Jakarta, Aktual.co — Susunan kabinet pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla belum matang digodok. Sebab itu rencana pengumuman kabinet yang sedianya disampaikan malam ini di Tanjung Priok Jakarta Utara dibatalkan.
Belum matangnya penyusunan kabinet ini didasarkan atas penilaian Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Beberapa nama-nama yang sebelumnya disampaikan pada PPATK dan KPK (perlu) dilakukan pengecekan pada nama tersebut,” terang Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (22/10) malam.
Disampaikan, dalam hal penyusunan kabinet baru Presiden Jokowi diberi waktu 14 hari sejak pengambilan sumpah jabatan. Untuk mematangkan kabinetnya, seluruh calon menteri perlu ada kesamaan visi dan misi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
“Dengan demikian memang pengumuman tidak dilakukan pada hari ini. Namun tidak mengurangi tahapan yang dilakukan skala konkrit. Konsolidasi pemerintahan terus dilakukan,” jelas Hasto. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengapresiasi pola perekrutan menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Jokowi saya lihat hati-hati menyusun anggota kementeriannya dengan dibawa ke KPK dan PPATK dulu,” kata Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud di Jakarta, Rabu (22/10).
Menurut dia, kehati-hatian yang dilakukan Jokowi sekarang akan menjadi modal yang bagus untuk mendorong soliditas tim secara keseluruhan, karena jika ada menteri yang terkena masalah pandangan publik secara umum terhadap kabinet juga akan terpengaruh.
Ia sependapat bahwa calon yang berpotensi memiliki masalah tidak perlu diangkat menjadi menteri daripada nanti diungkit-ungkit oleh publik.
“Kalau sekarang sudah lolos dari berbagai kriteria, apa lagi yang mau di-pressure. Yang paling melumpuhkan itu kan di KPK,” kata Marsudi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Banten Raya Hendriyana MSi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memperhatikan pembangunan bidang pendidikan.
“Pak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden sudah cukup bagus dalam memperhatikan bidang pendidikan, dan kita harapkan Pak Jokowi bisa lebih meningkatkan lagi,” katanya di Pandeglang, Rabu (22/10).
Saat ini, kata dia, masih banyak bangunan sekolah dan ruang kelas yang mengalami kerusakan, bahkan tidak sedikit juga yang sudah tak layak pakai.
Ke depan, lanjut dia, jangan ada lagi bangunan sekolah atau ruang kelas yang rusak karena bisa menganggu ketenanagan proses belajar danmengajar.
Selain itu, kata dia, juga harus diperhatikan pengadaan fasilitas pendukung pendidikan di sekolah, seperti ruang perpustakaan dan laboratorium.
Sekarang, lanjut dia, masih banyak sekolah yang belum mempunyai perpustakaan, padahal fungsinya sangat penting untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
“Sekolah yang punya perpustakaan masih banyak di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pandeglang, terutama tingkat sekolah dasar, ini harus menjadi perhatian pemerintahan Jokowi,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Dadan T Daniel menyatakan sekitar 30 persen dari 810 unit sekolah dasar di daerah itu belum memiliki perpustakaan.
“Memang masih ada sekitar 30 persen yang belum ada perpustakaan, dan akan kita lengkapi secara bertahap,” katanya.
Pepustakaan, kata dia, merupakan salah satu penunjang penting dalam pendidikan, karena itu ke depan setiap sekolah pada semua tingkat harus memiliki fasilitas tersebut.
“Karena keterbatasan anggaran maka pembangunan perpustakaan tidak bisa dilaksanakan secara sekaligus, tapi saya yakin dalam beberapa tahun ke depan seluruh sekolah sudah memilikinya,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terkait kasus dugaan korupsi proyek vidoetron dengan terdakwa Hendra Saputra, ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Putusan yang diketok pada 9 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua Chairil Anwar, itu berisikan menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian, Hendera harus tetap menjalani pidana penjara satu tahun serta denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan.
Kepala Kejati DKI Jakarta M. Adi Toegarisman, mengatakan, pihaknya akan mengkaji lagi putusan tersebut. “Kita pelajari dulu kalau memang betul keputusannya begitu,” kata Adi di Kejaksaan Agung di Jakarta, Rabu (22/10).
Pengkajian terhadap putusan dan pertimbangan hukumnya itu, kata Adi, akan dilakukan sebelum memutuskan mengambil langkah hukum berikutnya atau kasasi ke Mahkamah Agung. “Keputusan dan pertimbangannya tentu kita kaji lagi untuk langkah berikutnya (kasasi),” ujarnya.
Sebelumnya, persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta yang dipimpin Hakim Ketua Nani Indrawati memvonis Hendra yang dijadikan Direktur Utama Imaji Media, divonis hukuman penjara satu tahun, dengan denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan.
Hendra selaku office boy PT Rifuel itu divonis terbukti bersalah dan meyakinkan bersama-sama Riefan Avrian, putra politisi Partai Demokrat Syarif Hasan  melakukan korupsi terkait proyek pengadaan alat videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Hendra dinilai terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat I ke I KUHPidana.
Atas putusan itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta mengajukan banding.  Alasan banding di antaranya karena analisa yuridis hakim tidak sama dengan jaksa penuntut umum dan straf mat (masa hukuman) kurang dari dua pertiga. Sedangkan pihak Hendra pun juga mengajukan banding atas vonis tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby