Jakarta, Aktual.co — Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, Indonesia mendorong agar Jerman membuka akses yang lebih besar untuk ekspor Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya di kawasan Asia Tenggara.
Hal itu, menurut Menlu merupakan salah satu hal yang disampaikan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Luar Negeri Jerman Frank Walter Steinmer di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11).
“Saya sampaikan kita mendorong Jerman untuk menjadikan Indonesia sebagai ‘production base’ (basis produksi) untuk pasar Kawasan Asia Tenggara, kita minta Jerman membuka akses lebih besar untuk produk ekspor Indonesia, termasuk komiditinya,” kata dia.
Selain itu, kata Menlu, Indonesia juga meminta agar para pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas agar bebas visa.
“Kita minta juga Jerman memberikan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas untuk Indonesia. Karena sudah 11 negara menandatangani memberikan kebebasan itu,” kata Menlu.
Pada prinsipnya, kata dia, dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Menlu Frank Walter Steinmer tersebut, Jerman bersedia memberikan dukungan untuk pembangunan Indonesia.
“Prisipnya Jerman bersedia memberikan dukungan sesuai ‘expertiesnya’ (keahliannya) untuk mendukung pembangunan Indonesia,” kata Menlu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Pimpinan DPR RI tandingan yang dibuat oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Ida Fauziah mengatakan, berdasarkan musyawarah mufakat telah ditentukan pembagian Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Menurutnya, dari 10 fraksi partai politik yang ada, semua telah dibagi secara proporsional.
“Alhamdullillah rapat dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam ketentuan AKD sudah ditetapkan dengan prinsip proposional,” kata Ida usai rapat konsultasi ketua fraksi partai politik yang dihanya dihadiri dari kubu KIH saja, di ruang Pansus A, gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/11).
“Seluruh AKD di DPR ada 63 yang terdiri dari 16 ketua dan 47 wakil ketua. Kita menghitung secara proporsional.”
Berikut pembagian pimpinan komisi dan AKD;
1. PDIP dengan 109 anggota, berhak untuk menentukan 3 ketua dan 9 wakil ketua.
2. Partai Golkar jumlah 91 anggota, berhak menetukan 3 ketua dan 8 wakil ketua.
3. Partai Gerindra jumlah 73 anggota, Jatah 2 ketua, 6 wakil ketua.
4. Partai Demokrat jumlah 61 anggota mendapat jatah 2 ketua dan 5 wakil ketua.
5. PAN jumlah 48 anggota mendapat jatah 1 etua, 4 wakil ketua.
6. PKB jumlah 47 angggota mendapat jatah 1 kursi ketua, dan 4 wakil ketua
7. PKS jumlah 40 anggota dengan jatah 1 ketua, dan 3 wakil ketua.
8. PPP jumlah 39 anggota dengan jatah kursi 1 ketua dan 3 wakil ketua.
9. Partai NasDem jumlah 36 anggota dengan jatah kursi  1 ketua dan 3 wakil ketua.
10. Partai Hanura tidak dapat ketua, wakil ketua dapat 2 kursi.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wacana pemerintahan Presiden Jokowi untuk menaikan bahan bakar minyak (BBM) pada bulan ini terus menuai pro dan kontra.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon pun mempertanyakan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM tersebut.
Ia mengatakan bahwa tidak perlu ada kenaikan harga bahan minyak, sebab, harga minyak dunia saat ini mengalami penurunan.
“Kalau menurut saya pribadi, tidak ada keharusan naik harga BBM itu, dan tidak perlu naik karena harga minyak dunia turun,” ucap Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/11).
Meskipun, hari ini pemerintah meluncurkan tiga kartu sebagai kompensasi rencana kenaikan BBM yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun menurut Fadli, tidak ada alasan krusial yang mewajibkan mantan gubernur DKI Jakarta itu untuk menaikkan harga BBM.
“Kalau dulu kenapa ada desakan naik, karena harga miyak dunia naik, bahkan sampai 145 dollar per barel. Kalau sekarang asumsi BBM di APBN kita itu 105 dollar perbarel, sedangkan harga dunia itu USD 82  per barel. Harusnya turun malah,” tutur dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyarankan agar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mempersiapkan sistem dan perangkat terlebih dulu supaya subsidi yang akan diberikan tepat sasaran. Sebab, jika hal itu tidak diatur secara baik, justru akan berpotensi menimbulkan kekisruhan.
“Kalau harga akan naik yang susah rakyat miskin yang tak mampu kejar harga yang naik itu. Kan bukan hanya BBM nanti yang naik, harga-harga juga akan naik,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang