Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
13 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 42417

BPS: Pertumbuhan Impor Barang dan Jasa Minus 3,63 Persen

Jakarta, Aktual.co — Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pengeluaran pada kuartal ketiga 2014 tumbuh sebesar 2,96 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pencapaian pertumbuhan pada triwulan kedua yang hanya mencapai 2,49 persen.

Komponen yang mengalami pertumbuhan paling signifikan adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebanyak 11,12 persen. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebagai representasi dari aktivitas investasi tumbuh 1,66 persen, lebih rendah dari kuarta kedua 2014 yang senilai 4,45 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menjelaskan bahwa peningkatan pertumbuhan PDB tersebut terjadi pada semua komponen, kecuali barang dan jasa yang turun 2,87.

“Semua komponen naik pengeluaran PDB nya, kecuali komponen barang dan jasa. Untuk pengeluaran konsumsi pemerintah ini karena akselerasi penyerapan anggaran yang biasanya terjadi pada kuartal kedua,” ujar Suryamin di Kantor BPS Jakarta, Rabu (5/11).

Sementera itu PDB menurut pengeluaran pada kuartal ketiga 2014 jika dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun 2013 tercatat angka pertumbuhan sebesar 5,01 persen.

“Tingkat pertumbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan capaian pertumbuhan pada kuartal kedua 2014 yang sebesar 5,12 persen. Penyebabnya selain penurunan pada konsumsi pemerintah juga pembentukan modal, selain itu komponen ekspor barang dan jasa juga menjadi salah satu penyebabnya,” jelasnya.

Untuk diketahui capaian pertumbuhan PDB menurut pengeluaran pada kuartal ketiga tahun 2013 adalah 5,63 persen. Pertumbuhan komponen Ekspor Barang dan Jasa tercatat tumbuh minus 0,70 persen, sementara Impor Barang dan Jasa juga minus 3,63 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jubir JK Sebut PDIP Dukung Penaikan Harga BBM Bersubsidi

Jakarta, Aktual.co — Juru Bicara wakil presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah membantah jika JK “kebelet” menaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
Menurutnya, wacana penaikan harga BBM itu merupakan program resmi Jokowi dan JK.
“Bukan urusan Pak JK, program yang mau dilaksanakan Jokowi-JK memang seperti itu. Bukan urusan buru-buru Pak JK, kan ini program pemerintahan baru yang disusun sebelum terpilih, yang dijual di kampanye,” kata Husain di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (5/11).
Menurutnya, jika ada politikus yang mengatakan JK bernafsu menaikkan harga BBM, itu adalah pendapat pribadi dan bukan dari partai pendukung pemerintah, seperti PDIP, PKB, NasDem, Hanura atau PPP.
“Tidak ada pernyataan resmi dari PDIP. Baik itu secara partai maupun di parlemen. Oleh karena itu biasa aja,” kata Husain.
Husain menambahkan, program Jokowi-JK, termasuk menaikkan harga BBM, juga disusun oleh sebagian orang-orang dari PDIP.
“Jadi apa yang masalah, dan sampai kemarin Pak Jokowi sendiri kalau kita ikuti pembukaan Rakornas Gubernur dan kabinet kerja para menteri, dan Kapolda segala macam itu kan sudah jelas, di situ menggambarkan. Meskipun tidak menyebut (BBM) akan naik tanggal sekian atau apa, atau ada pengalihan atau enggak. Tapi presiden membicarakan masalah suasana keamanan yang kondusif,” kata Husain.
“Yang kedua menegaskan akan dilakukan pengalihan subsidi dari konsumtif ke produktif. Yakni membangun irigasi yang banyak terbengkalai, infrastruktur jalan, jembatan. Jadi sejalan. Gak ada Pak JK yang memutuskan sendiri,” kata dia.
Saat ditanya PDIP setuju kenaikan harga BBM, dia memastikan kalau Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu memang menyetujuinya
“Ya iyalah pasti dengan menunjuk Jokowi-JK ya tentu (PDIP) mendukung, jadi semua programnya otomatis didukung,” kata Husain.
Seperti diberitakan, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM rupanya ditentang oleh sejumlah elite PDIP. Bahkan Politikus PDIP Effendi Simbolon menyebut JK terlalu bernafsu menaikkan harga BBM.
Effendi menyatakan, PDIP belum menentukan sikap soal rencana kenaikan BBM. Dia malah mengkritisi menteri bidang energi Presiden Jokowi.
“Kita belum menentukan sikaplah. Wong menterinya saja masih bermasalah. Siapa Sudirman Said, siapa Rini Soemarno, siapa Menkoekuin, apa mereka ini yang membawa garis liberal ekonomi?” kata Effendi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Dinilai Langkahi Jokowi, Pengamat Usulkan Sudirman Said Diganti

Jakarta, Aktual.co —  Menteri ESDM Sudirman Said dinilai melakukan kesalahan dengan menunjuk atau mengangkat Widyawan Prawiraatmaja sebagai Staf Khusus Kementerian ESDM dan Naryanto Wagimin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas menggantikan Edy Hermantoro.

“Saya lihat ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh Sudirman Said, karena Jokowi-Jk sudah menandatangani komitmen dengan KPK bahwa sampai di level Dirjen pun itu semua harus melalui tes integritas oleh KPK. Kami lihat sendiri surat komitmennya yang sudah di tanda tangan saat berkunjung ke KPK,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch, Ferdinand Hutahaean usai menggelar diskusi publik ‘Masa Depan Kedaulatan Energi di Bawah Pemerintahan Baru’ di Jakarta, Rabu (5/11).

Dengan diangkatnya Plt Dirjen Migas tanpa melalui uji integritas tentu menyalahi aturan. Apalagi, figur yang diangkat merupakan figur-figur bermasalah dengan hukum.

“Semua itu sudah diatur, termasuk Direksi atau Komisaris BUMN. Semua harus melalui uji integritas. Tapi malah tidak dilakukan oleh Menteri ESDM, jadi ini anak buahnya pak Jokowi mau dipertahankan atau tidak?,” ujarnya.

Ferdinand mengusulkan agar Presiden Jokowi mengganti Sudirman Said. Ditambah lagi Sudirman Said melukai hati rakyat dengan menyebut bahwa murahnya harga BBM bikin rakyat menjadi pemalas.

“Saya usulkan kepada pak Jokowi agar Sudirman diganti. Karena dia sudah tidak mengikuti apa yang menjadi visi misi jokowi. Tapi ini adalah produk etika, bukan produk hukum jadi tidak bisa kita permasalahkan secara hukum. Namun secara etika dan moral dia sudah melangkahi apa yang sudah ditandatangan oleh Jokowi-JK,” jelasnya.

“Sayangnya itu juga harus disetujui oleh Presiden,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

KIP dan KJP Gunakan Data Berbeda

Jakarta, Aktual.co —Ada perbedaan data yang digunakan dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan untuk pelaksanaan KIP Pemerintah Pusat pihak Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah menggunakan data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Sedangkan untuk KJP, Pemprov DKI menggunakan data BPS dan faktual lapangan.
Adanya perbedaan data yang digunakan, kata Lasro, membuat perlu dilakukan harmonisasi di kedua program itu sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Namun, dari keterangan Lasro, Disdik DKI ternyata baru akan melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian setelah KIP berjalan. Alasannya, agar dapat melakukan evaluasi dan menindaklanjuti jika terjadi tumpang tindih sebelum berkoordinasi. Selain di sinkronisasi data, kata Lasro, Disdik DKI dan Kementerian juga perlu menentukan program pokok dan program pendukung antara KIP dan KJP.
Dan penentuan itu, lagi-lagi baru bisa dilakukan setelah DKI dan Pemerintah Pusat memastikan penggunaan data untuk masing-masing program.
“Kami akan melihat dulu data yang dipakai kebijakan pemerintah pusat untuk KIP yang mana. Kemudian kami perlu berkoordinasi menentukan mana program pokok dan mana yang pendukung,” tuturnya.
Ia mengharapkan adanya koordinasi itu dapat memeratakan penerima program pemerintah yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat miskin.

Artikel ini ditulis oleh:

KemenPAN-RB Segera MoU dengan KPK Terkait Pencegahan Korupsi

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, menyatakan selain melapor harta kekayaan, dirinya juga membahas sejumlah permasalah terkait pencegahan korupsi.
“Saya juga datang disamping untuk mengundang KPK ke kementrian pemberdayaan aparatur negara untuk memberikan briefing mengenai pencegahan korupsi. Dan ini tentu akan berlaku untuk aparatur sipil negara,” ujar Yuddy Chrisnandi, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11).
“Kami juga ingin untuk melakukan MOU antara kemenpan dengan KPK sambil itu akan menyerahkan laporan sementara LHKPN,” lanjutnya.
Sebelumnya, melihat catatan situs KPK, Yuddy pernah melaporkan harta kekayaan miliknya ke KPK pada 19 Desember 2003. Dimana saat itu ia tercatat sebagai anggota DPR dan memiliki harta kekayaan sebesar Rp2,5 Miliar dan US$ 29.400.
Harta itu terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp787 Juta. Serta, harta bergerak berupa 2 unit mobil Mercedes Benz dan Mistubishi Kuda senilai Rp390 Juta.
Yuddy mempunyai harta bergerak lainnya senilai Rp178 Juta, surat berharga senilai Rp5 juta serta Giro dan setara kas lainnya senilai Rp1,080 miliar dan US$ 28.500. Yuddy juga tercatat memiliki piutang sebesar Rp95 juta dan US$ 900.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Butuh Dana Besar, Festival Mentaram Terpaksa Ditunda

Jakarta, Aktual.co — Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, H Abdul Latif Nadjib, mengatakan, kegiatan “Festival Mentaram Parade Seni Tradisi Asia Tenggara” terpaksa ditunda pada 2015 karena membutuhkan dana sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar.
“Dengan berbagai desain yang telah kami buat, kebutuhan anggaran untuk ‘Festival Mentaram Parade Seni Tradisi Asia Tenggara’ diperkirakan sebesar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar,” katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (5/11).
Latif yang ditemui usai rapat penundaan “Fetival Mentaram” yang dihadiri seluruh jajaran pantia mengatakan, tingginya kebutuhan anggaran itu karena akan melibatkan beberapa negara Asia serta sejumlah provinsi di Indonesia, yang harus mendapatkan pelayanan terbaik selama berada di wilayah ini.
Sementara anggaran yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014 untuk kegiatan festival tersebut hanya Rp750 juta. Jumlah itu dinilai masih jauh dari kebutuhan.
“Dengan aggaran Rp750 juta itu, hanya dapat untuk melaksanakan persiapan jamuan makan malam dan gala kesenian,” ujarnya.
Terkait dengan hal itu, penundaan kegiatan “Festival Mentaram Parade Seni Tradisi Asia Tenggara” yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, memberikan kesempatan bagi panitia untuk bisa mempersiapkan diri lebih matang. Baik terkait dengan sarana dan prasarana peserta, akomodasi dan transportasi bagi peserta.
“Selain itu kekurangan anggaran dapat dikoordinasikan kembali dengan pihak provinsi maupun pemerintah, agar kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan rencana,” sambungnya.
Menurutnya, pada tahun 2015 kegiatan “Festival Mentaram Parade Seni Tradisi Asia Tenggara” direncanakan digelar sekitar bulan Agustus atau September yang dirangkaikan Hari Ulang Tahun Kota Mataram ke-22 pada tanggal 31 Agustus 2015.
“Penetapan waktu ini masih bersifat sementara dan akan disesuaikan lagi, mengingat pada bulan September 2015 akan berlangsung pemilihan kepala daerah serentak termasuk Kota Mataram,” lanjutnya.
Sedangkan terkait anggaran sebesar Rp750 juta yang sudah disiapkan, akan dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram untuk mendukung menyukseskan kegiatan “Pesta Wirausaha ASEAN 2014” dijadwalkan berlangsung akhir November 2014.
Dalam festval itu akan ditampilkan berbagai atraksi, budaya serta tradisi dari masing-masing negara dan daerah.
Selain itu, akan dilaksanakan parade “Festival Mentaram” dirangkaikan dengan kegiatan sarasehan tentang budaya serta beberapa atraksi kebudayaan dan seni menarik dari masing-masing daerah yang ditampilkan di panggung terbuka.

Artikel ini ditulis oleh:

1...42,41642,41742,418...43,529Halaman 42,417 dari 43,529

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya