Jakarta, Aktual.co — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra mengatakan bahwa bicara Direktur Utama (Dirut) Pertamina, bicara soal strategi kedepan dari perusahaan BUMN yang mengelola permigasan Indonesia itu.
Sehingga, perlu orang yang tepat untuk menjabat posisi orang nomor satu di Pertamina itu.
“Pertamina strateginya, yaitu menyangkut bagaimana meningkatkan cadangan dan lifting migas. Kalau begitu harusnya yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bicara soal teknis, aspek dari segi upstream,” kata dia, usai menjadi pembicara dalam acara diskusi, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, Senin (10/11).
Sehingga, bila merujuk harus memilih orang yang pas, sambung dia, haruslah orang yang memahami sektor migas, bukan orang berlatar belakang keuangan apalagi Telkom.
“Kita berharap orang yang cocok dari segi bacground itu adalah orang-orang yang memahami sektor hulunya migas,” tandas dia.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno membenarkan nama Rinaldi Firmansyah masuk ke dalam bursa kandidat Dirut Pertamina. Dikatakannya bahwa nama-nama yang masuk nominasi nantinya akan di analisa.
“Semuanya (calon) nanti dianalisa,” kata Rini saat ditemui basement gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik Indostrategi Reseach and Consulting Andar Nubowo mengatakan, sebaiknya Aburizal Bakrie legawa  menanggalkan jabatan ketua umum dalam Musyawarah Nasional ke IX Golkar yang segera digelar.
“Pak lcal diharapkan legawa menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada kader lain, terutama kader muda,” kata Andar, Senin (10/11).
Menurut Andar, prestasi Ical pada pemilu legislatif dan pilpres kurang maksimal. Golkar dipandang membutuhkan regenerasi kepemimpinan.
Dia menyampaikan bahwa Golkar selama ini dikenal tidak pernah punya pengalaman kekurangan kader dari masa ke masa.
Oleh karena itu, dibutuhkan sikap kenegarawanan Ical untuk membesarkan partainya di masa mendatang, tanpa mengulang cerita kekalahan dalam pemilu mendatang dengan mempersilahkan kader lain memimpin Golkar.
Apabila Ical bersikeras mengambil mandat ketua umum Golkar untuk kedua kalinya, maka hal ini justru bertolak belakang dengan arus dan tuntutan jaman atas regenerasi kepemimpinan.
“Jika dipaksakan takdir buruk Golkar pada 2014 ini akan terulang, dan bahkan bisa semakin buruk pada 2019 nanti,” kata Andar.
Pemilihan ketua umum Golkar periode selanjutnya akan dilakukan dalam Munas IX Golkar yang waktu penyelenggaraannya akan ditetapkan dalam Rapimnas Golkar bulan ini.
Sejauh ini terdapat sejumlah suara yang menginginkan Ical agar tidak melanjutkan kepemimpinannya periode mendatang, karena dianggap gagal membawa Golkar jaya dalam Pemilu 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tersangka kasus dugaan menghalangi dan merintangi persidangan serta memberikan keterangan tidak benar, Muhtar Ependy mengaku, kasusnya memasuki tahap ke dua (P21).
Hal tersebut diakui orang dekat bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, ketika usai merampungkan pemeriksaan di gedung KPK, Senin (10/11). “Alhamdulillah hari ini P21. Kasus saya mudah-mudahan cepet beres ya,” kata dia.
Dia pun mengaku, sidang perkaranya bakal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. “Iya betul. Kira-kira bulan Desember lah ya,” kata dia.
Muhtar pun memastikan akan membeberkan atau bantahnya perihal tudingan kepadanya soal memberikan keterangan tidak benar di persidangan. “Yang jelas nanti kita akan buktikan, di persidangan kita buktikan siapa yang berkata bohong siapa yang berkata benar,” kata dia.
KPK menetapkan Muhtar sebagai tersangka pada 18 Juli 2014 karena diduga merintangi pemeriksaan perkara korupsi dan sengaja memberi keterangan tidak benar. Kasus yang menimpanya merupakan pengembangan dari kasus suap terhadap bekas ketua MK Akil Mochtar, rekan dekat Muhtar yang telah divonis hukuman penjara seumur hidup.‬
‪Saat bersaksi dalam persidangan Akil, Muhtar mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Muhtar mengatakan kepada hakim bahwa semua keterangan dalam BAP disampaikannya kepada tim penyidik KPK dalam kondisi tertekan dan terancam.‬
‪Muhtar mengaku mendapatkan ancaman dan teror dari beberapa calon kepala daerah serta sejumlah pihak lainnya karena ia disangka makelar oleh para kepala daerah tersebut dalam pengurusan sengketa pilkada di MK.‬
Atas perbuatannya, Muhtar kini disangka melanggar pasal 21 Undang-undang No 31/1999 jo sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001. Pas itu mengatur tentang setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.‬
‪Muhtar juga diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan di pengadilan Tipikor. Oleh karena itu ia disangka melanggar pasal 22 jo pasal 35 ayat 1 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.‬ 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby