Jakarta, Aktual.co — Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Siti Zuhro mengatakan, Presiden Joko Widodo harus segera mulai menerapkan langkah-langkah revolusi mental, karena implementasinya tidak membutuhkan persetujuan parlemen.
“Jokowi bisa segera mengimplementasikan revolusi mental, yang memang bisa dilakukan tanpa endorsement DPR,” kata Siti saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (22/10).
Siti mengatakan, penerapan program atau kebijakan yang tidak membutuhkan pertujuan DPR itu dapat dilakukan dalam konteks adanya kekhawatairan yang timbul di publik, bahwa program pemerintahan Jokowi dapat terganjal parlemen.
Menurut dia, secara umum program-program yang tidak membutuhkan persetujuan DPR bisa diklasifikasikan antara lain yakni program yang pelaksanaannya tidak membutuhkan dana APBN, serta tidak berkaitan dengan pengangkatan pimpinan lembaga negara.
Sebelumnya Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari memandang revolusi mental sebagai salah satu motto Jokowi yang paling membekas dibenak publik, penting untuk segera diimplementasikan.
Dia mencontohkan, selama ini skenario asing adalah hal yang kerap disebut-sebut sebagai ancaman utama bangsa. Apabila pejabat publik “mendewakan” hal-hal asing maka agenda Jokowi-JK boleh jadi tinggal wacana.
Dalam kasus ini, kata Eva, revolusi mental Jokowi dapat diaplikasikan.
“Jika program Jokowi mau menang, agenda trisakti (Bung Karno) mau menang, maka benahi dulu mental bangsa dengan revolusi mental,” kata Eva.
Beberapa waktu belakangan tidak sedikit pihak yang menyebutkan pemerintahan Jokowi bakal terganjal oleh parlemen yang telah dikuasai oleh partai Koalisi Merah Putih.
Namun seiring komunikasi politik yang dilakukan Jokowi sebelum pelantikannya, hubungan pemerintah dengan parlemen dikatakan berangsur mencair, meski tidak ada jaminan hal itu bakal berlangsung lama.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, perlu secara transparan membuka siapa saja calon menteri kabinet yang akan membantunya memimpin Indonesia lima tahun kedepan. Salah satunya adalah tidak memilih calon kabinet yang terindikasi terlibat dalam perkara korupsi.
Pengamat Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat, konsistensi pemerintahan Jokowi memberantas korupsi itu tercermin dari dua hal. Pertama, kata dia, Jokowi tidak mengangkat menteri yang terindikasi korupsi atau bermasalah dengan hukum. Yang kedua terlihat dari sosok orang yang duduk di tiga jabatan, seperti lembaga Yudikatif (Kehakiman), kemudian, Kejaksaan (Jaksa Agung) dan kepolisian (Kapolri).
“Kalau tiga itu bagus, yang keliatannya tidak bermasalah, maka Jokowi konsisten ingin memberantas korupsi,” ujar Fickar kepada Aktual.co, Jakarta, Selasa (21/10).
Fickar menambahkan, himbauan KPK terkait konsistensi dalam pemberantasan korupsi bisa dilihat dari siapa figur atau tokoh yang nantinya ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menempati jabatan tersebut.
“Itu himbauan, ini indikatornya adalah siapa orangnya yang didudukan pada jabatan Jaksa Agung, Menteri hakum dan HAM dan Kapolri, 3 jabatan itu akan menentukan serius tidak pemerintahan ini dalam pemberantasan korupsi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby