Jakarta, Aktual.co — Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menginginkan rapat paripurna pemilihan ketua komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR kembali ditunda.
Penundaan ini dilakukan sampai seluruh fraksi mencapai kata musyawarah untuk mufakat terhadap pembagian pimpinan komisi dan AKD.
Legislator PDIP, Pramono Anung mengatakan penundaan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kabinet. Sebab, nomenklatur pun sudah diserahkan kepada DPR.
“Tetapi kan, yang namanya politik itu saling melihat, saling menunggu, memahami. Lalu kemudian teman-teman di koalisi Prabowo belum memberikan kepada kami kepastian mengenai AKD. Toh partner atau mitranya belum terbentuk ya, komisi juga belum perlu rapat soal itu,” ujar eks Wakil Ketua DPR ini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (23/10).
Pramono juga berharap dalam waktu dekat ada putusan bersama sehingga tidak perlu lagi menunggu terlalu lama. “Pengalaman kita sebelumnya selalu ada musyawarah dan mufakat untuk itu,” ucapnya.

Jakarta, Aktual.co — Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Kasianur Sidauruk, kembali menjalani pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaaan suap sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Hanya menambahkan saja keterangan saya yang terlebih dahulu, kaitannya dengan kabupaten Lebak atas nama tersangka Hamzah,” ujar Kasianur, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/10).
“Kaitannya dengan putusan-putusan Lebak itu,” lanjut Kasianur singkat.
Amir Hamzah ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Kasmin, mantan calon Wakil Bupati Lebak.
Amir dan Kasmin diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi hingga hari ini belum juga mengumumkan kabinetnya. Diantara penyebabnya adalah adanya rekomendasi KPK agar Jokowi mencoret  delapan nominator menteri yang diberi tanda bintang. 
Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya’roni dalam siaran pers ke redaksi, Kamis (23/10) mengatakan, dari pada ngotot mengintervensi penyusunan kabinet, lebih baik KPK fokus menuntaskan kasus BLBI dan kasus bail-out Bank Century. 
“Abraham Samad pernah berjanji untuk menuntaskan kedua kasus tersebut. Sekarang, masa kerja Samad tinggal sebentar lagi, kedua kasus tersebut masih belum jelas penyelesaiannya,” katanya kecewa.
Samad, sambungnya, pernah berjanji akan memanggil mantan Presiden Megawati setelah lebaran terkait kasus SKL BLBI. Sampai sekarang sudah dua lebaran terlewati, yaitu lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, Megawati belum juga dipanggil ke KPK. 
“Demikian juga dalam kasus Century, Samad juga terkesan tidak berani menaikkan status mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono menjadi tersangka terkait kasus bail-out Bank Century, padahal salah satu dewan gubenurnya sudah menjadi terpidana,” ujarnya.
Tugas Ketua KPK Abraham Samad bukan untuk mengintervensi penyusunan kabinet. Tugas KPK adalah mengusut kasus korupsi bukan mendesak presiden untuk mencoret calon menteri
“Ketua KPK Abraham Samad seharusnya segera menangkap para calon menteri Presiden Jokowi yang terindikasi korupsi, bukan malah melempar wacana saja,” desaknya.

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, Presiden Jokowi sebaiknya hemat bicara soal pengumuman kabinetnya untuk mencegah timbulnya ketidakpastian di publik.
“Sebaiknya irit bicara. Beliau terlalu cepat bicara, (diumumkan) besok, besok,” kata Martin di Jakarta, Kamis (23/10).
Martin memandang saat ini Jokowi menghadapi janji-janjinya sendiri atas pengumuman kabinet.
“Kalau tidak ditepati janjinya ya itu akan menjadi musuhnya sendiri,” kata dia.
Menurut Martin, Jokowi pada dasarnya memiliki waktu cukup untuk mengumumkan kabinet, dengan batas waktu dua pekan terhitung sejak pelantikannya.
Dia meyakini pengumuman kabinet tidak akan menjadi masalah berarti bagi Jokowi. “Yang menjadi soal kalau beliau terlalu cepat bicara (janji),” kata dia.
Sejauh ini Jokowi belum mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya. Jokowi ditengarai masih mencari pengganti dari sejumlah nama menteri yang sebelumnya ditandai oleh KPK karena berpotensi berurusan dengan hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengapresiasi niatan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menolak jadi menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla lantaran ingin fokus di partai. Menurut dia, Cak Imin tahu diri.
“Artinya siapa saja menyatakan mundur memiliki kemampuan tahu diri yang tinggi,” kata Hendrawan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10).
Hendrawan membantah jika mundurnya Cak Imin karena ada catatan merah dari KPK. Dia mengatakan, jika dirinya juga ditawari menteri dan menolak, artinya punya sikap tahu diri yang tinggi.
“Kalau saya ditawari saya tidak ambil, saya memiliki tahu diri yang hebat,” kata dia.
Seperti diketahui, Muhaimin Iskandar disebut-sebut salah satu nama kandidat menteri yang diajukan oleh PKB. Namun, setelah Jokowi dilantik, Cak Imin tiba-tiba memutuskan untuk menjadi ketua umum saja.
“Kayaknya aku lebih memilih konsentrasi jadi ketua umum PKB, krna memang lebih baik tdk merangkap dg jabatan menteri.. Mohon dukungan,” tulis akun Twitter @MuhaiminIskndr dan @cakiminpkb, Selasa (21/10).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jika presiden terpilih mengakomodir kelompok neoliberalisme menjadi menteri, maka keseriusan Joko Widodo untuk menjalankan konsep Trisakti dipertanyakan. Sebab, kemandirian ekonomi hanya jadi jargon belaka jika Trisakti bercita rasa neoliberal.
Demikian dikatakan pengamat politik Universitas Prof DR Moestopo (Beragama) Jakarta, Lukman Hakim di Jakarta, Kamis (23/10).
“Jangan berkhayal konsep Trisakti dapat dikolaborasikan dengan neoliberalisme,” kata aktivis 98 ini.
Mengutip pernyataan Bung Karno, lanjut Lukman, neoliberalisme adalah bentuk penjajahan yang digunakan oleh kaum imperialisme yang harus dilawan bersama-sama.
Ditegaskannya, jika Jokowi benar-benar ingin menyelamatkan bangsa, maka jangan mengakomodir agen-agen neolib masuk dalam Kabinet.
Menurutnya, justru akan semakin berat menjalankan pemerintahannya jika Jokowi melibatkan kelompok neoliberalisme di dalam kabinetnya. Ia menyarankan, Jokowi tidak perlu takut terhadap tekanan kelompok neolib.
“Kini saatnya bersama-sama dengan rakyat melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sungguh luar biasa,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: