benteng untuk kedaulatan rakyat dalam pangan, kelautan dan kehutanan,” kata dia.
Untuk agenda Komisi IV DPR RI, Edhy menyebut hal yang pertama akan dilakukan adalah mendalami  pekerjaan rumah yang masih tersisi di Komisi IV agar bisa diselesaikan dengan cepat.
“Kita akan panggil pakar, mitra kerja, stakeholder guna membahas apa yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat,” kata dia.
Edhy juga mengaku jika dirinya ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk menjadi Ketua Komisi IV DPR RI.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berjanji akan meninjau ulang produk konstitusi yang tidak sesuai dengan cita-cita pendahulu bangsa. Produk yang dimaksud adalah 122 UU pro asing dan beberapa pasal UUD 45‎ pasca amandemen, seperti 5 ayat Pasal 33.
“Saat ini, ‎masing-masing kementerian masih sibuk penyesuaian diri, pada masih kerja sampai malam. Nah nanti kalau sudah mulai bekerja, maka akan disesuaikan dengan kepentingan bangsa,” kata Ryamizard saat ditemui di Gedung M Yusuf, Kemenhan, Jakarta, (Rabu, 29/10).
Yang penting, sambungnya, dalam bekerja tidak ada ego sektoral. Masih kata Ryamizard, kita harus yakin dengan kabinet.
“Pasal di UUD 45 pasca amandemen yang tidak sesuai dengan rakyat, harus dikembalikan (sesuai cita-cita pendiri bangsa)‎,” tegasnya.
Proses pengkajian ulang juga dilakukan dengan menggandeng pihak-pihak yang kalah dalam pilpres, kubu Prabowo Subianto.
“Saya sendiri hubungannya dengan Prabowo baik. Kita masih berkomunikasi dengan dengan baik, bahkan dia (Prabowo) sempat menyampaikan selamat ke saya (saat jadi Menhan),” Ryamizard melanjutkan.‎Lalu kapan targetnya?‎ “Saya tidak mau bicara muluk, tapi secepat mungkin,” tegasnya.

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Fasilitas Dana Perimbangan Ditjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri Elvius Dailami, Rabu (29/10).
Elvius bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto yang merupakan bekas penabat pembuat komitmen dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik yang merugikan keuangan negara senilai Rp 6 triliun.
“Yang bersangkutan bakal dimintai keterangan sebagai saksi,” kata Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.
Selain Elvius, KPK juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap bekas Ditjen Dukcapil Kemendagri, Suparmanto. Dia juga bakal dimintai keterangan sabagai saksi atas kasus tersebut.
Kemarin, lembaga tersebut baru saja melakukan penggeledahan 3 rumah di 2 lokasi yang berbeda, penyidik melakukan penggeledah 2 rumah di Kota Wisata, Cibubur dan 1 rumah di Citayam, Bogor.
Hingga saat ini, kasus e KTP ini baru menjerat satu tersangka, yakni Sugiharto yang menduduki posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proyek e KTP ini menggunakan anggaran negara sebesar Rp 6 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pimpinan rapat pemilihan pimpinan Komisi II DPR RI, Fadli Zon menskorsing rapat selama 10 menit.
Hal itu dilakukan Fadli lantaran menunggu anggota dewan fraksi partai lainnya yang belum datang.
“Menunggu yang lain sidang kita skors selama 10 menit,” kata Fadli, di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/10).
Menurut Fadli, berdasarkan hasil laporan dari sekretriat komunikasi II, dari daftar hadir yang ditanda tangani ada sebanyak 28 anggota.
“Menurut laporan dari sekrtariat komunikasi II telah dihadiri dan ditanda tangangi oleh 28 anggota, dari total 52 anggota komisi II,” kata dia.
Akan tetapi, nama-nama anggota PPP yang sudah tercantum di daftar absensi‎ belum hadir. Mereka adalah Fadly Nursal, Amirul Tamim, dan Kasriyah.‎‎‎Jika lima fraksi KMP plus PPP hadir, maka syarat 50 persen fraksi plus satu fraksi terpenuhi dan rapat bisa dimulai.‎

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang