Jakarta, Aktual.co — Belum lama ini lembaga rating Fitch mengeluarkan hasil penelitiannya tentang keterbukaan negara-negara terhadap penguasaan investasi asing. Tidak mengejutkan, Indonesia yang sudah sepuluh tahun semakin bergeser ke kanan, semakin liberal di bawah SBY, mendapatkan “cap” sebesar 80%.
Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra mengatakan, cap Indonesia jauh lebih besar (yang berarti lebih terbuka pada investasi asing) dari salah satu negara industri terbesar di Asia: India (26%) ataupun dari negara tetangga kita di ASEAN: Thailand (49%). 
“Kedua negara tersebut (India dan Thailand), yang sering kita lihat sebagai negara yang lebih maju dari Indonesia tidak perlu menjadi terlalu liberal seperti Indonesia. Ini adalah pelajaran penting untuk Jokowi,” tegasnya kepada Aktual.co di Jakarta, Rabu (22/10).
Semakin liberalnya perekonomian Indonesia, sambungnya, adalah akibat direkayasa oleh para arsitek ekonomi dan keuangan di pemerintahan SBY, seperti: Boediono, Sri Mulyani, Chatib Basri, dan Kuntoro Mangkusubroto. “Para gerombolan Mafia Berkeley turun temurun tersebutlah yang telah ‘menjual’ kedaulatan Bangsa Indonesia sejak masa berdirinya Orde Baru Suharto (1966-1998) hingga Orde Reformasi SBY (2004-2014),” tegasnya. 
Gede melanjutkan, seorang peneliti dari Institute of Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng menyatakan, bahwa modal asing telah menguasai 42 juta hektar daratan untuk pertambangan minerba, 95 juta hektare untuk pertambangan migas, 32 juta hektare untuk HPH, HTI, dan HTR, serta 9 juta hektare untuk perkebunan sawit. 
“Berarti terdapat 178 juta hektar atau 93% dari total luas bumi Indonesia yang saat ini dikelola  oleh swasta asing,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengumuman kabinet akan dilakukan di Istana Negara.
“Di Istana,” Kata Wapres Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Rabu (22/10).
Namun, saat ditanya kapan pengumuman kabinet akan dilaksanakan, JK meminta semua pihak bersabar.
“Pokoknya dalam satu dua hari ini, ya harus bersabar karena pemilihan menteri harus hati-hati,” kata dia.
Menurut JK, pemilihan pihaknya terus menggodok kandidat yang kompeten dan bebas dari masalah.
“Tentu rekomendasi KPK, kita pertimbangkan. Demi kebaikan semuanya, pemerintah dan rakyat. Kita sudah janji, harus cari menteri yang kredibel,” kata dia.
JK menambahkan, dalam pemilihan menteri harus diperhatikan keahlian, kepemimpinan dan pengalaman yang baik.
“Selain itu harus menyeimbangkan harmonisasi wilayah karena ini kabinet nusantara, agama juga harus seimbang, jumlah laki-laki dan perempuan juga,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya mengatakan, masih terus mengkaji satu persatu 122 UU pro asing.
“122 UU itu masih kita telisik satu persatu,” ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/10).
Tantowi juga mengatakan 122 itu masih belum final. “Kurang lebih 122 UU yang kita observasi yang terlalu liberal,” ujarnya.
Ketika ditanya, Tantowi belum bisa mengatakan apa saja yang di amandemen. “Banyak, banyak sekali. Ada UU Perbankan, UU Telekomunikasi dan masih banyak,” tutupnya.

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mencecar dengan sejumlah pertanyaan kepada pejabat protokoler Pemprov Riau terkait uang suap dalam kasus dugaan korupsi Gubernur Riau Annas Maamun.
“Ditanya tentang penyerahan uang,” kata Kepala Bagian Protokol Setdaprov Riau, Fuadilazi, usai menjalani pemeriksaan KPK di Sekolah Polisi Negara, Pekanbaru, Rabu.
Fuadilazi bersama empat orang staf protokol lainnya diperiksa KPK selama sekitar tiga jam.
Informasi yang dihimpun dari sumber KPK, pegawai tersebut dimintai keterangan karena kuat dugaan salah seorang staf protokoler ikut terlibat dalam proses penyerahan uang suap yang dibawa dari Pekanbaru ke Jakarta.
Uang untuk suap itu kemudian diserahkan ke Gulat Medali Emas Manurung yang kemudian menyerahkannya kepada Annas Maamun tak lama sebelum operasi tangkap tangan KPK pada akhir September lalu.
Gulat Manurung pengusaha sekaligus dosen Universitas Riau yang juga orang dekat Annas, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus itu.
“Iya, uang untuk Gulat Manurung. Sebesar Rp500 juta,” kata Fuadilazi.
Saat ini penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Pemprov Riau, Chairul Rizky.
Sebelumnya KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan umum Koran Riau, Edi Ahmad RM, di Jakarta.
Dalam penyidikan kasus itu, KPK menetapkan dua orang tersangka. Selain Annas, tersangka lainnya adalah pengusaha dan juga dosen Universitas Riau, Gulat Manurung.
Annas Maamun disangka sebagai penerima suap dengan sangkaan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Gulat disangka sebagai pemberi suap dengan sangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel ini ditulis oleh: