Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jendral Sutarman menyatakan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dakhiri,  hanya membahas soal kebijakan Kementrian dari aspek tugas pokok Polri, yakni menjaga keamanan wilayah dan penegakan hukum.
“Kita harus mendukung semua kebijakan bapak mentri ini untuk menertibkan berbagai penyimpangan di PJTKI, termasuk beliau sidak kemarin itu kan penyimpangan. Kalau ada pelanggaran hukum, itulah nanti kita selesaikan sehingga kita bisa melindunggi TKI kita,” ujar Sutarman usai bertemu Hanif Dakhiri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/11).
Perlindungan itu, lanjut Sutarman, tak hanya para tenaga kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, kata dia, Polri pun juga harus bisa menertibkan tenaga kerja asing yang ada dalam negeri.
“Maksudnya tenaga asing yang ada dalam negeri ini. Untuk bersama-sama dengan beliau (mentri) kita sama-sama mendukung kebijakan bapak mentri,” jelasnya.
Bekas Kabareskrim itu menambahkan, jadi pertemuan itu guna menjalin kerjasama dalam hal apapun karena sifat tugas pokok Polri adalah keamanan dan ketertiban (Kamtibnas) serta melaksanakan penegakan hukum, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat.
“Oleh karenanya apapun yang dibutuhkan oleh Bapak Mentri kami siap akan mendukung dari aspek tugas kepolisian. Saya bilang sama Pak Mentri tadi, saya hanya punyanya tenaga. Tenaga pengaman, penegak hukum jadi kita siap untuk itu,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melakukan inspeksi mendadak di Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Elkari Makmur Sentosa yang terletak di Jalan Asem Baris Raya, Gang Z, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (5/11). Dalam sidak itu, Menaker menemukan sejumlah pelanggaran di antara lain tempat tidur dan kamar para TKI yang tidak layak dan penampungan yang tertutup.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) harus memiliki pola pikir yang berorietasi global dengan memahami permasalahan intelijen global seperti cyber inteligent.
“Gagasan politik DPR ketika menyusun Undang-Undang intelijen mendorong penguatan BIN berorientasi ke luar karena saat ini terjadi pertarungan kekuatan global,” kata Mahfudz Siddiq saat dihubungi, Kamis (6/11).
Mahfudz mengatakan, dalam dua tahun terakhir Komisi I DPR mendorong penguatan cyber inteligent dan cyber economic dengan dukungan anggaran yang memadai dalam lembaga intelijen tersebut. Karena itu menurut dia, sinergi antara BIN dan Komisi I DPR kedepan sangat penting.
“Sosok yang bisa bersinergi dengan Komisi I DPR akan kami pertimbangkan untuk menjadi Kabin mendatang,” kata dia.
Kedua menurut dia, sosok Kabin mendatang harus mampu mengimplementasikan fungsi koordinasi kegiatan-kegiatan intelijen di lembaga yang ada.
Hal itu menurut dia, terkait dengan rencana Kementerian Pertahanan yang mengembangkan cyber defence sehingga Kabin mendatang harus bisa bersinergi dengan kementerian tersebut.
Dia mengatakan sinergi dengan defence intelijen harus dilakukan karena ancaman konflik ekonomi dan politik bisa menggiring ke aspek pertahanan dan militer.
“Kami tidak memiliki kepentingan mengarahkan pada sosok tertentu namun faktor-faktor yang kami ungkapkan penting untuk di perhatikan Presiden Jokowi,” kata dia.
Selain itu menurut Mahfudz, pertimbangan lain adalah calon Kabin harus memiliki rekam jejak yang memiliki komitmen untuk penegakkan Hak Asasi Manusia dalam operasi intelijen.
Dia menjelaskan salah satu semangat dalam undang-undang intelijen adalah fungsi inteligen harus mengembangkan smart power bukan hard power.
“Hard power cenderung melahirkan pelanggaran HAM dalam operasi intelijen,” kata dia.
Mahfudz mengatakan dalam penyusunan Undang-Undang Intelijen banyak masukan dari lembaga swadaya masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang menekankan pentingnya smart power dan komitmen penghormatan HAM dalam operasi intelijen.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Aktivis Gerakan Dekrit Rakyat (GDR) Indonesia Dede Nugroho berharap Presiden Joko Widodo tidak memberikan wewenang besar kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk menujuk secara langsung pimpinan direksi dan komisaris perusahaan milik negara.
Presiden, kata dia, sebaiknya membentuk tim penilai akhir yang berada di bawah presiden atau wakil presiden.
“Sebetulnya standart (pemerintah) sebelumnya pemilihan direksi dan komisaris itu melalui sebuah tim, yakni tim penilai akhir di bawah wakil presiden, semoga belum berubah seperti itu, keputusan terkhir berada di atas level Rini Soemarno,” kata dia dalam acara diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (6/11).
Menurut dia, dengan adanya tim akhir atau talens votting itu bisa melakukan pemelihan tentunya dengan transparan, jika perlu ikut melibatkan KPK di dalam proses seleksinya.
“Hal itu untuk menghindari kekhawatiran yang dipilih itu adalah kroni-kroni Rini (Soemarno) saja. Karena banyak sekali ke khawatiran, misalnya kakaknya yang pernah jadi dirut Pertamina akan diangkat lagi, atau bukan kakaknya tetapi kroninya, menempati posisi penting,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang