Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
19 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 42373

Sekum Wushu Sayangkan Perseteruan KONI-KOI

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Umum Pengurus Besar Wushu ( PB Wushu), Iwan Kwok berharap, perseteruan antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) akan segera berakhir.

“Sebenarnya kami tidak mau tahu apa yang terjadi antara dua lembaga itu (KONI-KOI). Tapi, gara-gara perseteruan mereka, para cabor jadi bingung harus meminta hak kami ke mana,” ungkap Iwan ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (7/11).

Untuk itu, demi terciptanya keharmonisan dan kemajuan prestasi olaharga di Indonesia, Iwan berharap kepemimpinan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang baru ini, dapat mengolaborasi dua kepentingan lembaga tersebut.

“Mudah-mudahan di era Menpora yang baru ini, dua lembaga tersebut bisa bersinergi dengan baik dan benar,” harap Iwan.

Sudah bukan rahasia umum lagi jika KONI dan KOI tengah dipisahkan oleh suatu ‘gap’ yang permasalahannya tidak muncul ke permukaan. Pertengkaran kedua lembaga tersebut telah menjadi buah dengan tidak maksimalnya para atlet Indonesia saat berlaga di ajang Asian Games 2014 lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

PT DDI Uji Dirut Pertamina, Serikat Pekerja: Kapabilitasnya Diragukan

Jakarta, Aktual.co — Menteri BUMN Rini Soemarno dikabarkan telah melakukan tahapan uji fit and proper  terhadap para calon Direktur Utama Pertamina dalam beberapa hari terakhir dan masih berlangsung hingga jelang akhir pekan ini melalui konsultan swasta.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Energi sekaligus Koordinator Indonesia Migas Watch Tri Widodo mempertanyakan apakah lembaga konsultan swasta yang ditunjuk Pemerintah untuk menguji fit and proper kepada para kandidat tersebut benar-benar tahu sosok seperti apa yang dibutuhkan Pertamina.

“Saya rasa DDI juga tentu belum tahu kondisi Pertamina. Dia tahu tidak sosok seperti apa yang dibutuhkan oleh Pertamina? Apa dia paham korporat kultur di Pertamina?,” kata Tri yang juga Wakil Ketua  Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN saat dihubungi Aktual.co, Jumat (7/11).

Menurutnya, hanya putra Pertamina asli yang tahu betul kondisi perusahaan saat ini. Hanya orang internal yang tahu korporat kultur yang ada di perusahaan plat merah itu.

“Yang paling baik itu dari internal. Dan hanya orang Pertamina saja yang mengerti cara membesarkan Pertamina,” ucapnya.

Ia kembali menegaskan bahwa Konsultan yang ditunjuk itu harus tahu cara untuk melakukan perbaikan di Pertamina dan strategi apa yang bisa diterapkan untuk membesarkan Pertamina.

“Kalau dia tidak tahu, lalu bagaimana dia bisa melakukan fit and proper test? Sebenarnya di Pertamina itu asalkan tidak ada intervensi dari elit-elit politik, banyak yang bisa memimpin. Sayangnya, di BUMN itu konservatif, orang-orang yang pintar sering tidak dapat tempat,” ungkapnya.

Syarat utama kriteria sosok calon Dirut Pertamina, lanjutnya, berasal dari internal. Kemudian, sosok internal itu harus dapat melakukan transformasi, tahan intervensi, bisa menghapus mafia migas, dan harus dekat dengan Presiden.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fit and Proper di berlakukan ke seluruh Direksi yang ada sekarang dan plus ada 6 calon eksternal Direksi. Untuk melakukan uji fit and proper, Rini juga dikabarkan telah menunjuk PT. Daya Dimensi Indonesia (DDI), perusahaan manajemen konsultan berlokasi di Mega Kuningan untuk memberikan penilaian calon direksi Pertamina.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Aktual.co, nama-nama calon Dirut Pertamina dari eksternal yang sedang menjalani Fit and Proper di PT DDI adalah Budi Sadikin (Dirut Bank Mandiri), Sunarso, (Direksi Bank Mandiri), Zulkifli Zaini (Mantan Dirut Bank Mandiri), Fahmi Muhtar (Mantan Dirut PLN), Dwi Sucipto, (Dirut Semen Indonesia), dan Rinaldi Firmansyah (Mantan Dirut Telkom). Kabarnya, calon kuat dalam bursa kandidat tersebut adalah Rinaldi Firmansyah yang disebut-sebut diendorse langsung oleh  Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Wapres Jusuf Kalla. Sementara lima nama lain hanya sekedar pembanding.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Menhut dan LH Moratorium Izin Pengunaan Hutan

Jakarta, Aktual.co — Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengeluarkan pemberhentian sementara, atau moratorium izin penggunaan kawasan hutan diseluruh wilayah Indonesia.
Demikian disampaika Siti Nurbaya, usai menjalani pertemuan dengan pimpina Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama Sekjen Depdagri Yuswandi A Temenggung, Deputi Bidang Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gede Ariyuda.
“Jadi memang perintah presiden kan perizinan harus adil, benar clear akuntabel, artinya jelas prosedurnya, kemudian pasti hasilnya, jelas syaratnya dan sebagainya,” ujar Siti, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/11).
Bersama dengan Depdagri dan BPN (Badan Pertanahan Nasional), Siti mengaku menerima banyak masukan dari KPK soal bagaimana tata kelola hutan yang tidak tumpah tindih proses perizinan serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
“Saya lihat rencana aksinya ada lima ratus lebih dan dari tahun 2013 sudah diselesaikan agendanya 380an lebih. jadi saya tadi mendalami yang khusus bidang kehutanan,” tutur Siti.
Proses moratorium izin hutan ini direncanakan akan berlaku selama 4 sampai 6 bulan, tergantung proses intregasi pemerintah dengan KPK.
Seperti yang diberitakan, KPK memang sudah sering menyidik kasus korupsi yang berkaitan dengan hutan. Mulai dari kasus suap tanah makam, izin penggunaan hutan yang melibatkan bos Sentul City, sampai urusan izin hutan di Riau.
“Tentu akan kita lanjutkan lagi terutama menyangkut supervisi dan kordinasi kedua pengukuhannya ketiga penegakan hukumnya. yang paling menarik tentu penegakan hukumnya,” ungkap Siti.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

KONI Sayangkan Pengurangan Cabor di SEA Games 2015

Jakarta, Aktual.co — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menyayangkan pengurangan cabang olahraga dan nomornya dalam ajang SEA Games 2015 di Singapura, kata Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Prestasi KONI Pusat Sarwoto Atmosutarno.

“Pada SEA Games 2015 nanti akan ada beberapa cabang olahraga yang dihapuskan seperti catur, angkat besi, vovinam dan karate, padahal semuanya merupakan cabang unggulan Indonesia,” katanya di Jakarta, Jumat (7/11).

Menurut Sarwoto, selain pengurangan cabang olahraga, juga terdapat penghapusan beberapa nomor olahraga seperti nomor BMX dan MTB pada balap sepeda yang juga berpotensi emas untuk Indonesia.

“Dengan pergeseran atau penghapusan cabang olahraga dan nomornya ini, Indonesia diprediksi sudah kehilangan 33 medali emas untuk SEA Games 2015,” ujarnya.

Sarwoto menjelaskan pada SEA Games 2013 di Myanmar lalu, Indonesia memperoleh 65 medali emas, dan meskipun diperkirakan pada SEA Games 2015 di Singapura akan kehilangan sejumlah medali emas, namun hal ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi negara lain juga.

“Dengan modal dasar medali emas yang dimiliki Indonesia saat ini, KONI tetap optimis untuk dapat menggeser peringkat lima karena ada beberapa cabang olahraga yang dulu tidak diikutkan, namun sekarang diikutsertakan,” katanya lagi.

Dia menuturkan, untuk itu, pada awal Januari 2015 pihaknya akan mulai melihat seleksi atlet untuk SEA Games yang sudah berjalan sejak 1 Februari 2014 lalu agar dapat memberikan komposisi yang pas.

“Modal dasar yang sudah dimiliki Indonesia akan dijadikan awal untuk melangkah dan mempersiapkan atlet mengikuti SEA Games,” tegasnya.

Dia menambahkan diperkirakan 26 cabang olahraga akan dipertandingkan dalam ajang SEA Games dan ini diperkirakan masih ada perubahan berupa ‘single even’, sehingga cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di Singapura akan ikut di dalamnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Antisipasi Banjir, PNS Pemkot Jaksel Bersih Selokan

Jakarta, Aktual.co — Ribuan aparatur di wilayah pemerintahan Jakarta Selatan yang terdiri dari TNI, Polri dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggelar aksi membersihkan selokan dan saluran air untuk mengantisipasi banjir di wilayah setempat.

“Sekarang ini sudah mendekati musim penghujan, tentu dengan potensi yang ada kita pergunakan untuk antisipasi banjir,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor di Jakarta, Jumat (7/11).

Menurut dia, kegiatan yang melibatkan tiga unsur utama Jakarta Selatan ini baru pertama kali digelar dan untuk kali ini melakukan pembersihan di kawasan jalan protokol.

“Kita bersihkan segala hal, khususnya di jalur yang banyak dilalui masyarakat, kali ini dari kawasan Pejaten hingga Ragunan,” katanya.

Selain membersihkan saluran air, pihaknya juga sekaligus menertibkan bangunan liar, pemeliharaan sarana dan prasarana dan penertiban hal-hal yang menyangkut permasalahan sosial.

“Kita juga menertibkan bangunan yang ada di atas saluran air, termasuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial,” tambah Syamsudin.

Kegiatan tersebut, lanjut dia, akan dilakukan secara rutin minimal satu bulan sekali sebagai aksi nyata dari jajaran pemerintah kepada masyarakat.

Syamsudin berharap masyarakat bisa melihat dan meniru apa yang telah dilakukan aparatur di Jakarta Selatan sehingga dapat menciptakan kondisi wilayah yang sehat, aman, bersih dan terhindar dari ancaman banjir menjelang datangnya musim penghujan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Wakil Ketua DPR Anggap Wajar Pejabat Negara Kaya

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menganggap wajar seorang pejabat negara memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Sebab, seorang pejabat juga bisa mendapatkan kekayaan dari bisnisnya.
Dirinya pun meminta publik untuk tidak mempermasalahkan kekayaan seorang pejabat negara.
“Jangan dibikin ribut lah. Karena itu kan saya tidak terlalu setuju kekayaan seorang digunjing-gunjingkan. Ya kalau dia kaya, kenapa? Halal kok,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/11).
Akan tetapi, soal kewajiban penyelenggara negara harus lapor harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, dirinya mendukung penyidik untuk melakukan penelusuran jika ada keganjilan.
Menurut Fahri, daripada publik meributkan LHKPN, lebih baik menyusun UU yang mengatur aset milik pejabat. Hal itu, kata dia, agar pejabat tidak boleh berhubungan dengan asetnya saat menjabat.
“Daripada ribut LHKPN, mari susun UU yang mengatur pejabat negara dengan asetnya. Saya usulkan harus diputus habis. Begitu jadi pejabat, tak boleh akses asetnya,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

1...42,37242,37342,374...43,554Halaman 42,373 dari 43,554

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya