Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Sebanyak 15.670 nelayan di DKI Jakarta, terancam tergusur dan kehilangan pekerjaan karena kebijakan pembangunan di Teluk Jakarta yang tidak ramah lingkungan.

“Selama ini, kegiatan unggulan MP3EI hanyalah mendorong untuk terjadinya pembangunan fisik, tanpa memperhatikan lingkungan pesisir dan darat, sehingga akan memperparah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dan bencana alam lainnya,” kata Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kiara, Selamet Daroyni di Jakarta, Rabu (22/10).

Ia menjelaskan, dari sisi sosial ekonomi, saat ini terdapat 15.670 nelayan, dengan rincian terdapat 8.808 nelayan penetap atau memiliki KTP DKI Jakarta, dan 6.862 nelayan pendatang yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta.

“Seluruh nelayan tersebut akan tergusur dan kehilangan pekerjaan akibat kebijakan pembangunan di teluk Jakarta. Sehingga MP3EI hanyalah perpanjangan dari rencana JCDS guna merampas ruang hidup masyarakat pesisir di Pantai Utara Jakarta,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pembangunan tidak ramah lingkungan juga menimbulkan berbagai masalah mulai dari banjir, penurunanan permukaan tanah, penduduk dan bangunan sangat padat, air minum susah dan mahal, pencemaran lingkungan dari limbah domestik dan industri, ketersediaan lahan terbatas dan lainnya.

“Berbagai permasalahan ini merupakan permasalahan lama yang sebenarnya terjadi karena tata kelola kota yang tidak terkonsep, dan tidak mempunyai arah kebijakan penataan kota yang jelas,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini, guna menjual proyek ini kepada swasta dan mendapatkan utang luar negeri, Pemprov DKI Jakarta mengemasnya dalam proyek Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) dan dimasukkan dalam bagian program kegiatan unggulan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

“Jakarta termasuk dalam skema MP3EI yang menempatkan Jakarta dalam koridor tersendiri dalam proyek pengembangan kawasan strategis di Jakarta. Kawasan strategisnya adalah berupa pembangunan proyek pelabuhan sebagai pengembangan dari kawasan pelabuhan yang telah ada Pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya.

Menurut dia, selama ini, pola pembangunan dalam MP3EI bersifat mendorong untuk terjadinya pembangunan fisik. Sangat terlihat jelas arah kebijakan untuk mendorong adanya pembangunan pelabuhan, jalan tol yang tujuannya adalah untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa.

Namun pembangunan fisik tersebut tidak memperhatikan bagaimana permasalahan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan keberlanjutan sosial ekonomi keluarga nelayan.

“MP3EI hanyalah perpanjangan dari rencana JCDS guna merampas ruang hidup masyarakat pesisir di Pantai Utara Jakarta,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Dinas Perhubungan DKI Jakarta terus berupaya menggerus peredaran bajaj warna oranye di Ibukota.
Keberadaan bajaj oranye yang menggunakan bahan bakar bensin itu secara bertahap akan diganti bajaj warna biru yang menggunakan bahan bakar gas (BBG). 
Namun upaya Dishub DKI masih menemui kendala dari para pemilik bajaj sendiri yang kesulitan mengakses kredit murah untuk mendapatkan bajaj warna biru.
“Karena ketersedian bajaj biru terbatas,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, M. Akbar, di Jakarta, Rabu (22/10).
Untuk mengakali permasalahan itu, pihak Dishub kemudian melakukan terobosan dengan melakukan perubahan aturan (derelugasi) untuk proses pengadaan bajaj agar lebih sederhana dan murah. 
Sehingga para pemilik bajaj oranye yang ingin meremajakan kendaraannya bisa langsung berhubungan kepada produsen ataupun distributor bajaj biru. 
Diharapkan Akbar, mekanisme semacam ini bisa mempercepat peremajaan bajaj oranye ke bajaj biru. “Paling lambat akhir tahun 2016 sudah terealisasikan dan tidak ada lagi bajaj oranye di Jakarta,” ungkapnya.
Dari informasi yang dihimpun, hingga Oktober 2014 ini sudah ada kurang lebih 2.624 unit bajaj BBG yang dikeluarkan Abdi Raharja. Jumlah itu di luar 220 unit yang saat ini sedang disiapkan.
Hingga Oktober 2014, dari 14 ribu bajaj yang beredar di ibu kota, baru sekitar 5.000 bajaj yang sudah diremajakan dan berbahan bakar gas. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Sebanyak 18 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta pada Januari-Desember 2014 dipecat, karena tidak disiplin.

“Total PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sejumlah 54 orang, 18 diantaranya sudah dipecat. Sudah ada surat keputusannya,” Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga di Jakarta, Rabu (22/10).

Selain mereka, kata dia sebanyak 90 orang PNS masih menunggu surat keputusan pemberian sanksi. Dalam waktu dekat surat tersebut akan diterbitkan.

“Total PNS yang dikenakan sanksi sebanyak 144 orang, 90 orang diantaranya masih diproses,” ujarnya.

I Made Karmayoga mengemukakan selain PNS, pemerintah juga memberi sanksi kepada tenaga honor di Pemerintahan DKI Jakarta. Sebanyak 182 honorer kategori dua yang lulus seleksi tertulis tidak diusulkan untuk diperpanjang masa kontraknya oleh satuan kerja perangkat daerah.

“Berkas administrasinya tidak diusulkan lagi. Itu disebabkan tidak disiplin,” ucapnya.

Sementara sebanyak 1664 honorer kategori dua yang tidak lulus ujian tertulis, lanjutnya, tidak diusulkan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk pemberkasan ulang.

“Total honorer pada tahun ini yang tidak diusulkan lagi menjadi honorer berjumlah 1.846 orang,” katanya.

Dia mengatakan jumlah PNS di DKI Jakarta sebanyak 70.262 orang, terdiri dari golongan 1a 13 orang, 1b 147 orang, 1c 15 orang, 1d 715 orang, 2a 2.409 orang, 2b 6.829 orang, 2c 2.752 orang, 2d 2.678 orang, 3a 7.400 orang, 3b 8.757 orang, 39 4.536 orang, 3d 6666 orang, 4a 24.160 orang, 4b 3.013 orang, 4c 309 orang, 4d 86 dan 4e hanya 6 orang.

Sedangkan yang mengemban jabatan mulai dari eselon Ib hingga eselon Va sebanyak 7.589 orang terdiri dari pejabat eselon 1b 4 orang, 2a 43 orang, 2b 42 orang, 3a 657 orang, 3b 252 orang, 4a 3.874 orang dan eselon 4b sebanyak 2.389 orang.

“Kami akan mengkaji jumlah PNS yang dibutuhkan untuk mengantisipasi masa purna bakti ribuan PNS pada tahun 2015 dan 2016,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid