Jakarta, Aktual.co —  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (24/10)memeriksa Muhtar Effendi, yang tidak lain adalah orang dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Muhtar diperiksa sebagai saksi untuk Walikota Palembang, Romi Herton dan istrinya, Masyitoh.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RH (Romi Herton) dan M (Masyitoh),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/10).

Usai diperiksa, Muhtar mengaku KPK kembalikan mobil yang disita darinya .”Pengembalian mobil. Mobil fortuner,” jelas Muhtar singkat.

Istrinya yang juga datang ke KPK secara terpisah dengan Muhtar, membenarkan hal tersebut.

“Cuma pengembalian saja kok, Fortuner. Sama berkas-berkas,” ujar Lia Tri Tirtasari, istri Muhtar.

“Ikut sesuai prosedur saja. Sekarang sudah dikembalikan ya alhamdulillah. Kalau jazz sudah duluan,” tambahnya.

Muhtar disebut-sebut menjadi makelar suap untuk Akil di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberi keterangan palsu selama persidangan Akil.

Bersamaan dengan Muhtar, penyidik juga memeriksa 2 pihak lainnya, yakni Lia Tri Tirta Sari dan Marinus Wusing. “Mereka juga jadi saksi untuk tersangka RH dan M,” kata Priharsa.

‎Romi Herton dan istrinya, Masyitoh merupakan tersangka kasus dugaan suap hakim dalam menangani pengurusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka diduga memberikan
sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan.

Keduanya disangkakan KPK dengan pasal pemberian keterangan tidak benar di persidangan dan kasus ini merupakan pengembangan dari perkara Akil Mochtar.

Romi dan istrinya diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla lagi-lagi mengatakan kalau pengumuman kabinet pemerintahan Jokowi-JK bisa diumumkan hari ini atau besok.
Saat ditanya apakah sudah dipastikan ada perubahan kabinet dengan penambahan satu menko, yaitu menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. JK meminta publik untuk menunggu saja pengumuman kabinet.
“Tunggu saja besok, atau hari ini, atau besok,” kata Wapres JK di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).
Ketika ditanya lagi soal pengumuman akan dilakukan setelah salat Jumat nanti, JK pun meminta publik untuk bersabar.
“Tunggulah, sabar-sabar sedikit,” kata JK.
“Tunggu saja.” (Baca: Effendi Simbolon: Pengumuman Kabinet ‘Jumat Keramat’)
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon memperkirakan jika Presiden Joko Widodo akan menumumkan nama-nama menterinya, Jumat (24/10) besok.
Hal itu diungkapkan bekas wakil ketua Komisi VII DPR RI periode 2009-2014, dalam acar talk show di salah satu stasiun televisi swasta, Kamis (23/10), terkait batalnya Presiden Jokowi umumkan kabinet di Tanjung Priok, Rabu (22/10) malam.
“Keyakinan saya akan diumumkan besok, sesudah (salat) Jumat,” kata dia.
Sedangkan menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Presiden Jokowi tidak bisa mengumumkan kabinet pemerintahannya sebelum ada surat tanggapan soal nomenklatur kementerian dari DPR, yang sebelumnya dikirim oleh Jokowi ke lembaga wakil rakyat itu.
“Secara etika kan minta pendapat mau bentuk kabinet, lalu mau diumumkan kan itu mustahil,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10).
Menurutnya, jika surat itu tidak diberikan pada DPR, Jokowi bisa mengumumkan kabinet tersebut.
“Kecuali Presiden tidak masukkan surat, kan gak apa-apa juga. Tetapi karena surat udah masuk, ada masalah etika,  maka jika sudah serahkan surat pada lembaga negara minta pertimbangan, maka dia harus tunggu pertimbangan itu dalam tujuh hari (kedepan),” kata Fahri.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — DPR memiliki peran dalam penyusunan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni memberi pertimbangan untuk perubahan nomenklatur kementerian baik yang digabung atau dipisah.
‎Pimpinan DPR pun mengatakan tak akan mengintervensi proses penyusunan tersebut.
“Kita tahu penentuan penetapan sruktur kabinet adalah domain presiden, sehingga sudah tepat kalau Jokowi sendiri yang harus memutuskan. Kami nggak mau intervensi, tapi karena ada perubahan, sesuai UU tentang kementerian negara itu ada pertimbangan DPR,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/10).
Agus menerangkan, surat presiden tentang perubahan kementerian diterima DPR tanggal 22 Oktober‎. Berdasarkan rapat Bamus kemarin, surat itu akan dibahas oleh pimpinan DPR.
“Mulai dari tadi malam kita kerjain, hari ini juga karena kita harus beri jawaban yang baik dari tinjauan politis, tinjauan akademis, ada pakar hukum tata negara yang sangat ahli,” kata Agus.
Wakil ketua umum DPP Partai Demokrat itu membantah DPR lambat membahas surat Jokowi tersebut, atau terkesan mengulur padahal pertimbangan juga bisa memberi masukan bagi Jokowi sebelum mengumumkan kabinet.
“Kalau menurut hemat kami Senin sudah kami sampaikan (surat ke Jokowi),” kata dia.
Sebelumnya,  Presiden Jokowi memberikan alasan mengapa dirinya hingga saat ini belum mengumumkan susunan kabinetnya.
Menurut Presiden Jokowi, hal itu lantaran DPR belum memberikan pertimbangan terkait nomenklatur enam kementerian yang akan dipisah dan digabung dalam kabinetnya. Dia bahkan mengaku sudah mendesak DPR untuk segera memberikan jawaban. 
“Kita sudah minta Dewan (DPR) untuk memberikan pertimbangan secepatnya,” kata Presiden Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh: