Jakarta, Aktual.co — Meski sudah menjabat sebagai menteri, para pembantu Presiden Joko Widodo belum melakukan pelaporan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Hal tersebut dilakukan oleh salah satu menteri di Kabinet Kerja Jokowi, yaitu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, berdasrkan laman LHKPN, Tjahjo melaporkan harta kekayaannya tahun 2001.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengaku akan menyurati seluruh menteri yang telah menjabat di Kabinet Kerja Jokowi. “Itu bisa dicek oleh LHKPN. Pasti akan disurati itu,” kata Busyro di gedung KPK, Senin (27/10).
Dia mengaku, akan memantu kinerja para menteri yang telah dipilih oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan. “Itu sudah dilantik, kerjanya tinggal kita tunggu saja. Mudah-mudahanan on the track. Dan KPK siap membantu dalam aspek pencegahan. Pencegahan berbasis transparansi dan akuntabilitas dan people empowering.”
Diketahui, dari 34 menteri yang telah dipilih oleh Presiden Jokowi untuk mengemban tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, sebagian terdapat belum melaporkan LHKPN. Hal tersebut tertuang dalam laman acch.kpk.go.I’d.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo telah mengumumkan nama-nama menterinya yang akan menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun kedepan. Namun, diduga sebagian nama yang telah resmi diumumkan itu terindikasi kasus korupsi.
Menyoroti hal tersebut Indonesia Corruption Watch (ICW), meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memantau secara ekstra menteri yang diduga terkena cap stabilo oleh lembaga tersebut.
“KPK harus lebih ketat awasi menteri yang dapat nilai kuning dan merah,” kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan ketika dihubungi, Senin (27/10).
Dihubungi terpisah, Peneliti Hukum ICW Donal Fariz mengatakan, KPK perlu untuk mengklarifikasi dan membuka kepada publik mengenai daftar rekam jejak para menteri Jokowi.
Menurut dia, KPK harus menjelaskan berapa orang dari nama-nama menteri tersebut yang punya catatan merah dan kuning atau merah. Donal berpendapat hal ini harus dilakukan KPK agar tidak ada anggapan bahwa semua menteri tersebut seolah-olah sudah lolos dari daftar penelusuran KPK atau sudah dianggap baik oleh KPK.
Dia pun mengatakan, nama menteri yang dapat cap kuning dan merah itu perlu juga diungkap apakah dari 34 menteri itu, sudah semuanya melewati screening atau penelusuran yang dilakukan KPK. “Harus dipastikan juga apakah benar 34 menteri itu sudah melalui screening KPK,” kata dia.
Dia menduga, jangan sampai proses tersebut tidak semua dilakukan KPK. Kemudian dari screening tersebut dilihat pada menteri Jokowi apakah ada yang masuk dalam daftar kuning, dan apakah ada yang masuk dalam daftar merah. “Ini harus diungkap,” kata dia.
Dia mengatakan, dengan diungkapkannya hal ini kepada publik, para menteri tersebut bisa lebih berhati-hati nantinya karena mengetahui bahwa mereka sejak awal dipantau oleh KPK.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Zulkarnain membenarkan bahwa dari 34 Menteri yang dilantik Jokowi, ada Menteri yang bermasalah (bertanda merah dan kuning).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sekitar 30 relawan pendukung Joko Widodo dalam Pilpres kemarin, mengaku kecewa dengan komposisi kabinet kerja yang dibentuk. Pasalnya, para menteri yang ditempatkaan tidak sesuai dengan cita-citaa revolusi mental yang didengungkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Demikian disampaikan para relawan melalui Ketua Komite Naasional Relawan Indonesia, Indro Tjahjono dalam acara pertemuan kilat relawan-relawan pengawal Revolusi Mental, di Jakarta Pusat, Senin (27/10).
“Kami sangat kecewa bahwa kabinet yang disusun merupakan kabinet yang kontra produktif terhadap revolusi mental dan perubahan-perubahan yang dibayangkan oleh relawan yang seharusnya pro rakyat, menteri bersih dan profesional,” ucap dia.
“Namun itu ternyata (menteri) tidak tercermin di kabinet kerja Jokowi,” tambahnya.
Ia juga menuturkan, menteri dari partai politik bukan menteri profesional, selain itu menteri yang terkena tanda merah oleh KPK pun tetap masuk dalam kabinet.
“Menteri seperti Rini Soemarno menteri yang terkena tanda merah oleh KPK. Lalu, adanya menteri mendadak, selundupan yang munculnya satu hingga dua jam sebelum pengumuman. Menteri itu di backing oleh kekuatan-kekuatan modal besar yang ingin menunggangi kabinet ini untuk kepentingan mereka,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh: