Jakarta, Aktual.co —Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta menyoroti realisasi dana hibah dan bantuan sosial yang disalurkan Pemprov DKI Jakarta yang tidak dilengkapi laporan pertanggungjawaban.
“Bahkan ada bantuan sosial yang disalurkan kepada beberapa lembaga tanpa proposal pengajuan bantuan dana,” kata Deputi Bidang Pengawasan BPKP Dadang Kurnia saat Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Kamis (6/11).
Ia mengatakan tahun anggaran 2013 ada penyaluran dana bantuan sosial sebesar Rp46,8 miliar untuk 51 kelompok penerima.
Dari jumlah tersebut sebanyak sembilan kelompok mendapat peningkatan jumlah bantuan sosial hingga Rp75,5 miliar dan bantuan untuk 18 kelompok meningkat sebesar Rp18 miliar.
“Laporan penggunaan dana tidak lengkap sehingga penyalahgunaan dana rawan terjadi,” ujarnya.
Ia mengatakan bantuan sosial tidak bisa diberikan kepada kelompok penerima dengan frekuensi tiga kali berturut-turut.
Karena itu Pemprov DKI diminta meningkatkan sistem pengendalian internal dengan meningkatkan kualitas penganggaran mulai dari perencanaan keuangan daerah.
Dadang juga mempertanyakan keberadaan sejumlah program yang tidak diusulkan dinas terkait tetapi muncul di dokumen APBD.
Ia mencontohkan di Dinas Kesehatan dengan anggaran Rp33 miliar dengan jumlah kegiatan mencapai 34 dan di Dinas Pekerjaan Umum mencapai Rp3,5 triliun dengan 128 kegiatan.
Menanggapi hal ini Sekretaris Provinsi DKI Jakarta Syaefullah mengatakan akan mengevaluasi penyaluran bantuan hibah dan bantuan sosial.
“Seharusnya tidak bisa diberikan tanpa proposal dan laporan penggunaan dana juga harus jelas,” katanya.
Terkait proyek yang muncul tanpa usulan dinas terkait menurutnya akan segera dievaluasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik dari Fraksi Gerindra mengatakan sangat bersyukur kalau Fraksi PKB begabung dengan Fraksi partai Golkar.
Menurutnya hal tersebut mampu menambah amunisi suara dari Koalisi Merah Putih (KMP) di Kebon Sirih.
“Bagus dong saya bersyukur kalo begitu, masalahnya Golkar-nya mau atau tidak? Kalaupun bergabung PKB yang harus ikut KMP, masa yang enam membawa yang 10,” kata Taufik, di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (6/11).
Namun Taufik sendiri mengaku belum tahu tujuan PKB bergabung dengan Golkar, apakah berhubungan dengan perebutan kursi pimpinan komisi di alat kelengkapan dewan DPRD DKI, atau ada tujuan lain.
“Saya belum tau ya, sebenernya saya juga gak mau komentarin partai orang, kalo mau bergabung ya sah-sah aja, cuma yang enam itu harus ikut KMP. Saya belum lihat apa ada kaitannya dengan kelengkapan dewan. Lagi pula sebenernya pengumuman fraksi itu awal setelah dilantik, ya kalau mau bergabung lagi sih gak apa,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Zainuddin atau yang akrab disapa Haji Oding mengatakan Fraksi PKB akan segera bergabung dengan Fraksi Golkar untuk menjadi satu Fraksi.
“Sudah disampaikan ketua Fraksi PKB dan bicara banyak dengan kita menyatakan siap bergabung dengan Fraksi Golkar,” kata Oding di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (3/11) lalu.
Menurutnya sah-sah saja PKB bergabung dengan Golkar meskipun berasal dari koalisi yang berbeda. 
Namun untuk jadi tidaknya PKB bergabung ke Golkar menurutnya tergantung dengan pimpinan pusat masing-masing partai. Karena keputusan akhinya ada di pimpinan pusat masing-masing partai.

Artikel ini ditulis oleh: