Jakarta, Aktual.co — Jokowi-JK juga didesak transparan dan membuka ruang partisipasi bagi warga negara melalui penyediaan informasi tentang calon menteri kabinetnya. Demikian disampaikan oleh Koordinator Kontras Haris Azhar, Kamis (23/10)
“Hal itu untuk menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi agar warga negara dapat mempergunakan haknya untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan,” paparnya
Seperti diketahui, sikap tertutup penjaringan figur kabinet dari pasangan Jokowi-Jk, mendapat kritikan dari berbagai elemen masyarakat yang ingin mengetahui bocoran nama-nama pejabat negara yang akan dipilihnya.
Ubedillah Badrun pengamat politik UNJ mengatakan kemungkinan Jokowi-JK bergandengtangan dengan kelompok Neoliberal khususnya dalam mengelola perekonomian nasional. 
Bahaya Neolib, sebenarnya dalam konteks bangsa ini akan cenderung stagnan secara ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi tidak akan bertambah. Lebih lanjut, tertutupnya kabinet Jokowi bisa menjadi blunder kalau sampai diumumkan, lalu publik Indonesia dan internasional tidak menerima.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Beredar lampiran Surat Presiden Nomor R-242/Pres/10/2014, tanggal 21 Oktober, tentang Perubahan Kementerian.
Di antaranya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata. 
Sedangkan kementerian yang dipecah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ristek yang menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 
Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sedangkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dipecah menjadi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Menanggapi isu surat itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto tak membantahnya. Menurut Agus, ada kesamaan antara isi surat yang diterima DPR dan yang beredar.
“Memang ada perubahan, ada yang dipisah dan digabungkan. Kementerian Pendidikan dipisah, dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung dengan Kementerian Kehutanan,” kata dia di gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (23/10).
“Semuanya hak Pak Presiden. Kami hanya memberi pertimbangan,” kata Agus.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kontras juga menyorot Komnas HAM yang dinilai bersikap lamban dan minim inisiatif karena tidak secara aktif mendesak Jokowi menjadikan HAM sebagai ukuran penting dalam pemilihan anggota kabinet, serta tidak transparannya proses pemilihan.
Beragam tindakan itu, telah menyalahi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang mengharuskan adanya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum.
“Dalam prinsip penegakan hukum, keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintah harus memperhatikan penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi HAM,” tegas Koordinator Kontras Haris Azhar.
Untuk itu, Kontras juga mendesak Jokowi-JK meminta masukan dari Komnas HAM serta mendengarkan suara korban pelanggaran HAM karena jika tidak sama saja menjauhkan pemenuhan keadilan oleh negara bagi korban pelanggaran HAM.
Seperti diwartakan, tertutupnya Jokowi dari proses seleksi calon anak buahnya bukan sebuah pilihan. Tantowi Yahya politisi Golkar memprediksi belum hadirnya nama-nama pasti calon menteri dianggap untuk mengakomodir deal-deal politik Jokowi-JK, sehingga besar kemungkinan Jokowi-JK masih tambal sulam kandidat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla jangan menentukan pemilihan menteri dalam susunan kabinetnya dengan menggunakan politik balas budi.
“Kami mendesak bahwa dalam proses pemilihan anggota kabinet, Jokowi-JK harus memperhatikan standar dan prinsip Hak Asasi Manusia, tidak melakukan politik balas budi,” kata Koordinator Kontras Haris Azhar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (23/10).
Menurut Haris Azhar, pihaknya merasa kecewa dengan proses pemilihan anggota kabinet pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla karena standar pemilihan tidak jelas, terutama standar yang berkenaan dengan HAM.
Ia berpendapat bahwa Kontras tidak melihat rekam jejak HAM menjadi salah satu ukuran dalam pemilihan anggota kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
“Oleh karenanya, kami menolak nama-nama yang digadang-gadangkan akan menduduki posisi menteri atau posisi penting di institusi pemerintahan yang memiliki ‘track record’ (rekam jejak) sebagai pelaku pelanggaran hukum dan HAM,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: