Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Belum lama ini, tim Transisi Kabinet Jokowi-JK telah menyerahkan nama-nama pembantu Presiden Joko Widodo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyerahan nama-nama itu pun terkesan tertutup, sekali pun itu hak prerogatif presiden dalam memilih pembantunya.
Pengamat hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir menilai, penyerahan nama-nama pembantu presiden ke KPK merupakan kekeliruan Jokowi dalam menseleksi calon menterinya.
“Ini jelas suatu kekeliruan Jokowi meminta pendapat ke KPK, instrumennya ini bukan putusan peradilan. Melainkan seleksi para pembantunya,” kata Muzakir ketika dihubungi Aktual di Jakarta, Senin (20/10).
Dia menyebut, sekalipun KPK telah dilibatkan dalam menseleksi calon menteri, tetapi dalam prinsipnya nama yang telah disodorkan itu anggapan KPK tak ada yang menjamin semua bersih. “Kalau itu intrusmen KPK, itu sampikan kapan pun tak ada prinsipnya tak bersih. Nah itu keliruan Kemarin,” kata dia.
Jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengedepankan prinsip transparansi, maka Jokowi tak perlu merahasiakan nama-nama menterinya. Karena bagaimana pun, jika itu disebut untuk menjaga nama baik tak tepat. “Harus siap kan itu, masak dengan seleksi malu. Untuk apa jadi menteri,” kata dia lagi.
Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Eko Sandjojo menyampaikan, proses seleksi calon menteri Jokowi-Kalla akan melibatkan KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Nama-nama yang lolos seleksi wawancara nantinya akan diserahkan kepada KPK untuk diuji rekam jejak dan integritasnya. Tim transisi berharap, menteri-menteri Jokowi-Kalla yang terpilih nantinya memiliki rekam jejak yang bersih.
Jokowi hingga saat ini belum mengumumkan susunan kabinetnya. Dia baru menyampaikan bahwa kabinetnya akan berisi 33 kementerian, termasuk empat kementerian koordinator. Sebanyak 15 menteri di antaranya akan diberikan kepada partai politik pendukung. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Papandayan, gunung yang terletak di Kabupaten Garut ini menjadi magnet buat para pendaki. Kecantikan alam membuat pendaki dan masyarakat umum berduyun-duyun menyambangi gunung berketinggian 2665 meter di atas permukaan laut. Sementara kalangan meyakini Papandayan berarti pandai besi. Gunung ini diduga menjadi ‘markas’ dari pandai besi di masa lalu.
Secara umum, ada beberapa spot yang menarik di gunung ini. Setelah mendaftar di pos pertama, pendaki akan disuguhi dengan keindahan kawah gunung. Bau belerang menjadi khas dari spot ini.
Kemudian, pendaki juga bisa menikmati eksotisme hutan mati. Hutan mati terbentuk dari letusan gunung, dan menyisakan batang-batang kayu. Lalu, pendaki bisa juga melihat hamparan luas pohon edelweis alias bunga abadi di Tegal Alun.
Pengelolaan perizinan di Gunung Papandayan pun lumayan profesional. Ini terbukti dengan akses masuk gunung yang mudah, kebersihan gunung dan keramahan para pengelola perizinan.
Salah satu relawan, Opik mengatakan, memang pemerintah dan warga berpartisipasi dalam pengelolaan gunung. Pemerintah diwakili oleh BKSDA dan warga yang mengorganisir diri secara swadaya.
“Ya kalau untuk saat ini dari warga yang lebih berperan. Pemerintah belum maksimal. Contohnya, pemerintah belum serius mengelola peraturan, seperti bagaimana seharusnya warung-warung yang ada di sini dilokalisir. Padahal di pos 1, mereka memungut tiket, lalu uangnya masuk ke PNPB (pendapatan negara bukan pajak),” sambungnya kepada Aktual.co, beberapa waktu lalu.
Dalam perbaikan sarana umum, Opik juga mengatakan, pemerintah seperti ogah-ogahan. Suatu saat, Opik dan rekan-rekannya sempat mengajukan perbaikan musholla dan toilet di pos 2 Ghoberhoet. Namun, pemerintah bilang, “Nantilah, anggarannya belum ada.”
Padahal, pengunjung yang naik ke Papandayan lumayan besar. Di bulan Agustus saja ada delapan ribu pendaki yang bertandang. Kalau setiap rombongan dikenakan biaya Rp20 ribu, maka pendapatannya lumayan besar.
Opik mengaku warga juga aktif menjaga kebersihan gunung. Dalam kurun waktu tertentu sering dilakukan operasi bersih. “Papandayan bersih juga karena warga. Anak-anak (volunter) selalu menjaga kebersihan, dari gunung sepi, sampai sekarang ramai. Apalagi, anak-anak menggantungkan hidup dari sini,” tambahnya. 
Tak hanya itu, volunter juga rajin melakukan konservasi penanaman pohon dan mengidentifikasi ekosistem yang ada di gunung ini. Hal ini dilakukan agar tercipta keseimbangan alam. Untuk proses identifikasi, juga menjadi penting agar pendaki Indonesia bisa tahu apa saja yang dimiliki gunung ini. “Jadi tidak lagi harus ke luar negeri untuk mencari data,” tambah Opik.
Potensi flora di dalam kawasan gunung Papandayan diantaranya Pohon Suagi (Vaccinium Valium), Edelweis (Anaphalis Javanica), Puspa (Schima Walichii), Saninten (Castanea Argentea), Pasang (Quercus Platycorpa), Kihujan (Engelhardia Spicata), Jamuju (Podocarpus Imbricatus ) dan Manglid (Magnolia). 
Sedangkan potensi fauna kawasan ini diantaranya Babi Hutan (Sus Vitatus), Trenggiling (Manis Javanicus), Kijang (Muntiacus Muntjak), Lutung (Trachypitecus Auratus) serta beberapa jenis burung antara lain Walik (Treron Griccipilla) dan Kutilang (Pycononotus Aurigaste).
Terpisah, salah satu pendaki Olfi, mengatakan, secara umum pengelolaan gunung Papandayan lumayan oke. Lihat saja infrastruktur jalan yang sudah menunjang taman wisata alam ini.
“Kita sih ke Papandayan main saja. Di kampus kan banyak rutinitas, nah sekarang kita cari suasana baru. Kalau untuk pengelolaan sudah bagus. Dari sisi jalan sudah baik, dari pertigaan Cisurupan sampai ke pos 1 sudah bagus. Berbeda dengan dua tahun lalu sudah yang masih buruk. Toilet sudah bagus,” kata pendaki perempuan yang juga mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Padjadjaran (Unpad) ini.
Soal penarikkan tiket masuk, Olfi mengaku tidak tahu jika mengalir sebagai PNBP. Ia juga tidak paham pengelolaannya seperti apa.
Terlepas ketidaktahuan Olfi, ada baiknya jika dilakukan transparansi dalam pengelolaan dana. Ini harus dilakukan untuk menghindari saling curiga antar pihak terkait. Bukan hanya itu, transparansi dilakukan agar pengelolaan Papandayan lebih baik lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Warnoto

Jakarta, Aktual.co — Walikota Surabaya Tri Rismaharini menghadiri acara pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wapres, di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (20/10).
Dia mengaku tidak mengetahui apakah kedatangannya ke pelantikan itu mendapat undangan khusus atau tidak. Namun yang pasti, kata dia, ada undangan masuk lewat fax.
Nama Risma dikabarkan masuk dalam bursa menteri di kabinet Jokowi-JK. Namun, dirinya berharap tidak mendapatkan posisi sebagai “pembantu” presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Bahkan, dia menyampaikan hal itu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, agar dirinya tak masuk dalam kabinet Jokowi-JK. 
“Saya sudah sampaikan ke Bu Mega, saya berharap tidak menjadi menteri. Yang paling penting masyarakat sudah menunggu untuk kesejahteraan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dua orang wartawan Perancis, yakni Thomas Charles Dendois (40) dan Valentine Burrot (29), didakwa melakukan pelanggaran aturan kemigrasian, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura, Senin (20/10).
Jaksa penuntut umum (JPU) Sukanta dalam dakwaannya mengatakan, kedua wartawan Perancis itu didakwa melanggar pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan ancaman lima tahun penjara dan dikenakan denda komulatif.
Keduanya bepergian ke Papua menggunakan visa kunjungan wisata, namun ternyata melakukan kegiatan jurnalistik di Doyo, Kabupaten Jayapura.
Mereka mewawancarai Presiden Demokrat West Papua Forkorus Yoboisembut, dan melakukan peliputan kelompok kriminal bersenjata (KSB).
Kedua terdakwa yang disidang dalam satu berkas perkara itu juga bertemu Areki Wanimbo yang kemudian berencana melakukan peliputan jurnalistik ke Lanny Jaya dan mengikuti festival Lembah Baliem di Wamena, pada 7 Agustus 2014.
“Keduanya mengaku melakukan kegiatan jurnalistik di Papua untuk mengetahui sosial, adat, budaya dan sejarah serta berupaya bertemu KSB guna menanyakan mengapa kelompok sipil bersenjata itu melawan pemerintah,” kata Sukanta.
Hasil liputan keduanya, lanjut Sukanta, akan dimuat di salah satu televisi Perancis, dan akan dikemas dalam film dokumenter.
JPU itu mengaku memiliki sejumlah bukti terkait kegiatan jurnalistik kedua wartawan Prancis itu.
Setelah pembacaan materi dakwaan, majelis hakim PN Jayapura yang dipimpin Martinus Bala langsung meminta penasehat hukum kedua terdakwa mengajukan tanggapan atas dakwaan jaksa.
Penasehat hukum dua jurnalis Perancis itu yakni Aristo MA Pangaribuan dalam tanggapannya terhadap dakwaan jaksa mengatakan, dakwaan tersebut tidak terdapat unsur-unsur yang harus didakwakan diantaranya delik imigrasi.
Selain itu, surat dakwaan tidak jelas dan tidak tegas tentang tindak pidana yang didakwakan.
Demikian pula kegiatan jurnalistik yang dimaksudkan tidak diperincikan sebagaimana mestinya. Karena itu penasehat hukum menolak dilanjutkannya persidangan ini.
Usai mendengarkan tanggapan penasehat hukum, ketua majelis hakim menunda sidang hingga Selasa (21/10).

Artikel ini ditulis oleh: