8 April 2026
Beranda blog Halaman 42431

Red Notice Menteri, Komisi III Jadwalkan Undang KPK

Jakarta, Aktual.co — Meski daftar nama calon menteri bertanda merah oleh KPK hanya diberikan kepada Presiden Jokowi, tidak menyurutkan komisi III DPR RI untuk mempertanyakan sejumlah nama yang terus menjadi polemik di masyarakat.
Ketua Komisi III DPR RI, Azis Syamsuddin mengatakan jika pihaknya telah mengagendakan rapat dengan KPK dalam masa sidang pertama, yang akan digelar dalam waktu dekat ini.
“Kita belum terima (catatan nama menteri bertanda merah) itu secara resmi, dan kita juga sudaah mengagendakan rapat dengan KPK dalam masa sidang pertama ini 2014-2015,” ucap Azis di ruang komisi III DPR RI, Jakarta, Selasa (4/11).
Menurut dia, dalam rapat pihaknya dengan KPK nanti, juga akan mempertanyakan soal data tersebut.
“Ya salah satunya itu, tetapi tidak fokus ke sana, lebih fokus terkait bagaimana penyelenggaraan kinerja KPK dalam aplikasi penerapaan anggaran 2015 ke depan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Polisi Akan Periksa Badan Perpustakaan DKI Terkait Ambruknya Jembatan di TIM Cikini

Jakarta, Aktual.co —Guna mengetahui penyebab rubuhnya jembatan penghubung di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Kepolisian Resort Jakarta Pusat melakukan penyelidikan terhadap 11 saksi.
Menurut Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, AKBP Tatan Dirsan bahwa sampai saat ini pihaknya belum memeriksa Direktur Utama PT SA, BD selaku kontraktor pembangunan jembatan penghubung tersebut.
“Besok kami akan memeriksa saksi-saksi dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI. Kami akan lakukan pemeriksaan terhadap konsultan pelaksana dan pengawas proyek,” ujarnya, Selasa (4/11).
Dikatakan Tatan dari sejumlah saksi yang telah diperiksa oleh pihaknya, tujuh diantaranya yakni merupakan pekerja, dua keluarga korban meninggal dunia dan dua mandor proyek.
Seperti diketahui jembatan penghubung gedung Badan Perpustakaan dan Arsip DKI Jakarta, di Kompleks Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, roboh pada Jumat (31/10) pagi. Empat pekerja yang tewas yaitu Harno (40), Nur Ucup (38), Arden (17) dan Budi Utomo (25). Sementara yang terluka parah Narno (46), Darwanto (31), Kurniawan (18) dan Agung Astanto (24).

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Plt Dirjen Migas Beberkan Sumbatan-Sumbatan Sektor Migas

Jakarta, Aktual.co —  Plt Direktur Jenderal Migas Naryanto Wagimin mengungkapkan bahwa dirinya diminta oleh Menteri ESDM untuk menghilangkan hambatan-hambatan di sektor migas yang ada selama posisi Dirjen Migas diisi oleh Edy Hermantoro.

Ia menjelaskan, salah satu yang menjadi sumbatan selama ini adalah keputusan kontrak perpanjangan migas yang lama. Padahal ini sangat vital dan berpengaruh pada produksi migas dan investasi nasional.

“Dalam 5 tahun ke depan ada hampir 20 kontrak KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) status diperpanjang atau tidak, ini yang menghambat selama ini dan harus diselesaikan secepatnya,” kata Naryanto di Ditjen Ketenaglistrikan, Jakarta, Selasa (4/11).

Ia mencontohkan, proyek yang status kontraknya masih ‘digantung’ seperti IDD Chevron (proyek laut dalam di Selat Makassar), Total, Blok Masela dan banyak lagi.

“Termasuk rencana pembangunan kilang minyak yang tidak jadi-jadi,” tambahnya.

Menurutnya, status kontrak 20 KKKS ini penting karena menyangkut potensi 30 persen produksi gas nasional dan 20 persen produksi minyak nasonal.

“Harus segera ada kepastian, supaya itu diperpanjang atau tidak. Supaya proyek bisa berjalan,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta Sepi Peminat Wisatawan Mancanegara

Jakarta, Aktual.co —Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jakarta pada September menurun menjadi 179.723 atau 19,94 persen dari kunjungan pada Agustus sebanyak 224.492 orang.
“Jumlah kunjungan wisman ke Jakarta melalui Soekarno- Hatta, Tanjung Priok dan Halim Perdanakusumah menurun 19,94 persen dari Agustus,” kata kata Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi DKI Jakarta Dody Rudyanto di Jakarta, Selasa (4/11).
Ia mengatakan jika dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, kunjungan wisman ke Jakarta juga menurun sebesar 13,48 persen.
Pengunjung terbanyak pada September berasal dari Malaysia, yakni 24.451 kunjungan, disusul Jepang sebanyak 17.943 kunjungan, Tiongkok sebanyak 17.786 kunjungan, Singapura 15.216 kunjungan serta Saudi Arabia 12.272.
Kedatangan dari Soekarno-Hatta sebesar 174.169 pada September, menurun 20,44 persen dari Agustus, dari Tanjung Priok sebesar 4.248, menurun 13,34 persen dan dari Halim sebesar 1.306, meningkat 90,10 persen.
Sedangkan jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, kedatangan dari Soekarno-Hatta menurun sebanyak 13,49 persen, dari Tanjung Priok menurun 20,81 persen serta dari Halim Perdana Kusuma meningkat 27,66 persen.
Penurunan kunjungan wisman September merupakan penurunan pertama kali dalam empat tahun terakhir. Sejak 2011, wisman mengalami peningkatan sebanyak tiga kali hingga 2014.
Selain itu, penurunan ini sejalan dengan kunjungan wisman ke Indonesia pada September yang juga menurun sebesar 4,30 persen atau dari 826.821 pada Agustus menjadi 791.296 pada September.
Sementara itu, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Jakarta pada September sebesar 58,91 persen, meningkat sebesar 2,16 poin dari Agustus sebesar 56,75 dan lebih tinggi 1,90 poin dari tahun sebelumnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Golkar: KPK Dijadikan Alat Cuci Tangan Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo tidak menyalahkan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memberikan tanda merah dan kuning terhadap nama menteri Jokowi-JK.
“Kita tidak boleh menyalahkan KPK,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar itu dalam diskusi bertema “Noktah Merah Kabinet Jokowi-JK” di gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11).
Akan tetapi, dirinya menyayangkan adanya calon yang mendapat nilai merah dan kuning tetap masuk pemerintahan Jokowi-JK. 
“Yang kita salahkan adalah, ketika diberi tanda (Merah-Kuning), tetap dimasukkan. Kalau benar pada 34 menteri ada yang bermasalah, secara gak sadar KPK dijadikan untuk cuci tangan Jokowi,” kata Bambang.
Bambang meyakini adanya nama menteri di Kabinet Kejra yang mendapat tanda merah dan kuning dari KPK lantaran ada petinggi-petinggi Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat merasa tidak bahagia, hal itu dikarnakan beberapa jagoannya tidak masuk kabinet.
“Tapi ada yang distabilo tetap masuk,” kata dia.
Jika terbukti ada nama menteri yang diberi tanda merah dan kuning masuk kabinet, maka Presiden Jokowi bisa melakukan reshuffle menteri tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemprov DKI Siap Terapkan Kebijakan Moratorium CPNS

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menerapkan moratorium (penundaan) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk lima tahun, jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengeluarkan kebijakan itu. 
Disampaikan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), rencana tersebut memang sejalan dengan rencana Pemprov DKI untuk mengurangi jumlah pegawainya yang saat ini berjumlah 72 ribu orang. Nantinya, pegawai DKI direncanakan hanya berjumlah 50 ribu saja.
Dan jika moratorium CPNS diberlakukan, Ahok mengaku akan mengambil karyawan yang sudah berpengalaman atau menaikkan staf lama yang kompeten untuk menempati posisi jabatan yang dibutuhkan.
“Kan kita mau moratorium. Saya katakan kita tidak ada ‘outsourcing’ tapi kontrak individual kepada yang kerja. Ngapain terima PNS gitu banyak. Tinggal diumumkan siapa yang mau jadi PNS DKI. Banyak yang mau pindah kali,” ujarnya, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (4/11).
Nantinya, kata Ahok, Pemprov DKI hanya akan menerima PNS untuk mengisi sejumlah posisi kosong yang ditinggal pegawai lama karena memasuki masa pensiun. Sehingga penerimaan PNS pun jumlahnya tidak akan lebih banyak dari yang lowong karena pensiun.
“Yang berhenti lebih banyak dari yang diterima. Jadi nanti makin lama makin berkurang jumlahnya,” tambahnya.
Kemenpan-RB diketahui akan menerapkan kebijakan moratorium penerimaan CPNS mulai tahun 2015 mendatang. Menpan-RB Yudi Chrisnandi mengatakan kebijakan ini untuk membuat birokrasi dan ramping serta mengoptimalkan kinerja PNS yang ada. Ia mengatakan sudah berkoordinasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai rencana tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain