Jakarta, Aktual.co — Pascadilantiknya Jokowi menjadi Presiden ke-7 RI, masyarakat menanti siapa menteri yang dipilih dalam kabinet untuk membantu menjalankan program nawa cita dan Tri Sakti. Dalam seleksi menteri, Jokowi meminta rekomendasi KPK, hingga akhirnya muncul istilah raport merah dan kuning.

Mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto hari ini memastikan bahwa susunan kabinet Jokowi-JK sudah 100 persen selesai. Jokowi-JK hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan kabinetnya. Menurutnya Jokowi meminta agar media dan publik tak lagi meributkan soal label merah dan kuning yang diberikan KPK.

“Presiden Jokowi menginginkan spekulasi di media terkait nama-nama yang didapatkan berbendera kuning dan merah dari KPK agar dihentikan,” jelas Andi di Komplek Istana, Jakarta, Sabtu (25/10).

Lebih lanjut dikatakan jika KPK dan PPATK hanya menyerahkan dokumen tersebut ke Presiden Jokowi. Nama-nama itu hanya presiden yang tahu, sedangkan Jokowi tidak pernah mengungkap itu ke media.

“KPK dan PPATK hanya menyerahkan dokumen tersebut ke presiden. Presiden sama sekali tidak pernah mengungkap nama tersebut ke media. Tolong spekulasinya dihentikan, hal itu berkaitan dengan integritas dan masa depan orang tersebut,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka

Jakarta, Aktual.co – Desakan publik terhadap Jokowi-JK agar mengikuti saran KPK untuk tidak memaksakan diri memasukkan calon menteri yang bertanda kuning ataupun tanda merah dalam kabinetnya menuai respon beragam.

‎Sekretaris Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti Fahmi Habsyi menyatakan bahwa tanda kuning atau merah calon menteri dari KPK  merupakan “warning” yang wajib diperhatikan sebagai “bukti sayang” KPK pada Jokowi-Jk karena harapan publik yang besar terhadap kabinet Jokowi-JK tidak pupus di awal pemerintahan.

‎”Tanda Kuning atau tanda Merah kan hanya masalah waktu nasibnya. Sekarang kan tanda kuning kalau ada kasus korupsi nanti muncul menyeretnya kan jadi merah. Ada ratusan kasus korupsi libatkan anggota parlemen dan birokrasi SBY yang bisa menyeret siapapun dikemudian hari,” tutur Fahmi, Sabtu (25/10).

‎Jadi, sambung Fahmi, niat KPK sudah baik untuk mendengar respon publik agar tidak terulang lagi seperti kabinet era SBY dimana menteri mundur atau direshufle di tengah jalan terlibat kasus korupsi.

‎”Kompromi yah boleh-boleh saja dalam proses penyusunan kabinet dan memang tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi rakyat wajib dipuaskan karena itulah yang membuat Jokowi-JK lebih unggul 8 juta suara,” ucapnya.

‎”Tapi kita harus realistis bahwa karakter bangsa kita memang lebih suka menyelesaikan masalah ketika ‘kejedot kepala’  dibanding mencegah masalah sejak awal,” ujarnya.

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Hanura Erik Satrya Wardana memastikan Ketua Umum Hanura Wiranto masuk dalam susunan kabinet pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Erik menyatakan demikian di Jakarta, Sabtu (25/10).
Wiranto santer dikabarkan masuk dalam bursa kabinet, yakni dengan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
“Saya rasa sudah konfirm,” katanya. 
Disampaikan, Wiranto sebelumnya diproyeksikan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) meski partainya sejak awal tidak menyodorkannya kepada Jokowi-JK. Dalam prosesnya, muncul permintaan sejumlah pihak agar Wiranto masuk dalam kabinet. 
Gayung bersambut karena permintaan tersebut menurut Erik sejalan dengan keinginan Jokowi yang juga mantan Walikota Solo. Kesamaan inilah yang kemudian menjadikan mantan Panglima ABRI Wiranto masuk dalam kabinet.
“Pak Wiranto akhirnya menerima dengan pertimbangan untuk kepentingan yang lebih luas,” jelas Erik.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang