8 April 2026
Beranda blog Halaman 42430

Palyja Nikmati Keuntungan, Ketua DPRD DKI: Ambil Alih Apapun Caranya

Jakarta, Aktual.co —Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edy Marsudi mengatakan bahwa DPRD DKI mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengakuisisi saham PT Palyja. Untuk melalui tahapan tersebut tentunya Pemprov DKI harus melalui dua BUMD yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya. 
“Ambil alih, apapun caranya. Ini asing sudah seenaknya menikmati keuntungan, pelayanannya juga buruk. Kita tidak boleh kalah dan diinjak-injak asing,” katanya kepada wartawan, Selasa (4/11). 
Dikatakan Prasetyo bahwa pihaknya dalam hal ini DPRD DKI, akan bergerak cepat mengambil alih pengelolaan air di Jakarta dari PT Palyja. Karena menurutnya kerugian yang diderita DKI akibat perusahaan asing itu akan terus berlanjut. Untuk itu lanjut Prasetyo DPRD DKI akan menghentikan kontrak dengan Palyja.
“Di lain sisi para pekerja dari perusahaan tersebut terus menerus memperoleh penghasilan dan keuntungan dengan jumlah luar biasa besar,” papar Politisi PDIP.
Lebih lanjut Prasetyo menambahkan bahwa pihaknya mendesak Biro Hukum Pemprov DKI agar bertindak cepat mengantisipasi ancaman kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. 
“Potensi kerugian negara ini triliunan rupiah. Jangan dianggap sepele, apapun caranya harus diambil alih sebelum kontrak berakhir,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Seleksi Capim KPK, Komisi Lakukan Rapat Konsultasi

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Azis Syamsuddin mengatakan, rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar untuk mendapatkan masukan soal penegakan hukum di masyarakat saat ini.
Salah satunya, perihal diskriminasi penegakan hukum yang dialami masyarakat dalam penegakan hukum.
“Kita RDPU, dari sini kita akan menyaring masukan-masukannya dalam proses penegakan hukum dan dalam proses diskriminasi penegakan hukum dan sebagainya,” ucap dia usai menggelar RDPU dengan masyarakat korban diskriminasi Polri, di ruang komisi III DPR RI, di Jakarta, Selasa (4/11).
Sementara itu, ketika ditanya soal seleksi calon pimpinan (Capim) KPK, politisi Partai Golkar ini menjelaskan proses tersebut harus dibahas dalam rapat pengganti Bamus untuk menjadwalakn kapan akan dilakukan RDPU. Kemudian hasil rapat itu nantinya akan dibawa ke sidang paripurna.
“Tentang KPK khususnya komisioner pimpinan KPK itu untuk pendelegasian teknis uji kelayakan dan kepatutan itu akan dibawa ke paripurna lagi, setelah melalui proses bamus atau rapat konsultasi pengganti Bamus, yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Saat Tabuik Tak Lagi Sakral (Bag. 2)

Jakarta, Aktual.co — Di Pariaman, Sumatera Barat, sekitar 50 kilometer dari Kota Padang, kehidupan berjalan seperti biasa. Tepat 10 Muharram 1436 Hijriyah, Senin (3/11), tidak ada tanda keramaian dan sebuah papan pengumuman yang menandakan akan ada helatan besar di kota Tabuik pekan depan.
Tabuik akan keluar seminggu lagi, tepatnya pada Minggu 9 November 2014, atau 16 Muharram 1436 Hijriyah berdasarkan penanggalan Islam. Demikian jadwal yang terpampang, sedangkan prosesi ritual sudah digelar sejak 25 Oktober lalu. Jeda yang terlalu jauh.
Pertimbangan Hari Libur Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pariaman, Yusrizal mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dua Nagari dalam hal menentukan jadwal Tabuik.
Dijelaskannya, karena 10 Muharram bertepatan dengan hari Senin, maka puncak Pesta Budaya Tabuik diundur menjadi Minggu (9/11).
Hal itu dilakukan, mempertimbangkan wisatawan domestik dan mancanegara serta perantau, karena hari itu sekaligus berlibur ke Pariaman sehingga kota itu menjadi ramai.
Ia tidak menampik, Tabuik sekarang memang merupakan Tabuik Pariwisata, yang mengutamakan unsur kepariwisataan agar Pariaman lebih dikenal.
“Dulu memang Tabuik tradisi, tapi sekarang sudah Tabuik Pariwisata, maka kita sesuaikan jadwalnya dengan kebutuhan wisata,” imbuhnya.
Ia juga mengakui, kurangnya promosi dalam penyelanggaraan Tabuik tahun ini, terkait tidak adanya kerjasama dengan pihak swasta.
Pemkot Pariaman menganggarkan dana sebesar Rp736 juta menggunakan dana APBD kota untuk pelaksanaan Pesta Budaya Tabuik tahun ini termasuk promosi.
Tetua Tabuik Subarang, Nasrun Jon menyatakan, menurutnya biaya Tabuik tahun ini banyak digunakan dalam acara kesenian yang sebenarnya bukan inti dari prosesi ritual.
“Untuk modal pembuatan Tabuik itu sekitar Rp22 juta per satu tabuik, tidak sampai ratusan juta termasuk biaya prosesi ritual, ini biaya habis karena acara kesenian saja,” imbuhnya.
Sedangkan prosesi ritual, sambungnya, yang sebenarnya memiliki nilai jual terutama bagi wisatawan malah jadi terabaikan.
Menurutnya, wisatawan domestik maupun mancanegara ingin melihat Tabuik karena tradisinya, bukan acara seremonial pemerintah.
“Jangan sampai ada kesan, pemerintah berladang di punggung nagari dengan Tabuik ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Pengamat Kebudayaan Pariaman, Abrar Khairul Ikhirma mengakui tabuik semakin lama semakin jauh dari tradisi.
“Apa salahnya jika tabuik dilaksanakan dengan tradisinya. Pemerintah sudah ambil alih dari even rakyat menjadi even pemkot, ini perlu dikaji ulang,” tegasnya.
Berdasarkan historis, Tabuik lah yang mempersatukan masyarakat Pariaman sejak dulu.
Ia menilai, boleh saja Tabuik dikatakan sebagai Tabuik Pariwisata, namun sampai beberapa tahun ini daya tarik semakin menurun.
Karena di Pariaman, katanya, tidak ada yang menarik selain Tabuik yang ditunggu-tunggu setiap tahun.
Maka itu ada istilah, “Pariaman tadanga langang, Batabuik mangkonyo rami” (Pariaman terdengar lengang, bertabuik maka ramai).
Namun sekarang masih saja sepi, seminggu ke depan, pada Minggu (9/11) diperkirakan barulah kota pantai itu disesaki pengunjung yang ingin menyaksikan Tabuik dibuang ke laut.
Tanpa jejak dan kenangan, orang-orang hanya akan tahu, itulah Tabuik seharga puluhan juta, yang dipertontonkan dan dibuang ke laut hanya dalam sehari saja.

Artikel ini ditulis oleh:

Pasca bentrok Warga, Posko Didirikan di Manggarai

Jakarta, Aktual.co —Sebuah posko didirikan di taman di Jalan Manggarai Utara, pasca bentrokan hari Minggu (2/11) lalu yang terjadi antara warga Kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat dengan warga Manggarai Jakarta Selatan. 
Kepala Kepolisian Sektor Tebet, Kompol I Ketut Sudarma mengatakan posko yang didirikan tak jauh dari lokasi bentrokan itu merupakan bentuk kerjasama antara Polsek Tebet, Koramil Tebet, dan Mustika Camat beserta Lurah Manggarai.
Didirikannya Posko Terpadu 3 Pilar itu, ujar Sudarma bertujuan untuk mencegah tidak terulang lagi tawuran susulan antar warga.
Senin (3/11) kemarin, tutur Sudarma, di Pintu Air Manggarai juga sudah ditandatangani kesepakatan damai antar kedua belah pihak yang bertikai.  
“Inti kesepakatan damai adalah mereka tidak akan tawuran lagi, jalin silaturahmi antar warga, siskamling bersama , dan bila terjadi tawuran siapapun akan ditindak tegas sesuai hukum,” tuturnya, di Jakarta, Selasa (4/11).
Yang menandatangani perjanjian itu yakni Ketua RW 04 dan Ketua RW  06 Menteng Jakarta Pusat dengan Ketua RW 04 Manggarai Tebet Jakarta selatan. Perjanjian juga ditandatangani tokoh masyarakat dan pemuda yang disaksikan oleh pejabat dari pihak terkait. 
Dengan ditandatanganinya perjanjian itu, Sudarma berharap tidak ada lagi tawuran di kawasan Manggarai ke depannya.”Bila ada permasalahan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Setya Novanto Pertanyakan ‘Kartu Sakti’ Jokowi yang Terbit Tanpa Izin DPR

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR RI Setya Novanto mempersoalkan peluncuran tiga kartu yang disebut “kartu sakti”, yakni Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera oleh Presiden Joko Widodo, Senin (3/11) kemarin.
Menurut dia, sebelum pemerintah meluncurkan sebuah program harus izin dulu dengan DPR.
“Tadi saya undang ketua komisi untuk evaluasi bagaimana pemerintah bisa jalan karena pemerintah kan harus izin (DPR),” kata Novanto di gedung DPR, Selasa (4/11).
Menurutnya, jika Presiden Jokowi izin ke DPR,  maka DPR tidak akan menolak program tersebut. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa harus ada peraturan yang diperhatikan.
“Kalau bertujuan untuk rakyat pasti kita setuju, tapi kan ada rambu-rambu yang harus diselesaikan DPR. Kita akan secepatnya bersma komisi terkait untuk segera menindaklanjuti apa-apa yang harus dilakukan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Ketua DPRD Setuju Pelantikan Ahok, Lulung: Itu Sikap Pribadi

Jakarta, Aktual.co —Pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang mengatakan telah menyepakati pelantikan Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI definitif, tidak bisa dianggap mewakili sikap dari DPRD DKI.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lunggana mengatakan kalau Prasetyo secara pribadi menyatakan setuju atas pelantikan Ahok, maka itu sah-sah saja.
“Tapi kalau mengatasnamakan dewan itu yang gak boleh. Sebab suara dewan adalah suara kolektif kolegial. Jadi ketika Pras menyatakan sepakat namun ada yang belum sepakat berarti belum mewakili dewan,” ujarnya, di DPRD DKI Jakarta, Jalan kebon Sirih, Selasa (4/11).
Sedangkan saat ditanya mengenai sikapnya sendiri atas rencana pelantikan Ahok, Lulung menegaskan kalau dirinya tetap berpegang pada aturan di Peraturan Pengganti Undang-Undang no 1 tahun 2014. Bahwa Ahok tidak bisa serta merta langsung menggantikan Joko Widodo yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI. 
Dalam Perpu yang ditandatangani mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, menurut Lulung, dijelaskan bahwa posisi gubernur dipilih kembali oleh DPRD. Namun saat ditanya di pasal berapa tepatnya aturan yang dimaksudnya, Lulung malah berkata, “Andakan  sering tulis di media anda. Jadi gak usah diulang-ulang saya sebutkan.” 
Diberitakan sebelumnya, Plt Gubernur DKI Ahok yakin bakal dilantik sebagai Gubernur DKI definitif tanggal 18 November mendatang, meskipun DPRD DKI tetap enggan melantiknya.
Keyakinan dia berdasar pada surat yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri yang dilayangkan ke pimpinan DPRD DKI 28 Oktober lalu.
Ahok mengatakan sesuai surat yang dikeluarkan Dirjen Otda yang mengacu pada Perppu 1 Tahun 2014, maka dirinya otomatis akan menjadi gubernur. Terlebih lagi, statusnya sekarang sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta dikatakan Ahok, secara tugas sudah seperti gubernur.
“Orang kita sudah gubernur kok, cuma tinggal pengesahan saja,” ujarnya di Balaikota, Senin (3/11).
Jika DPRD DKI tetap tak mau melantiknya lewat sidang paripurna, Ahok tetap yakin pelantikannya akan berjalan mulus lantaran akan diambilalih Mendagri.
“Kita enggak perlu tunggu minta pengesahan DPRD. Hanya menunggu DPRD paripurna dan mengumumkan Ahok jadi gubenur sesuai surat Dirjen Otda itu. Kalau enggak mau paripurna dan mengumumkan juga, ya presiden ambil alih lewat Mendagri,” ujar Ahok. 

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain