Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Hanura Erik Satrya Wardana memastikan Ketua Umum Hanura Wiranto masuk dalam susunan kabinet pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Erik menyatakan demikian di Jakarta, Sabtu (25/10).
Wiranto santer dikabarkan masuk dalam bursa kabinet, yakni dengan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
“Saya rasa sudah konfirm,” katanya. 
Disampaikan, Wiranto sebelumnya diproyeksikan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) meski partainya sejak awal tidak menyodorkannya kepada Jokowi-JK. Dalam prosesnya, muncul permintaan sejumlah pihak agar Wiranto masuk dalam kabinet. 
Gayung bersambut karena permintaan tersebut menurut Erik sejalan dengan keinginan Jokowi yang juga mantan Walikota Solo. Kesamaan inilah yang kemudian menjadikan mantan Panglima ABRI Wiranto masuk dalam kabinet.
“Pak Wiranto akhirnya menerima dengan pertimbangan untuk kepentingan yang lebih luas,” jelas Erik.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengidentifikasi calon menteri bermadzab neoliberal dalam penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. 
Calon tersebut adalah Kuntoro Mangkusubroto, mantan Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Belakangan, santer dikabarkan Kuntoro bakal masuk menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 
“Kalau saya mau identifikasi nama-nama yang beredar, saya lihat yang masuk kategori neolib itu ada. Misalnya yang selalu bertahan adalah Kuntoro Mangkusubroto sebagai calon Menteri ESDM,” kata Misbakhun dalam diskusi ‘Menagih Janji dan Semangat Trisakti Dalam Kabinet Jokowi-JK’, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10).
Menurutnya, keberpihakan Kuntoro terhadap kepentingan asing sangat kentara selama menjabat sebagai Ketua UKP4. Karenanya ia mempertanyakan semangat kedaulatan dibidang energi pada diri Kuntoro sebagaimana agenda Trisakti pada pemerintahan Jokowi. 
Selain Kuntoro, Misbakhun juga menyebut mantan Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebagai agen neoliberal. Ini didasarkan atas kerja Bambang selama menjabat sebagai orang kedua di Kemenkeu dan tidak dapat memaksimalkan penerimaan pajak negara.
“Dia selalu memberikan pajak yang rendah kepada perusahan asing. Sebuah upaya untuk menguntungkan pihak asing dan hobinya selalu mengeluarkan surat utang,” demikian Misbakhun.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo dinilai telah menganaktirikan masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel). Ini menyusul penyusunan kabinet yang diduga tidak mengakomodir keterwakilan masyarakat Kalsel.
“Kita tetap menghargai hak preogratif Pak Jokowi sebagai Presiden RI dalam menentukan kabinetnya. Tetapi Pak Jokowi juga harus pertimbangkan keterwakilan daerah, dalam hal ini dari Kalsel,” kata pengamat politik asal Kalsel Mohammad Effendy ketika dihubungi, Sabtu (25/10).
Disampaikan, Kalsel merupakan daerah dengan sumber daya alam yang melimpah. Potensi ini selama ini dieksplotasi besar-besaran oleh pemerintah pusat dan menjadi daerah dengan penumbang devisa yang sangat besar. Namun ketika masyarakat Kalsel mengusulkan agar putra-putri terbaiknya diakomodir tidak diperhatikan. 
“Apa yang disumbangkan pemerintah pusat untuk Kalsel? Sementara penyusunan kabinet sendiri sama sekali tidak memasukkan keterwakilan dari Kalsel. Padahal, pemerintah pusat telah dapatkan devisa sangat besar dari Kalsel,” kata Effendy. 
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu menambahkan, apabila pemerintah pusat terus-terusan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat Kalsel secara langsung memunculkan kesan bahwa daerah ini dianaktirikan. 
“Jangan dianggap masyarakat Kalsel yang diam tidak akan bereaksi. Saya khawatir dengan mengabaikan keterwakilan Kalsel di kabinet di masa datang akan timbulkan reaksi dari masyarakat Kalsel,” demikian Effendy. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Para Relawan Jokowi-JK untuk Nusantara malakukan aksi di depan Istana Negara dengan membawa sapu lidi dan tempat sampah sebagai simbol untuk membersihkan susunan kabinet Menteri Jokowi-JK dari para mafia. Relawan tersebut diperkirakan berjumlah ribuan.

“Presiden terpilih Jokowi-JK sedang menyusun susunan kabinet trisakti untuk membantu kerja pemerintah berpihak pada rakyat dan negarawan. Jokowi-JK harus berhati-hati dan jangan mau diintervesi oleh kepentingan mafia saat memilih menteri. Makanya kita berikan simbol Sapu Lidi dan tempat Sampah agar bersih dari para mafia,” kata Kordinator Relawan Jokowi-JK untuk Nusantara, Johan di Jakarta, Sabtu (25/10).

Lebih lanjut dirinya mengatakan jika salah satu susunan Menteri yang sudah mendapatkan stabilo merah dari KPK adalah Rini Soemarno. Rini sebelumnya menjabat menjadi Menteri Perindustrian dan perdagangan pada era Megawati Sukarno putri, minim prestasi alias tidak Optimal.

“Rini Soemarno terindikasi mafia dan diduga terlibat pada praktik-praktik korupsi oleh KPK,” ujarnya.

Untuk diketahui, Rini Soemarno atau lebih lengkapnya Rini Mariani Soemarno Soewandi lahir di Maryland, Amerika Serikat pada 9 Juni 1958. Rini adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong. Dirinya menjabat Menteri Perindustrian pada tahun 2001 hingga 2004. Saat itu, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden.

Ketika menjabat Menteri Perindustrian, Rini memiliki rekam jejak yang buruk terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi penerbitan SKL (Surat Keterangan Lunas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara triliunan rupiah. Dirinya juga sempat diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik guna RNI (Rajawali Nusantara Indonesia).

Selain itu, dalam kasus pembelian pesawat Sukhoi, Rini disebut DPR melakukan pelanggaran UU Pertahanan dan UU APBN tanpa persetujuan legislator. Hingga saat inipun, kasus yang menimpa Rini belum bisa tertuntaskan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka