Jakarta, Aktual.co — Pejabat Amerika Serikat memulangkan dua lukisan curian dari masa penjajahan ke pemerintah Peru, Rabu (22/10), dalam upacara pengembalian benda seni itu ke Museum Seni San Antonio.
Lukisan dari akhir abad 18 itu telah dicuri dari altar sebuah gereja di Peru pada 2001 dan dijual beberapa tahun kemudian oleh balai lelang di Texas kepada seorang kolektor pribadi.
Karya lukis itu menggambarkan sosok Santo Vincent Ferrer dan Santo Anthony Abbott, masing-masing bernilai USD10.000.
“Benda-benda budaya yang kembali hari ini bukan merupakan milik kolektor pribadi,” kata agen penangan khusus Janice Ayala dari Penyelidik Keamanan Dalam Negeri San Antonio.
“Kedua lukisan itu adalah milik rakyat Peru, yang sangat menghargai warisan budayanya.” Harold Forsyth, Duta Besar Peru untuk Amerika Serikat, mengatakan bahwa penemuan kedua benda seni itu merupakan pencapaian puncak “moral” bagi negerinya.
Ayala mengatakan pria yang membeli lukisan curian itu tidak akan dituntut tetapi kehilangan uang yang sudah dibayarkan untuk membelinya.
Badan tersebut mendapat petunjuk mengenai lukisan curian itu pada 2009 dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk bisa memulangkan karya seni itu kembali ke pemerintah Peru.
Penyelidik Keamanan Dalam Negeri adalah suatu badan yang dinaungi undang-undang untuk mengurus pengembalian karya-karya seni yang dibawa ke Amerika Serikat secara tidak sah, khususnya yang dilaporkan telah dicuri.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pegawai negeri sipil di Hongkong menggunakan media sosial Facebook untuk secara anonim menyatakan dukungan terhadap para demonstran pro-demokrasi.
Para anggota badan layanan informasi, kepolisian, dan kehakiman mengunggah foto kartu identitas resmi status kepegawaian–dengan nama yang disembunyikan–dengan sejumlah slogan anti-Beijing yang selama ini membayar gaji mereka.
Grup Facebook tempat mereka mengunggah foto itu kini telah beranggotakan 1.300 PNS. Mereka secara tidak langsung menentang sikap pemerintah yang mengkritik gerakan pro-demokrasi pada awal pekan ini.
Dalam pernyataan tertulis yang disiarkan surat kabar Ming Pao, kelompok PNS pro-demokrasi itu meyakini bahwa pada demonstran berpegang teguh pada prinsip perdamaian dan non-kekerasan dan tidak melakukan tindakan anarkis sebagaimana dituduhkan pemerintah.
Akitivitas sebagian kota Hongkong kini lumpuh akibat demonstrasi yang terus menerus berlangsung selama hampir satu bulan terakhir. Para pengunjuk rasa itu memprotes kebijakan Beijing terkait seleksi calon kepala administrasi daerah oleh Komite Partai Komunis sebelum diajukan dalam pemilihan langsung pada 2017.
Sebagian besar demonstran membangun tenda di depat perkantoran pemerintah di mana para PNS bekerja.
Satu postingan di Facebook–dengan foto kartu identitas anggota kepolisian–bertuliskan “tubuh saya berada di perut raksasa, namun hati saya tetap berpihak pada rakyat.” Dalam satu postingan lain, sebuah foto menunjukkan tulisan tangan di samping kartu anggota badan layanan informasi. Tulisan tangan itu terbaca, “Saya menuntut hak pilh universal. Saya berterima kasih kepada anda yang berjuang bagi demokrasi selama lebih dari 20 hari.” Munculnya dukungan dari para birokrat itu merupakan respon atas pernyataan dua kepala serikat PNS yang pada Senin lalu mengkritik gerakan pro-demonstrasi karena melumpuhkan kota.
Dua kepala serikat PNS itu mengatakan bahwa para pengunjuk rasa telah digerakkan oleh sekelompok politisi yang ingin mendapat nama.
Di sisi lain, sebuah jajak pendapat oleh Chinese University of Hongkong menunjukkan bahwa dukungan terhadap gerakan pro-demokrasi meningkat menjadi 38 persen dibandingkan pada awal bulan lalu 31 persen.

Artikel ini ditulis oleh: