Jakarta, Aktual.co — Legislator dari Komisi II DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Mardiana meminta pemerintah setempat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan memantau kemungkinan terjadinya gejolak harga kebutuhan pokok menyusul adanya rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Sudah menjadi tradisi yang kurang baik, dimana setiap ada rencana kenaikkan harga BBM selalu disambut dengan kenaikan harga sembako lebih awal. Untuk itu perlu dilakukan monitoring dari instansi teknis di lapangan supaya tidak meluas,” ungkap Mardiana, Rabu (22/10).

“Isu kenaikan harga BBM sudah ramai bahkan sebelum pelantikan presiden dan rencananya setelah pelantikan akan terjadi kenaikan harga BBM. Untuk itu, kami mengharapkan Pemkot Samarinda dalam hal ini Disperindag segera memonitor ke lapangan,” katanya.

Apalagi lanjut Mardiana, beberapa kebutuhan sudah mengalami kenaikan harga, salah satunya gas elpiji.

“Selain harganya naik, gas elpiji juga sudah mulai menghilang di pasaran. Ini harus diantisipasi. Bahkan, bukan tidak mungkin ada oknum yang sengaja melakukan penimbunan untuk mengambil keuntungan besar namun tentunya hal itu jelas merugikan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar pelaku usaha tidak sampai melakukan hal-hal curang yang juga dapat merugikan usahanya.

“Kalau perlu, Disperindag maupun tim terpadu melakukan sidak dan harus memberikan sanksi tegas jika menemukan pelaku usaha yang menimbun sembako maupun gas hingga BBM,” tegas Mardiana.

Ia juga meminta Pemerintah Kota Samarinda memberikan pemahaman kepada pedagang untuk tidak menaikkan harga.

“Saya yakin, Pemerintah Kota Samarinda sudah menyiapkan langkah-langkah itu, untuk mengantisipasi jika benar-benar terjadi kenaikan harga BBM,” ungkap Mardiana.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah menyerap dana sebesar Rp1,49 triliun dari lelang tiga seri Sukuk Negara dari total penawaran yang masuk sebesar Rp3,56 triliun lebih.

Siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menyebutkan jumlah diserap Rp1,49 triliun itu berasal dari seri SPN-S08042015, seri PBS005 dan seri PBS006.

Jumlah dimenangkan untuk seri SPN-S08042015 sebesar Rp1,29 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,74 persen dan imbalan secara diskonto.

Sementara itu, jumlah dimenangkan untuk seri PBS006 sebesar Rp105 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,31 persen dan tingkat imbalan 8,25 persen.

Sedangkan jumlah dimenangkan untuk seri PBS005 sebesar Rp95 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 9,03 persen dan tingkat imbalan 6,75 persen.

Penawaran masuk untuk seri SPN-S08042015 sebesar Rp3,26 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,69 persen dan tertinggi 7,75 persen. Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini akan jatuh tempo 8 April 2015.

Penawaran masuk untuk seri PBS006 sebesar Rp180 miliar dengan imbal hasil terendah masuk 8,13 persen dan tertinggi 8,81 persen. Surat Berharga Syariah Negara ini akan jatuh tempo 15 April 2020.

Sementara penawaran yang masuk untuk seri PBS005 sebesar Rp127 miliar dengan imbal hasil terendah masuk 8,97 persen dan tertinggi 9,75 persen.

Jumlah dimenangkan sebesar Rp1,49 triliun itu lebih rendah dari target indikatif yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp1,5 triliun. Penjualan sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara itu ditujukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN Perubahan 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Rapat internal tertutup Anggota Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan mantan anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menjadi Ketua BPK periode 2014-2019.

“Saya terpilih setelah mendapat lima suara dari sembilan anggota BPK,” kata Harry saat dikonfirmasi Antara melalui sambungan telepon di Jakarta, ditulis Aktual, Rabu (22/10).

Rapat internal yang digelar sejak Selasa pagi hingga petang tersebut, menurut Harry, dihadiri seluruh sembilan anggota BPK. Penentuan Ketua BPK dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara.

Harry, yang juga pernah menjadi politisi Partai Golkar mendapat lima suara. Sedangkan, empat suara lainnya diperoleh Mantan Ketua BPK, Rizal Djalil.

Harry menjelaskan, sebagai Ketua BPK baru, dalam waktu dekat akan membentuk unit khusus penerimaan masukan dan pengaduan dari masyarakat.

Unit ini, ujar Harry, dibentuk dengan tujuan utama untuk menampung segala informasi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak jual beli Opini terkait Laporan Keuangan oleh BPK.

“Telinga saya masih sering dengar soal keluhan transparansi BPK, saya ingin bentuk unit ini, terutama untuk menindak jual beli opini,” ujar dia.

Dari hasil rapat internal itu, Harry menjelaskan secara rinci Wakil Ketua akan ditempati Sapto Amal Damandari.

Kemudian, Anggota I BPK, yang membidangi pertahanan dan keamanan serta hubungan luar negeri, ditempati Agung Firman Sampurna. Di bidang tersebut akan terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.

Anggota II BPK ditempati Agus Joko Pramono, yang akan membidangi keuangan dan moneter. Di dalamnya termasuk pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Anggota III BPK akan ditempati Edi Mulyadi Soepardi. Bidang ini terkait dengan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota IV BPK akan ditempati Rizal Djalil, yang membidangi infrastruktur, kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral.

Selanjutnya, Anggota V BPK ditempati Moermahadi Soerdja Djanegara, yang membidangi agama dan perwakilan Jawa-Sumatera.

Anggota VI BPK ditempati Bahrullah Akbar, yang membidangi kesehatan dan pendidikan, kebudayaan, serta Indonesia Timur.

Kemudian, Anggota VII BPK ditempati Achsanul Qosasi, yang membidangi BUMN.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pada perdagangan hari ini (22/10), MNC Securities memperkirakan Indeks harga saham gabungan (IHSG) akan bergerak pada kisaran 5.079-5.110.

“Indeks berpeluang menguat terbatas seiring positifnya bursa AS pada hari ini,” kata Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang dalam risetnya, Rabu (22/10).

Menurutnya, pola Two Crows terbentuk atas IDX mengindikasikan Bearish Reversal. Selain itu, dalam risetnya Edwin memaparkan sejumlah saham yang layak dibeli pada hari ini, antara lain TLKM, WIKA, TBIG, ADHI, KLBF, UNVR, PTPP, CPIN, ICBC, INTP, JSMR, SMGR, CTRA dan BBRI.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Direktur IRESS Marwan Batubara menyebut Presiden Joko Widodo harus bisa menunjukan sikapnya sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia dengan tidak tunduk pada kepentingan siapapun dalam hal menentukan susunan kabinetnya. Jokowi harus tetap mempertahankan independensinya dalam membuat keputusan.

Menurut Marwan, hal ini terkait juga dengan masuknya nama Ketua Tim Transisi Rini Soemarno dalam bursa calon Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di mana rekam jejak Rini sangat tidak mumpuni untuk menjadi seorang Menteri. Seperti diketahui, kakak dari Ari Soemarno itu pernah sempat tersandung kasus BLBI dan permasalahan pembelian pesawat dari China, akan tetapi karena kedekatannya dengan Megawati maka dalam momentum kemenangan Jokowi-JK ini nama Rini kembali mencuat sebagai Ketua Tim transisi hingga kini disebut-sebut sebagai kandidat kuat Menteri BUMN.

“Kalau sampai seperti itu, maka artinya Jokowi memang terpaksa menerima orang yang disodorkan kepadanya dari pihak berkepentingan di belakangnya,” kata Marwan kepada Aktual.co, Selasa (21/10).

Selain itu, Marwan memuji langkah Jokowi yang memanfaatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan kroscek terhadap kandidat-kandidat Menterinya. Akan tetapi, hal itu akan sia-sia saja jika Jokowi tetap membiarkan sosok bermasalah yang disodorkan pihak tertentu untuk mengisi kabinetnya.

“Jika seperti itu, maka bisa dikatakan Jokowi itu takluk ada Parpol atau kepentingan pihak tertentu,” tegasnya.

“Semoga Jokowi bisa menunjukan sikapnya sebagai pejabat tertinggi di negara ini. Dia tidak boleh tunduk terhadap siapapun,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka