Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinasi bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah akan menjelaskan soal program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
“Tentu saja (akan jelaskan KIS, KIP, dan KKS),” kata menteri Puan saat ditemui wartawan di Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (5/11).
Akan tetapi, penjelasaan itu akan diberikan kepada DPR setelah kekisruhan dalam tubuh parlemen tersebut selesai.
“Hari ini DPR masih terbagi dua. Pemerintah menunggu sampai situasi di DPR kondusif,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan kalau pemerintah harus izin ke DPR terlebih dahulu mengenai program ‘kartu sakti’ Jokowi-JK. Novanto mengatakan, parlemen tidak akan menolak mentah-mentah program tersebut terlebih ditujukan untuk rakyat.
“Tadi saya undang ketua komisi untuk evaluasi bagaimana pemerintah bisa jalan karena pemerintah kan harus izin,” kata Setya Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11). 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota komisi III DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menyarankan agar pemerintah mejelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Dirinya mengatakan, jangan sampai keluarnya “kartu sakti” yang “dijual” ketika kampanye itu hanya merubah kulit dari program yang sudah ada di dalam APBN.
“Kita harus liat dulu, apakah program ini hanya ganti kulit saja, dan apakah program itu harus sesuai dengan nomenklatur Undang-Undang,” kata dia kepada wartawan, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11).
Dia mengatakan, sebagai anggota dewan dirinya memiliki hak bertanya, dan hak pengawasan dalam mengingatkan presiden agar mekanismenya berjalan sesuai hukum yang berlaku dan sesuai mekanisme politik yang selama ini sudah jadi aturan dan tradisi dalam sistem pemerintahan Indonesia.
“Supaya tidak salah persepsi yang lebih lanjut akan menimbulkan disharmonisasi antar lembaga-lembaga yang ada,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri terus berupaya mencari identitas dua warga negara Indonesia (WNI) yang tewas dibunuh di Hongkong. Kedua WNI itu yakni Sumarti Ningsih asal Cilacap, Jawa Tengah dan Seneng Mujiasih asal Muna, Sulawesi Tenggara, hingga kini belum diketahui profesinya.
Sebelumnya beredar kabar bahwa mereka berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK). Kini, Polri berencana telusuri visa korban.
“Memang terkait profesi, belum bisa dapat data. Tapi nanti bisa ditelusuri, prosedur keberangkatan melalui visa yang diperoleh,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar, di gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Rabu (5/11).
Namun, Boy belum memastikan profesi kedua WNI tersebut. “Jadi kami belum dapat memastikan, apakah TKW atau profesi lain,” sambung Boy.
Sementara itu, Liaision Officer di Konsulat Jenderal RI di Hongkong, Kombes Beny, lanjut Boy, masih tery lakukan koordinasi dengan kepolisian Hongkong.
Koordinasi itu dilakukan, agar jati diri WNI itu bisa terungkap. Polri tengah mengupayakan, agar antem mortem korban bisa sampai di Jakarta pada Jumat 7 November 2014 untuk segera dikirim ke Hongkong demi keperluan investigasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

 Jakarta, Aktual.co — Pemain film My Heart, Irwansyah, mengakui dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh adik dari Gubernur Banten nonaktif, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Rabu (5/11).
“Begini teman-teman, alhamdulillah saya sudah jelaskan sejelas-jelasnya kepada pihak KPK, soal film,” ujar Irwansyah kepada pewarta di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11).
“Insya allah setelah itu tidak ada yang dirugikan lagi atau tidak ada fitnah gitu kepada saya atau pihak lain,” lanjut Irwansyah yang sebelumnya mengaku kedatangannya di KPK adalah untuk menjenguk Wawan.
Irwansyah keluar gedung KPK pukul 16.55. Ia didampingi dua orang dijemput menggunakan mobil Alphard berwarna putih senada dengan pakaian yang dikenakannya.
Diketahui, Irwansyah punya kongsi rumah produksi (atau PH) R-One bersama Wawan. PH tersebut diduga menjadi tempat pencucian uang dari TCW. Sebab diketahui, Wawan diduga menyamarkan sejumlah aset dari hasil tindak pidana korupsi yang dia lakukan. 
Sebelumnya, KPK sudah menyita lebih dari 87 kendaraan roda empat yang diduga bagian dari TPPU Wawan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Fahri mengkhawatirkan apabila itikad baik pemerintah mengeluarkan kartu sakti tidak sesuai prosedur maka bisa disalahkan. Dia mencontohkan kasus Bank Century di awal 2009, pemerintah menyatakan bahwa kebijakan itu merupakan itikad baik pemerintah untuk selamatkan bangsa Indonesia dari krisis ekonomi dunia.
“Namun kenyataannya kasus Bank Century berefek orang masuk penjara. Itikad baik bukan satu-satunya namun legal prosedural penting dan harus dipenuhi sehingga apabila tidak ajak (konsultasi) dewan bisa tidak legal,” katanya, di Gedung DPR RI, Rabu (5/11).
Fahri menilai pengadaan kartu KIS, KIP, dan KKS harus ditenderkan karena nilainya sangat besar. Dia mempertanyakan apakah pengadaan kartu tersebut sudah sesuai prosedur atau belum, karena nilai proyek diatas Rp1 miliar harus melalui tender.
“Misalnya satu kartu seharga Rp5.000, lalu kartu itu didistribusikan kepada 15 juta penduduk sehingga itu bukan proyek main-main,” ujarnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo meluncurkan program perlindungan sosial berupa KIS, KIP dan KKS di Kantor Pos Besar Jakarta, pada Senin (3/11).
Program KIS akan menggunakan anggaran dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bedanya KIS bisa dipakai dimana saja sedangkan BPJS Kesehatan hanya bisa digunakan di wilayah tempat kartu diterbitkan.

Artikel ini ditulis oleh: