Jakarta, Aktual.co — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno baru menyadari kalau belum menunaikan kewajibannya untuk melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dia mengaku kalau hal itu belum dilakukannya lantaran dirinya belum sempat ke KPK. Dia pun mengaku baru tahu harus lapor karena baca berita.
“Selama ini belum sempat saja, kami sedang siapkan karena baru lihat berita, oh iya belum lakukan itu,” kata Rini, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/11).
Aka tetapi, Rini mengatakan kalau dia telah menerima formulir LHKPN dari sekretaris kementerian. Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini mengaku tidak ada kendala dalam mengisi formulir LHKPN. 
“Enggak ada kendala, cuma isi saja,” kata dia. 
Dia berjanji akan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK pekan depan.
Sebelumnya, KPK meminta para menteri Kabinet Kerja untuk segera menyampaikan LHKPN. Hingga hari ini, baru satu menteri yang melaporkan LHKPN-nya, yaitu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Peryataan politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi pada pemerintahan Jokowi-JK, akibat kesalahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengurus negara beserta keuangannya.
Hal itu pun dinilai Politisi Demokrat, Ruhut Sitompul jika sikap Rieke bentuk kedongkolan kepada Jokowi namun dilimpahkan ke orang lain.
“Jadi Rieke Diah Pitaloka, jangan begitu (analisanya) karena enggak jadi menteri ketenagakerjaan jadi marah sama pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” kata Ruhut kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/11).
Anggota Komisi III DPR RI itu menyarankan, agar PDIP membenahi kondisi di internalnya saja, pasca penetapan kabinet kerja Jokowi-JK. Tanpa harus menuduh orang lain.
“Udahlah internal PDIP dengan pak Jokowi diselesaikanlah, jangan malah mengkaitkan ke penggagas dan pendiri partai demokrat yakni pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan, dalam otak-atik analisis yang dilakukan oleh Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan, apakh betul kas negara kosong (devisit)? Berapa angka devisit yang ditinggalkan pemerintahan SBY? 80 T atau 109 T?
“Jika defisit benar adanya, artinya di akhir pemerintahannya SBY telah menegaskan “salah urus” negara plus keuangannya,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta.
“Namun, kita tetap gunakan azas praduga tak bersalah, tanyakan saja langsung kepada Pak SBY dan para menterinyan terutama Menteri Keuangan, Khatib Basri, betulkah ada devisit? Berapa angka devisit yang sesungguhnya?,” tambah dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang