Jakarta, Aktual.co —Untuk mengatasi banjir yang biasa terjadi selama musim penghujan di Ibukota Jakarta, rencananya Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane akan memperbaiki dan memelihara 140 situ atau telaga yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane T Iskandar bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan dan pemeliharan terhadap 140 situ dari 183 situ yang tersebar di Jabodetabek.  
“Sudah mulai,” katanya kepada wartawan, Senin (10/11).
Dikatakan Iskandar dari jumlah 140 situ tersebut, pihaknya akan merampungkan 43 lainnya yang kurang akan diselesaikan pada tahapan selanjutnya. Untuk situ yang telah dikerjakan, kata Iskandar seperti di Lebak Wangi, Bogor dan Cimanggis, Depok.
“Sementara situ yang akan dikerjakan dalam waktu dekat adalah Sasak di Pamulang dan Parigi, Tangerang Selatan,” tambahnya.
Menurut Iskandar, penataan dan pemeliharaan situ di Jabodetabek tergolong sulit karena merupakan wilayah pemukiman.
BBWS Ciliwung-Cisadane bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan perluasan dan antara lain telah mendapat perluasan sebanyak satu hektar selama satu bulan di daerah Pamulang.
Ia berharap dapat mengembalikan 70 hingga 80 persen dari luas situ yang ada.
Menurut Iskandar, tidak mungkin mendapatkan daerah sepadan situ sebanyak 50 meter dari tinggi muka air yang pernah terjadi, seperti yang ada di Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2011. “20 meter kami batasi sebagai daerah sepadan situ,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso menyatakan jumlah pegawai honorer di lingkungan instansinya itu berjumlah 2.500 orang.
“Jumlah honorer sebanyak 2.500 orang dari total personil saat ini berjumlah 6.000 orang,” katanya di Jakarta, Senin (10/11).
Ia menjelaskan seluruh personil yang dimiliki Satpol PP DKI Jakarta tersebut siap untuk melaksanakan pengamanan diberbagai kantor pemerintahan, khususnya untuk pengamanan unjuk rasa dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
“Artinya, Satpol PP selalu berjaga-jaga 24 jam dan jika dibutuhkan siap bergerak ke lokasi pengamanan, seperti ujuk rasa yang dilakukan di depan Bali Kota,” katanya.
Ia mengatakan personil Satpol PP honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima gaji sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) yang telah ditetapkan provinsi setempat sebesar Rp2,4 juta pada tahun 2014.
“Upah yang mereka terima pada tahun 2014 sesuai dengan UMP yang ditetapkan pemerintah provinsi pada tahun itu,” katanya.
Selain melakukan pengamanan, pihaknya juga akan terus melakukan penertiban untuk bangunan liar di kawasan bantaran sungai dan pedagang kaki lima yang menyalahi aturan.
Ia menambahkan anggotanya juga telah terlatih untuk ikut menangani bencana banjir, jika sewaktu-waktu dapat melanda Jakarta pada saat tingginya intensitas hujan.
“Personil kami telah terlatih dan siap berkontribusi untuk penanganan bencana. Memang kita tidak berharap bencana itu datang, tapi anggota terlatih untuk melakukan evakuasi nantinya,” demikian Kukuh.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Banyaknya warga yang membuang sampah ke permukaan kali menyebabkan tumpukan sampah di sepanjang kali menggunung. Dengan begitu aliran sungai pun mengalami hambatan. Untuk itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai dan saluran-saluran pembuangan air.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi kepada wartawan, Senin (10/11).
“Sanksi ini bukan bermaksud sekadar menghukum warga dan membebani warga dengan denda, namun memberi efek jera sehingga mereka nantinya tidak membuang sampah sembarangan,” katanya. 
Dikatakan Sapta kalau setiap warga yang membuang sampah sembarangan di wilayah DKI Jakarta akan mendapatkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Menurut dia, sanksi administratif yang akan diberlakukan kepada warga yang melanggar tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
“Jenis sanksi yang diberikan disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan dan besaran sanksi administratif untuk badan usaha didesain lebih berat dibanding sanksi untuk per orangan,” katanya.
Lebih lanjut Sapta menyebutkan sanksi yang diberikan bagi per orangan yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda administratif dari Rp500 ribu dan untuk badan usaha Rp50 juta.
Pihaknya meyakini dengan adanya sanksi berat tersebut maka akan membuat masyarakat untuk lebih tertib membuat sampah pada tempat yang telah ditetapkan bukan pada tempat yang dilarang.
Ia juga mengatakans aksi berat yang diberlakukan juga akan memberikan efek jera dan akan efektif untuk mengubah prilaku masyarakat di ibu kota Negara Republik Indonesia itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid