Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
30 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 42287

Pembentukan Komisi Terkatung, Anggota Dewan Ancam Mogok Massal

Jakarta, Aktual.co —Masih terkatung-katungnya penyusunan alat kelengkapan dewan untuk komisi di DPRD DKI, berbuntut kekecewaan dari para anggota dewan di Kebon Sirih.
Sejumlah anggota dewan mulai menunjukan tanda-tanda mosi tidak percaya dengan pimpinan dewan. Bahkan, tersiar kabar para anggota dewan mengancam akan mogok kerja secara massal.
“Saya denger ada rencana temen-temen anggota dewan untuk tidak masuk kerja bersama-sama. Katanya hal itu dilakukan sebagai ungkapan protes terhadap pimpinan dewan yang belum kelar juga membentuk susunan komisi,” kata Ketua  Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus, di DPRD DKI Jakarta, Senin (27/10).
Meski mengaku sudah mendengar kabar itu, namun Bestari mengaku tak tahu kapan persisnya mogok kerja para anggota dewan bakal dilakukan. 
Bestari sendiri menilai wajar kalau para anggota DPRD merasa marah dan kesal dengan belum terbentuknya susunan komisi sampai saat ini. 
“Sebab dengan belum terbentuknya komisi kerjaan apa yang harus dilakukan. Masuk kantor pun tidak ada kerjaan. Saya kira itu yang mendasari temen-temen untuk bolos massal,” ujarnya.
Dia sendiri mengaku kalau dirinya dan teman-teman sesama anggota DPRD merasa malu dengan konsituen dan warga Jakarta. 
Karena sejak dilantik Agustus lalu, para anggota dewan hanya memakan gaji buta saja tanpa memulai kerja lantaran terkatung-katungnya pembentukan komisi. 
“‘Karena itu tadi, kelengkapan dewan yang merupakan bagian dari tupoksi kami dalam melangkah kerja belum terbentuk juga. Salah satunya terkait soal pembentukan susunan komisi yang belum kelar juga.”

Artikel ini ditulis oleh:

Disebut Diendorse Soemarno Inc, Menteri ESDM: Itu Hak Prerogratif Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Dipilihnya Sudirman Said sebagai Menteri ESDM menuai berbagai komentar negatif dari sejumlah kalangan pengamat. Banyak yang menyebut Sudirman merupakan sosok yang berpaham Neoliberal dan merupakan hasil endorse dari Soemarno bersaudara maupun Arifin Panigoro.

“Saya punya banyak teman, saya kenal Ari Soemarno dan Arifin Panigoro. Namun saya diangkat menjadi Menteri atas hak prerogratif Presiden Jokowi. Terkait dengan Jokowi di endorse siapa, saya tidak tahu. Itu hak Jokowi mencari tahu,” ujar Menteri ESDM, Sudirman Said kepada Aktual di Jakarta, Senin (27/10).

Menanggapi wacana tersebut, dirinya mengajak orang yang telah menyampaikan hal-hal negatif tentang dirinya untuk lebih mengenal dirinya dan berdiskusi bersama.

“Suruh lebih kenal saya dulu. Let’s speak, let’s talk. Setelah mengenal saya pasti mereka akan jatuh cinta kepada saya. Jangan berhalusinasilah,” katanya.

Seperti diketahui, ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengatakan bahwa ketika Rini Soemarno Menteri BUMN di Hilir Migas, Ari Soemarno Kandidat Kuat Komisaris Utama Pertamina dan penjaga kebijakan di pegang Sudirman Said kaki tangan Ari Soemarno memegang Hulu Migas di ESDM, maka Network Soemarno lengkap untuk menguasai Jokowi, mengambil alih dari Megawati.

“Jikalau Jokowi tetap memaksakan Rini Soemarno menjadi menteri BUMN, dan Sudirman Said menjadi menteri ESDM maka Soemarno INC bakal menguasai sektor migas hulu hingga hilir,” ujar Peneliti dari IGJ, Salamuddin Daeng.

Senada dengan hal tersebut, Direktur IGJ Hendrajit mengatakan Rini Soemarno, Sudirman Said, Anis Baswedan, Komarudin Hidayat di endorse Arifin Panigoro. Sedangkan Ari Soemarno merupakan Kakak Kandung Rini Soemarno. Disini terlihat kuatnya intervensi keluarga Soemarno, bahkan Ibu Megawati pun suaranya kalah.

“Sudah Pas, Rini Soemarno Menteri BUMN di Hilir Migas, Ari Soemarno Kandidat Kuat Komisaris Utama Pertamina, sedangkan penjaga kebijakan di pegang Sudirman Said kaki tangan Ari Soemarno di ESDM,” tambahnya.

Dipasangnya Rini dan Said juga berdampak pada pengamanan bisnis migas Medco Arifin Panigoro.

“Lengkap sudah Network Soemarno dan Arifin Panigoro menguasai Jokowi, mengambil alih dari Megawati-PDIP, Selamat Datang Mafia Migas Baru, era Kabinet Trisakti,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Rini Soemarno Programkan Tol Laut dan Transportasi Publik

Jakarta, Aktual.co — Menteri BUMN yang baru Rini Soemarno hari ini mendatangi kantor BUMN, Jakarta. Dirinya mengatakan akan merealisasikan tol laut dan meningkatkan pelayanan publik, terutama kereta api.

“Tadi di rapat kabinet Pak Presiden mengarahkan untuk setiap menteri membuat program yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat,” ujar Rini di Jakarta, Senin (27/10).

Beberapa program yang akan ia jalankan antara lain tol laut, membangun pelabuhan-pelabuhan, meningkatkan layanan publik, pelindo 1234, meningkatkan layanan transportasi publik terutama kereta api.

Seperti diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru saja dilantik Rini Soemarno hari ini mengunjungi kantor BUMN. Kehadiran Rini di BUMN sekedar perkenalan dengan Deputi dan berlangsung secara tertutup. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.

“Tadi hanya perkenalan saya dengan beberapa Deputi saja dan membahas sedikit mengenai pengganti Menteri Dirut BUMN. Tapi nanti diadakan pertemuan luar biasa lagi,” ujar Rini.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

PPP Minta KPK Buka Nama-nama yang Distabilo Merah

Jakarta, Aktual.co — Polemik soal kabinet Joko Widodo terus berkembang. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka sejumlah nama menteri yang terindikasi mendapat tanda merah.
“Harus dibuka KPK siapa diberikan tanda kuning dan merah. Saya kira KPK terbuka, bisa ditanya. Kalau benar ada yang ditandai tapi tetap menjadi menteri, ya tanya ke pak Jokowi alasannya apa,” kata Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah kepada wartawan, di Gedung DPP PPP, di Jakarta Pusat, Senin (27/10).
Menurut dia, sejauh ini tidak ada pernyataan resmi KPK terkait siapa saja nama kandidat menteri yang sempat ditandai. Akan tetapi, bila dari sejumlah menteri yang telah dilantik Presiden Jokowi ada nama-nama bermasalah itu, maka harus Jokowi harus menerima risiko.
“Kita kan tidak tahu rekomendasi KPK, tapi kalau Pak Jokowi tidak ikut saran KPK, maka risiko apapun harus dihadapi, karena jika ada KKN di kabinet maka pasti ditindaklanjuti KPK,” tandasnya.
Seperti sempat diberitakan, Presiden Jokowi menyerahkan nama-nama kandidat menterinya ke KPK dan PPATK untuk dinilai rekam jejaknya dan ditandai bagi nama yang dianggap bermasalah. Jokowi akhirnya mengumumkan jajaran menterinya pada Minggu (26/10), di istana.
Pun demikian, belum diketahui pasti apakah dari sejumlah nama menteri Jokowi yang telah diumumkan itu ada yang sebelumnya ditandai oleh KPK dan PPATK atau tidak.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

PPP Yakin Dapat Jatah Ketua Komisi V

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah mengatakan jika mengklaim partainya menjabat jatah pimpinan Ketua Komisi V DPR. Bukan hanya itu, PPP juga diyakini bakal mendapat sejumlah kursi wakil ketua komisi serta badan kelengkapan di parlemen.
“Ada-lah, diantaranya Ketua Komisi V. Kalau wakil ketua komisi kita banyak. Pimpinan badan juga ada, semua badan PPP dapat,” kata dia, di sela-sela acara konferensi pers, di Gedung DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (27/10).
Keyakinan itu, sambungnya, karena sudah ada kesepakatan dan komunikasi yang dilakukan antar ketua umum partai, selaku presidium.
“Kan disana sudah ada presidiumnya. Saya yakin kalau memang (ditakdirkan) jadi ya jadi. Jokowi saja jadi presiden ya jadi, sehingga tidak usah ‘ngotot’, Insya Allah dapat, yakin,” ujar dia.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa PPP bersama sejumlah partai koalisi Jokowi memang belum menyetorkan daftar pembagian nama anggota di parlemen untuk komisi-komisi. Namun hal itu menurutnya akan segera dilakukan.
“Besok kan paripurna, jadi tidak ada alasan untuk tidak menyetorkan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Rini Enggan Komentar Ketika Ditanya ‘Red Notice’ KPK

Jakarta, Aktual.co —  Menteri BUMN yang baru Rini Soemarno hari ini mendatangi kantor BUMN, Jakarta. Kedatangannya ke BUMN terkait perkenalan dengan deputi dan membahas program kelanjutan Dahlan Iskan.

Terkait dengan dugaan Red Notice yang diberikan KPK, Aktual berusaha untuk mengkonfirmasi Rini Soemarno.

“Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan wacana Red Notice yang diberikan KPK?,” ujar wartawan Aktual di Jakarta, Senin (27/10).

Namun, Rini hanya diam dan enggan menjawab. Dirinya lebih memilih menjawab pertanyaan lain dari wartawan.

Seperti diketahui, Peneliti ekonomi politik Global Future Institute (GFI) Hendrajit, mengatakan mundurnya pengumuman kabinet Jokowi itu lebih disebabkan oleh ‘ruwet-nya’ perseteruan internal terkait nama-nama menteri.

“Ruwetnya perseteruan di sisi internal kubu Jokowi yang menjadi penyebab mundurnya pengumuman di Tanjung Priuk itu,” kata Hendrajit.

Nama Rini Soemarno sejak awal akan diplot sebagai Menteri BUMN, dan seiring itu, KPK justru memberi ‘stabilo merah’ kepada nama mantan Menteri Perindustrian tersebut.

“Masalahnya yaitu KPK memberi stabilo merah Rini Soemarno. Tapi dilain sisi, Megawati akan all out untuk memplot nama Rini sebagai Menteri BUMN. Kemudian juga informasi nama Rini pun diminta Bakrie diplot sebagai menteri,” terangnya.

Dalam kabar tersebut, lanjut Hendrajit, adanya deal antara Bakrie dan Jokowi untuk nama Rini Soemarno jadi Menteri BUMN.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

1...42,28642,28742,288...43,131Halaman 42,287 dari 43,131

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya