Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto membenarkan jika Tim 11 PDI Perjuangan yang dibentuk untuk membantu keperluan Presiden Joko Widodo dalam melakukan aneka kajian, mulai dari isu pertahanan, hukum, sosial budaya, sudah membubarkan diri.
Hal itu disampaikan Hasto saat keluar dari kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).
“Betul, tim 11 sudah menyelesaikan tugasnya dan setelah dilakukan presentasi terakhir tim kecil maka kemudian kami membubarkan diri,” ucap dia.
Mendapat pernyataan seperti itu, ketika awak media menanyakan soal Tim 11 PDIP yang dimaksud? Hasto mengatakan jika tim 11 itu adalah Tim Transisi yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo ketika itu.
“Sudah tidak ada tim 11 lagi, yang ada tim transisi. Tim ini sudah membubarkan diri dan sudah tidak ada lagi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Karena Joko Widodo alias Jokowi bukan ketua umum parpol pemenang pemilu, maka harus mau menerima dan mendengar arahan Ketua Umum PDIP Megawati plus parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat dan pendukung potensial yang lainnya.
“Apabila seleksi dilakukan terbuka kan jadi ketahuan campur tangan dari parpolnya. Publik jadinya kecewa,” ujar pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (24/10).
Lebih jauh, menurut Igor, pelibatan KPK dan PPATK dalam proses seleksi menteri hanya berupaya menciptakan terobosan baru, meskipun sejatinya sebagai hak prerogatif Presiden tinggal menunjuk para pembantunya.
“Padahal jika nanti bermasalah ya tinggal pecat dan ganti, seperti kebiasaan Jokowi dulu sebagai kepala daerah. Kecuali calon menterinya dilelang, maka agak lama pun tidak apa-apa,” ujar dia.
Dia mengatakan wajar jika ada pihak yang menuding proses seleksi tertutup ini sebagai strategi jitu Jokowi agar politik transaksional atau “dagang sapi” (koalisi bersyarat) tidak ketahuan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bonaran Situmeang, merampungkan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepada wartawan, Bonaran mengaku tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik lantaran tidak memiliki berkas-berkas perkara.

“Saya diperiksa tadi saya ngga bisa jawab karena berkas ngga ada di saya,” ujar Bonaran saat keluar dari lobby gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/10).

Ia mengatakan, hal itu juga imbas dari larangan membawa berkas didalam rumah tahanan KPK.

“Dirutan sana dilarang bawa berkas-berkas perkara. Berkas-berkas lainnya yang berhubungan dengan perkara,” kata Bonaran.

“Loh ini ngaco, makanya ini makin kacau hukum Indonesia. Bingung kita. Saya sebagai tersangka tidak bisa bawa berkas gitu loh, itu persoalannya,” lanjut Bonaran bingung.

Sang Bupati Tapanuli Tengah itu saat ini sedang ditahan oleh KPK di rumah tahanan (rutan) Militer Guntur. Bonaran merupakan tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di Mahkamah Konstitusi.

Ia disangkakan KPK melanggar Pasal 6 ayat 1 a, uu nomor 31 sebagaimana diubah nomor 20 ayat 1.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai proses seleksi menteri yang dilakukan tertutup oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) rentan terhadap manuver partai politik yang melakukan intervensi.
“Proses yang tertutup mengindikasikan ketidakpercayaan diri akibat manuver politik yang kencang dari parpol koalisi, padahal Jokowi dipilih karena dianggap sangat demokratis, tapi inilah salah satu kelemahannya,” nilai Igor saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (24/10).
Dia mengatakan pada dasarnya seleksi menteri secara terbuka layaknya dilakukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi.
Seleksi menteri tertutup, seperti dilakukan Jokowi saat ini menurutnya, umumnya dilakukan oleh negara yang tidak atau kurang demokratis.
“Jadi itu positifnya SBY dan negatifnya Jokowi,” kata dia.
Menurut dia proses yang tertutup dalam seleksi menteri oleh Jokowi justru menunjukkan kelemahannya agar terhindar dari turbulensi politik akibat intervensi parpol.

Artikel ini ditulis oleh: