Jakarta, Aktual.co —Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memantapkan sikapnya untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI) jika aksi demo yang mereka lakukan hari ini di Balaikota dan DPRD DKI berujung pada tindakan anarkis.
“Jelas pesan saya. Saya siapkan surat kalau (FPI) macam-macam di Jakarta. Kita mau kasih surat ke Kemenkumham untuk bubarkan FPI, itu jelas,” ujar Ahok di Jakarta, Senin (10/11).
Alasan dia untuk melayangkan surat ke Kemenkumham karena ia merasa Kemendagri tidak menyambut baik atas sikapnya untuk segera menindak FPI.
“Tergantung dia (Mendagri), gue kan udah nantang. Tunggu kita ke Menkumham mau buat surat ke pengadilan. Ini aku minta kerja cepet sama Pak Sekda, supaya siapkan surat untuk segera saya tandatangan,” ujarnya.
Ahok menegaskan akan memberikan surat kepada Menkumham pada minggu ini untuk menindak organisasi tersebut.
“Minggu ini, kalau bisa hari ini. Kalau keburu. Mau siapkan surat kepda Menkumham, rekomendasi kepada pengadilan negeri untuk membubarkan. Jelas sikap kita, FPI gak boleh ada di bumi Indonesia karena melanggar konstitusi, melanggar UUD 1945, melanggar Pancasila. Kalau menolak saya hanya karena alasan agama kemudian sebarkan fitnah macam-macam maka gak layak FPI ada di Indonesia,” ujarnya.
Ahok juga tetap tidak terpengaruh terhadap sikap FPI yang menuntut dirinya mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Tuntut ya tuntut aja, asal gak anarkis. Kalau mau tuntut, jaman demokrasi ya bebas aja. Semua orang boleh ngomong apa aja kok. Saya gak terganggu, cuek aja,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Gerakan Masyarakat Jakarta meminta fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di DPRD DKI untuk tidak mengalah begitu saja dengan tafsiran Perpu no 1 tahun 2014 versi Mendagri Tjahjo Kumolo yang meminta pelantikan Plt Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilakukan pada 18 November 2014.
Dikatakan penasehat GMJ, Habib Rizieq, apa yang dilakukan Mendagri bisa dibilang sebagai bentuk arogansi kekuasaan.
Tak hanya itu, dia juga mengingatkan kalau Ahok tetap dilantik pada 18 November nanti, maka bukan tidak mungkin akan terjadi gesekan di masyarakat Jakarta.
“Jangan sampai mendagri menggunakan arogansi kekuasaan. Kalau begitu nanti masyarakat di bawah akan menggunakan arogansi kedaulatan,yang akan menimbulkan hal – hal yang tidak kita inginkan. Kami minta dengan sangat KMP tidak menerima pelantikan, dan kami dukung KMP kalau melantik Gubernur tandingan, sampai ada rekonsiliasi yang jelas dimana Ahok tidak diterima,” tegasnya, di DPRD DKI, Jalan kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (10/11).
Lebih lanjut Rizieq menjelaskan andaikata Ahok dilantik dengan arogansi kekuasaan Mendagri, maka KMP berhak melakukan hak angket dan hak Interplasi. Karena apa yang disampaikan GMJ ini sesuai konstisional.
Dia pun mewanti-wanti apabila terjadi pelantikan dengan sepihak berdasarkan arogansi kekuasaan dari Kemendagri maka GMJ tidak bisa menjamin apabila DKI Jakarta tidak kondusif.
“Kami tidak main-main makin hari makin serius. Jangan sampai mereka marah. Suasana kondusif sangat berpengaruh. Kita tidak mau nanti Ahok dilantik masyarakat di bawah melakukan arogansi kedaulatan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, surat yang dilayangkan Mendagri Tjahjo Kumolo pada 28 Oktober lalu agar DPRD DKI segera melantik Ahok jadi Gubernur DKI definitif dianggap gegabah dalam menafsirkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (perpu) no 1 tahun 2014.
Di mana Rizieq menilai Tjahjo gegabah menafsirkan Perpu no 1 tahun 2014 dengan menggunakan Pasal 203 yang menjelaskan apabila terjadi kekosongan gubernur maka wakil gubernur mengisi jabatannya sesuai UU 32.
“Sedangkan Gubernur Jokowi diangkat dengan Undang-Undang 29 tahun 2007. Jadi jangan menafsirkan secara sepihak, tidak boleh ada pejabat publik menafsirkan perundang-undangan untuk mementingkan politik sepihak,” ujarnya.
Dengan memaksakan tafsiran atas Perpu tersebut untuk memerintahkan pelantikan Ahok segera dilakukan, Rizieq menilai Mendagri telah melakukan arogansi kekuasaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kementerian Dalam Negeri dianggap terlalu tergesa-gesa menyatakan pelantikan Plt Gubernur Basuki Thaja Purnama (Ahok) dilantik pada 18 November nanti.
Disampaikan penasehat Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) Habib Rizieq Sihab, surat yang dilayangkan Mendagri Tjahjo Kumolo pada 28 Oktober lalu agar DPRD DKI segera melantik Ahok jadi Gubernur DKI definitif itulah yang dianggapnya gegabah dalam menafsirkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (perpu) no 1 tahun 2014.
Di mana Rizieq menilai Tjahjo gegabah menafsirkan Perpu no 1 tahun 2014 dengan menggunakan Pasal 203 yang menjelaskan apabila terjadi kekosongan gubernur maka wakil gubernur mengisi jabatannya sesuai UU 32.
“Sedangkan Gubernur Jokowi diangkat dengan Undang-Undang 29 tahun 2007. Jadi jangan menafsirkan secara sepihak, tidak boleh ada pejabat publik menafsirkan perundang-undangan untuk mementingkan politik sepihak,” ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (10/11).
Dengan memaksakan tafsiran atas Perpu tersebut untuk memerintahkan pelantikan Ahok segera dilakukan, Rizieq menilai Mendagri telah melakukan arogansi kekuasaan.

Artikel ini ditulis oleh: