5 April 2026
Beranda blog Halaman 42269

Negosiator Kubu KIH: Ada Dua Cara Selesaikan Polemik di DPR

Jakarta, Aktual.co — Politikus PDIP yang juga negosiator dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung mengatakan, ada dua cara untuk menyelesaikan polemik yang terjadi di parlemen antara KIH dan KMP.
“Pertama, dilakukan perubahan UU MD3, cara kedua mengubah peraturan tentang Tata Tertib DPR. Pokok permasalahannya adalah keterwakilan anggota dewan di AKD dan badan,” kata Pramono disela-sela kunjungannya ke DPR RI bersama Bendahara umum PDIP, Olly Dondokambey untuk bertemu dengan pimpinan DPR.
Dirinya mengatakan, dari proses panjang kedua pihak saling menghargai dan tidak direndahkan. Suara di parlemen secara perlahan bisa diturunkan. 
Menurut dia, yang menjadi pemicu terjadinya polemik di DPR antara kubu KIH dan KMP mengenai keterwakilan anggota dewan di tiap alat kelengkapan dewan dan badan.
Dia pun memastikan tidak ada pemekaran AKD dan badan termasuk perubahan pimpinan AKD dan badan yang sudah terpilih tidak akan diubah lagi. Tapi yang akan diubah penambahan jumlah pimpinan di AKD dan badan.
“Tidak ada penambahan komisi yang ada adalah penambahan wakil alat kelengkapan dewan. Ini enggak ada kocok ulang,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Microsoft Office di Android Bakal Hadir Secara Gratis

Jakarta, Aktual.co — Aplikasi yang kita sering temui di dunia kerja, Microsot sekarang sudah merilis Microsoft Office-nya yang legendaris kepada dua kompetitornya, iOS dan Android. Yang lebih menggembirakan lagi, aplikasi “wajib punya” ini akan hadir secara gratis. 
Karena sekarang maraknya bermunculan ponsel Android Smartphone dan iOS. Banyak pengguna yang menginginkan aplikasi Office dari Microsoft yang memang lebih familiar di kalangan pecinta Windows. Namun pihak Microsoft masih belum mau mengeluarkannya karena perhitungan keuntungan.
Langkah yang diambil Microsoft ini terbilang sangat berani. Bagaimana tidak, keuntungan dari penjualan satu paket Office tersebut berkontribusi terhadap sekitar satu per tiga keuntungan total Microsoft. Jika Microsoft merilisnya secara gratis, berarti keuntungan Microsoft untuk aplikasi Office mobile-nya menjadi nol alias tanpa laba. 
Bahkan pengguna iPad masih memandang sebelah mata berita ini, mengingat pada awal tahun 2014 ini Microsoft juga sempat merilis aplikasi Office untuk iPad. Meski dapat di install secara gratis, namun ternyata pengguna iPad harus membayar ketika ingin membuat dokumen baru. Banyak pihak yang berspekulasi bahwa Microsoft telah merencanakan sesuatu dari perilisan Office gratisan ini.
Tetapi pihak Microsoft memastikan bahwa aplikasi Office kali ini benar-benar akan gratis diberikan kepada pengguna Android dan iOS. Kini membuat dokumen dan mencetaknya bisa dilakukan tanpa harus membayar sepeser pun. Dikutip dari informasi spesial, Senin (10/11).

Demo GMJ, Transjakarta Tutup Layanan Koridor Satu

Jakarta, Aktual.co —Transjakarta koridor 1 yang melayani rute Kota sampai Blok M sekitar pukul 10.00 WIB ditutup untuk batas waktu yang belum ditentukan. 
Penutupan dilakukan menyusul adanya demonstrasi dari massa Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang menuntut pelengseran Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 
Dituturkan salah seorang petugas Transjakarta di Halte Harmoni, semua rute dari arah Kota yang menuju Blok M hanya melayani sampai halte Harmoni.
“Ngga bisa lewat mbak macet parah, di HI lagi ada demo,” ujar petugas Transjakarta yang tidak mau ditulis namanya di Halte Harmoni Jakarta, Senin (10/11).
Lebih lanjut petugas tersebut mengatakan bahwa selain Transjakarta ternyata angkutan lain pun mengalami hal yang sama, tidak bisa menuju arah Blok M.
“Angkutan umum yang lain juga ngga bisa lewat, cari rute lain aja,” pungkasnya.
Untuk diketahui sampai saat ini tidak ada bus Transjakarta yang melewati Halte Monas sampai Halte Karet. Bagi pengguna Transjakarya yang ingin menuju arah Blok M bisa melalui rute busway koridor 9A naik dari Hale Harmoni tujuan Grogol, turun di Halte Semanggi dan pindah ke Halte Bendungan Hilir, dan bisa melanjutkan ke arah Blok M.

Artikel ini ditulis oleh:

Habib Rizieq Desak DPRD Gunakan Perpu SBY Lengserkan Ahok

Jakarta, Aktual.co —Ketua Umum Front Pembela Islam Habib Rizieq Sihab meminta DPRD DKI Jakarta untuk menggunakan Perpu no 1 tahun 2014 untuk digunakan sebagai landasan melengserkan Plt Gubernur DKI Basuki Thaja Purnama (Ahok) dari jabatannya.
Menurut tafsiran Habib Rizieq, dalam Perpu yang ditandatangani mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu di Pasal 173 sudah jelas disampaikan bahwa Ahok tidak bisa serta-merta menjadi Gubernur DKI definitif. 
Dan yang kedua, di Pasal 174 di mana menurutnya sudah jelas diatur bahwa bila gubernur yang berhenti dengan sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, maka Gubernur itu dipilih kembali lewat DPRD DKI Jakarta.
“Saya rasa orang awam juga tau, gak usah nunggu tafsiran dari Mahkamah Agung, DPRD harus segera menggunakan Perpu yang ditandatangani oleh SBY itu, orang awam juga tau jangan dilantik Ahok,” kata Habib Rizieq, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (10/11).
Dia meminta fraksi-fraksi di DPRD DKI yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) untuk segera melakun konfrensi pers meluruskan pernyataan Mendagri yang akan segera melakukan pelantikan Ahok pada tanggal 18 november 2014. 
Kata dia, kalau pelantikan itu jadi dilakukan maka akan terjadi konflik besar di DKI Jakarta.
“KMP harus segera konfrensi pers tidak ada pelantikan tanggal 18, kalau mendagri melakukan arogansi kewenangan jangan salahkan masyarakat Jakarta melakukan arogansi penolakan, jangan sampe nanti ahok dilantik tanggal 18 itu,malah dimulai bakar-bakaran sama masyarakat.”
Saat ini dua orang Wakil Ketua DPRD yakni M taufiq dari Gerindra dan Abraham Lunggana dari PPP telah turun ke lokasi unjukrasa untuk menyampaikan orasinya. Kepada massa GMJ, mereka menyampaikan bahwa sikap KMP sejalan dengan tuntutan GMJ. 

Artikel ini ditulis oleh:

Dua Tahun ke Depan, Transjakarta Target Tambah 850 Armada

Jakarta, Aktual.co —PT Transjakarta akan menambah armada bis Transjakarta sebanyak 850 unit dalam dua tahun ke depan. 
Untuk bulan ini, mereka sudah mencicil dengan melakukan lelang untuk 20 unit bis baru.
“Bulan ini kami akan mengadakan pelelangan untuk 20 unit. Jadi awal tahun diharapkan sudah ada,” ujar Direktur Utama PT Transjakarta, Kosasih, di Jakarta, Senin (10/11).
Kosasih mengatakan, untuk mencapai target 850 bis Transjakarta dalam waktu dua tahun, maka akan dilakukan dua cara. Yaitu dengan membeli sendiri dan melakukan lelang melalui operator.
Sebelumnya, target bis yang dicapai adalah 1289 bis pada tahun 2018. Namun, Kosasih memilih untuk ‘menggenjot’ pengadaan sekitar 70 persennya di tahun 2017 karena pada 2018 Jakarta akan disibukkan dengan acara Asian Games.
Adapaun mengapa pihaknya memilih cara lelang untuk pengadaan bis, dijelaskan Kosasih, supaya memudahkan pencapaian target dan sekaligus dapat menentukan harga pembelian bis baru tersebut.
“Kita sendiri bisa beli, tapi kalau sudah lelang, dapet harga lelang, saya bisa menggunakan patokan harga yang sama untuk seluruh operator menyediakan ke kita di harga itu. Lelang itu tujuannya agar menentukan harga patokan untuk operator,” ujarnya.
Selain pengadaan bus yang akan dimaksimalkan, PT Transjakarta juga akan berkonsentrasi pada proyek redesign halte bis Transjakarta yang dirasa ukurannya terlalu kecil.
“Target paling dekat, pengadaan bus dengan jumlah banyak dengan standar internasional. Kedua, perbaikan design seluruh koridor terutama di halte yang sifatnya utama dan halte-halte yang berukuran kecil jadi seperti yang di Karet dan Bundaran Senayan, supaya antrian lebih enak, dan ada untuk pendukung fasilitas untuk penyandang disabilitas,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Lewat Mendagri, KPK Minta Pejabat Eselon dan DPRD Lapor LHKPN

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo, agar memberikan himbauan kepada pejabat eselon 1 dan 2 serta anggota DPRD untuk melaporkan harta kekayaan ke KPK.
Demikian disampaikan Tjahyo, usai menjalai pertemuan dengan pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakrta, Senin (10/11).
“KPK minta eselon 1, 2, DPRD, kepala daerah rutin menyampaikan harta kekayaan,” ujar Tjahjo.
“Mekanisme pelaporan keuangan di tingkat kelurahan dan kecamatan di buat simple. Yang penting ada laporan pertanggung jawabannya setiap anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat ataupun daerah,” lanjutnya.
Mengenai baru ada 5 menteri yang melapor LHKPN ke KPK, Tjahjo merasa itu bukan masalah karena batas waktu pelaporan masih lama.
“Kan dua bulan. Kan sekarang masih 2 minggu. Itu aja. Nggak ada masalah,” jawab Tjahjo santai.
Diketahui dalam kabinet kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla, baru 5 menteri yang melapor LHKPN ke KPK. Yakni, Menpan-RB Yuddy Chrisnandi, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nilla F. Moeloek, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan hari ini Tjahjo Kumolo.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain