Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyarankan pengelolaan transportasi massal bus Transjakarta diserahkan kepada swasta agar lebih profesional dan maksimal dalam pelayanan.

“Pemerintah tidak perlu kelola lagi, serahkan kepada swasta, berdasarkan pengalaman yang dikelola swasta lebih baik pelayanannya,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik di Jakarta, Minggu (26/10).

Menurut dia, belajar dari sejumlah insiden yang terjadi selama ini seperti terbakar atau bus rusak lebih banyak dijumpai pada bus yang dikelola oleh pemerintah.

“Oleh sebab itu salah satu upaya memperbaiki pelayanan adalah dengan menyerahkan pengelolaan kepada swasta,” kata dia.

Ia mengatakan jika pengelolaan ke depan dilakukan swasta pemerintah tidak perlu investasi karena cukup memberikan subdisi.

Jika pemerintah fokus mengelola bus harus menyiapkan sarana pendukung lainnya seperti perawatan hingga suku cadang, jika diserahkan pada swasta subsidi tetap sama, kata dia.

Terkait pelayanan yang belum maksimal seperti bus yang kurang layak atau trayek yang terlalu padat sementara jumlah armada kurang harus dilakukan pengaturan ulang, lanjut Taufik.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan untuk memaksimalkan pelayanan Transjakarta, pihaknya akan menerapkan e-ticketing atau sistem tiket elektronik bagi penumpang yang akan rampung pada seluruh koridor akhir 2014.

“Dengan demikian akan lebih praktis dan teratur dan pelayanan dapat lebih dimaksimalkan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pengamat Ibukota DKI Jakarta Amir Hamzah mengatakan penyebab banjir di Jakarta disebabkan bukan hanya tumpukan sampah saja tapi juga dari pengawasan pemerintah daerah Ibukota Jakarta yang terlihat amburadul,

Pasalnya, Peraturan Daerah (Perda) No.3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah tidak dilaksanakan dengan baik.
 
“Secara tidak langsung, Ahok tidak paham tentang Perda No.3 Tahun 2013, sehingga pekerjaan menjadi “bengong”, lalu akibatnya ada dua hal, yang pertama tempat – tempat yang tadinya tidak ada penumpukan sampah menjadi sampah yang menumpuk, yang kedua sampah yang ke TPA ke Bantar Gebang menjadi terlambat, yang tadinya jam 5 subuh sudah diangkut sekarang jadi jam 9 pagi, dan dampaknya menjadi kemacetan di pagi hari,” ujar  Amir saat dihubungi aktual.co,minggu (26/10)

Amir menambahkan, masalah penanggulangan sampah bisa teratasi jika Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten DKI Jakarta bisa konsisten dalam penanganannya.
 
“Pengelolaan kebersihan harus konsisten, mana yang ditangani oleh pemerintah dan mana yang ditangani oleh swasta,” sambung  Amir Hamzah.
 
Selain itu, Amir menilai, Gubernur Pelaksanaan Tugas (PLT) Basuki T Purnama (Ahok) seharusnya menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) .
 
“Kemudian yang harus ditangani oleh Ahok adalah menerbitkan Pergub untuk melaksanakan Perda Nomor. 3 tahun 2013, salah satunya adalah standar untuk kendaraan pengangkutan sampah,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: